Pleno KPU Provinsi Bengkulu, 2 Kabupaten Ini Buka Kotak Suara

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Sabtu , 09 Mar 2024 - 17:44

Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat Provinsi Bengkulu-Radar Utara/ Doni Aftarizal -

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah, S.Pd.I, M.Pd.I menyampaikan, rekomendasi penghitungan ulang di Kabupaten Bengkulu Tengah, merupakan putusan pemeriksaan cepat.

"Pemeriksaan cepat yang kita lakukan, karena ada permasalahan yang belum terselesaikan dan dibuktikan dengan adanya form keberatan saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah," jelas Faham Syah.

Dengan kata lain, tambah Faham Syah, putusan pemeriksaan cepat itu merupakan upaya dalam menindaklanjuti permasalahan yang belum terselesaikan saat pleno tingkat kabupaten.

"Dengan adanya putusan itu, kita berikan waktu selama tiga hari bagi KPU Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menindaklanjutinya. Rekomendasi yang kita berikan itu berdasarkan Peraturan KPU No 5 tahun 2022, surat KPU RI tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta Perbawaslu No 8 tahun 2022," paparnya.

Terpisah, Kuasa Hukum DPC PPP Kabupaten Bengkulu Tengah, Dian Ozhari, SH didampingi Eko Febrinaldo, SH menyampaikan, putusan pemeriksaan cepat Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 001/LP.AC/ADM.PL/BWSL.Prov/07.00/III/2024 terkait uraian peristiwa dugaan surat suara sah dijadikan tidak sah, pihaknya bakal memberikan pengawalan ketat dalam proses penghitungan ulang tersebut.

"Ada lima TPS terkait dugaan itu, yakni masing-masing di TPS 1 Desa Karang Are, Temiang, Kroya dan Taba Renah Kecamatan Pagar Jati, serta Padang Burnai Kecamatan bang Haji," beber Dian.

Lebih lanjut Dian menyampaikan, pihaknya bakal legowo apapun hasil dari proses penghitungan ulang itu nantinya. Dalam permasalahan ini juga, walaupun tuntutan pihaknya telah dikabulkan Bawaslu, lima komisioner KPU Kabupaten Benteng bakal tetap dilaporkan ke DKPP.

"Karena ada etika yang harusnya dilakukan para komisioner KPU Benteng, tapi malah tidak ditindaklanjuti. Selain itu Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) juga bakal kita laporkan ke tingkat Bawaslu Kabupaten Benteng atau Provinsi Bengkulu," demikian Dian. (*)

pleno kpu provinsi bengkulu, 2 kabupaten ini buka kotak suara                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - dalam proses rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum (pemilu) 2024 tingkat provinsi bengkulu, diketahui dua kabupaten membuka kotak suara.
demikian disampaikan ketua komisi pemilihan umum (kpu) provinsi bengkulu, rusman sudarsono, se. 
menurutnya, dua kabupaten itu yakni bengkulu selatan dan bengkulu tengah, yang harus membuka kotak suara untuk pemilihan dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kabupaten/kota
"kalau untuk kabupaten bengkulu selatan, pembukaan kotak suara terkait selisih perolehan suara internal pada partai persatuan pembangunan (ppp)," ungkap rusman, jum'at 08 maret 2023.
baca juga: wujudkan 9 kecerdasan anak, pelindo perkuat sektor pendidikan
baca juga: pasarkan potensi wisata, dewi coryati: harus miliki 'public speaking' yang baik
namun, lanjut rusman, pembukaan kotak suara yang dimaksud, protesnya bukan dilakukan saat rapat pleno tingkat provinsi, tetapi sudah berproses saat pleno tingkat kabupaten. 
"kebetulan saja ketika pleno tingkat kabupaten belum sempat, makanya tadi pagi kita lakukan pembukaan. hanya saja setelah pembukaan kotak suara itu, tidak terjadi perubahan hasil rekapitulasi terkait selisih suara internal itu," kata rusman.
berbeda, sambung rusman, untuk kabupaten bengkulu tengah. dimana pembukaan kotak suara berdasarkan rekomendasi dari badan pengawas pemilu (bawaslu) provinsi bengkulu.
"dimana pembukaan kotak suara tersebut pada lima tempat pemungutan suara (tps) di bengkulu tengah, untuk dilakukan penghitungan ulang terhadap suara tidak sah ppp, sebagaimana keberatan yang disampaikan saksi ppp saat pleno," ujarnya.
baca juga: soal hgu dan hasil ukur bpn, kebun kas desa karya pelita di luar hgu. kades ungkap fakta ini...
baca juga:tekan inflasi beras, ini langkah yang disiapkan pemprov bengkulu
karena itu merupakan rekomendasi dari bawaslu, maka kpu sifatnya wajib melaksanakan. penghitungan ulang ini dilakukan dalam kurun waktu tiga hari, sejak putusan diterima.
"terkait pelaksanaan rekomendasi itu, nantinya kita koordinasikan lagi dengan kpu kabupaten bengkulu tengah. mengingat yang dipermasalahkan juga pemilihan dprd kabupaten, dan berarti kewenangan ada pada kpu kabupaten bengkulu tengah," tegas rusman.
sementara itu, ketua bawaslu provinsi bengkulu, faham syah, s.pd.i, m.pd.i menyampaikan, rekomendasi penghitungan ulang di kabupaten bengkulu tengah, merupakan putusan pemeriksaan cepat.
"pemeriksaan cepat yang kita lakukan, karena ada permasalahan yang belum terselesaikan dan dibuktikan dengan adanya form keberatan saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten bengkulu tengah," jelas faham syah.
baca juga: bulan puasa, pemprov bengkulu agendakan safari ramadhan
baca juga:rupst, bjb komitmen akselerasi pengembangan bisnis bb
dengan kata lain, tambah faham syah, putusan pemeriksaan cepat itu merupakan upaya dalam menindaklanjuti permasalahan yang belum terselesaikan saat pleno tingkat kabupaten.
"dengan adanya putusan itu, kita berikan waktu selama tiga hari bagi kpu kabupaten bengkulu tengah untuk menindaklanjutinya. rekomendasi yang kita berikan itu berdasarkan peraturan kpu no 5 tahun 2022, surat kpu ri tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta perbawaslu no 8 tahun 2022," paparnya.
terpisah, kuasa hukum dpc ppp kabupaten bengkulu tengah, dian ozhari, sh didampingi eko febrinaldo, sh menyampaikan, putusan pemeriksaan cepat bawaslu provinsi bengkulu nomor 001/lp.ac/adm.pl/bwsl.prov/07.00/iii/2024 terkait uraian peristiwa dugaan surat suara sah dijadikan tidak sah, pihaknya bakal memberikan pengawalan ketat dalam proses penghitungan ulang tersebut.
"ada lima tps terkait dugaan itu, yakni masing-masing di tps 1 desa karang are, temiang, kroya dan taba renah kecamatan pagar jati, serta padang burnai kecamatan bang haji," beber dian.
baca juga: wujudkan 9 kecerdasan anak, pelindo perkuat sektor pendidikan
baca juga: pasarkan potensi wisata, dewi coryati: harus miliki 'public speaking' yang baik
lebih lanjut dian menyampaikan, pihaknya bakal legowo apapun hasil dari proses penghitungan ulang itu nantinya. dalam permasalahan ini juga, walaupun tuntutan pihaknya telah dikabulkan bawaslu, lima komisioner kpu kabupaten benteng bakal tetap dilaporkan ke dkpp.
"karena ada etika yang harusnya dilakukan para komisioner kpu benteng, tapi malah tidak ditindaklanjuti. selain itu panitia pemilu kecamatan (ppk) juga bakal kita laporkan ke tingkat bawaslu kabupaten benteng atau provinsi bengkulu," demikian dian. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 10 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan