Perusahaan Diharamkan Garap Area Buffer Zone, Disnakertran: Buat Laporan!

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 06 Mar 2024 - 21:00

Aktivitas penanaman sawit yang dilakukan oleh PT Air Muring, diduga melanggar area buffer zone-Radar Utara/ Sigit Haryanto-

Disnakertrans Minta Perusahaan dan SPSI Tampung Keluhan Karyawan

SEMENTARA itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bengkulu Utara, Sutrino, M.Pd.

Meminta kepada manajemen PT Air Muring dan jajaran SPSI di lingkungan perusahaan, untuk menampung dan mengkomunikasikan keluhan-keluhan yang sempat diutarakan oleh sejumlah karyawan di lingkungan perusahaan.

Sutrino berharap, melalui komunikasi internal yang dibangun oleh perusahaan dan SPSI, persoalan atau keluhan yang dirasa merugikan karyawan, bisa dituntaskan.

"Kebetulan hari ini, manajemen perusahaan datang ke kami (Disnakertrans) dan menceritakan situasi yang terjadi, meskipun keterangan yang kita terima baru sebatas versi dari perusahaan. Intinya, dari kehadiran perusahaan tadi, kami berharap keluhan yang sempat diutarakan oleh beberapa karyawan di lingkungan perusahaan itu bisa dikomunikasikan secara internal oleh perusahaan, SPSI dan melibatkan karyawan yang bersangkutan," ungkap Sutrino, Rabu, 6 Maret 2024.

Di sisi lain, lanjut Sutrino, apabila dalam proses komunikasi yang dijalin antara perusahaan, SPSI dan pihak karyawan nantinya.

Ada hal-hal prinsip yang dinilai tidak sesuai dengan harapan karyawan maka Sutrino membuka ruang kepada para karyawan yang merasa dirugikan atas kebijakan perusahaan.

Agar menyampaikan laporan secara resmi ke Disnakertrans Bengkulu Utara.

"Jika nanti ada pihak yang masih merasa dirugikan, silahkan sampaikan laporan resminya kepada kami. Atas dasar laporan resmi itulah, maka kita bisa mengupayakan langkah-langkah mediasi ataupun, penyelesaian sesuai amanat perundang-undangan tenaga kerja," tandasnya.

Sementara itu, salah seorang pekerja SKU PT Air Muring, Martunggal. Mengapresiasi atas sikap Disnakertrans Bengkulu Utara dalam merespon dan menindaklanjuti keluhan yang sebelumnya sempat ia sampaikan.

perusahaan diharamkan garap area buffer zone, disnakertran: buat laporan!                            ketrina.radarutara.bacakoran.co - ketua lsm gerakan reformasi anak pekal (gerap) bengkulu utara, ibnu majah, amd.kom. turut menyoroti dan mempertanyakan pengalihan komoditi tanaman perkebunan oleh pt air muring, kecamatan putri hijau, kabupaten bengkulu utara yang sudah memasuki babak penanaman kelapa sawit oleh perusahaan. 
selain menyoal perizinan, menurut ibnu majah, juga ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam mengalihkan komoditi tanaman perkebunannya tersebut. 
poin penting itu diantaranya kata ibnu majah, soal kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan penanaman komoditi tanaman perkebunan yang harus mentaati peraturan buffer zone. 
"ada yang harus ditinggalkan atau tidak boleh ditanami seperti area das atau sepadan sungai dan pinggir jalan raya. minimal sesuai aturan, 50 meter dari jalan dan das tidak boleh ditanami bahkan diganggu oleh perusahaan. tapi kami lihat dari penanaman sawit yang dilakukan pt air muring, jaraknya sangat dekat dengan jalan raya dan area das. dalam hal ini, kami meminta kepada perusahaan agar mentaati aturan yang ada," tegas majah.
baca juga:peralihan menjadi rawat inap, ini kendala puskesmas suka makmur...
baca juga: dana desa transfer tahap i mulai ngalir ke 5 desa di pinang raya
ditambahkan salah seorang tokoh muda pekal ini, bahwa penanaman kelapa sawit oleh perusahaan di area das bagian dari aksi kejahatan merusak lingkungan. 
"sebagaimana diatur di dalam pp nomor 38 tahun 2011 tentang sepadan sungai harus ada buffer zone atau areal penyangga sungai. areal das tidak boleh ditanam sawit," pungkasnya.
dijelaskan kembali oleh majah, larangan tentang penanaman sawit atau tumbuh-tumbuhan yang menyerap air di daerah buffer zone (penyangga) sesuai sepadan sungai sudah diatur dalam pp tersebut. yakni, 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil.
"pengawasan ini sangat mudah karena bisa dilihat dengan kasat mata. tinggal keseriusan pemerintah dalam mengawasi dan menjalankan aturan tersebut. kalau ada yang melakukan tindakan tersebut (menanam sawit di sungai) maka tidak boleh ada yang menguasai atau memanfaatkan baik perusahaan maupun masyarakat. selain itu juga ada sanksinya sesuai aturan," tandasnya.
baca juga: penanganan dbd jangan hanya mengandalkan fogging!
baca juga:edaran pemdes kota bani untuk pemilik kos dan penghuninya. ini pesan kades...
lebih jauh majah mendesak jajaran dinas terkait khususnya di lingkungan pemkab bengkulu utara, baik itu dlh maupun dinas perkebunan (disbun) bengkulu utara. untuk menurunkan tim dan mengkroscek pengalihan komoditi di lingkungan pt air muring ini.
"dinas terkait harus turun, jangan terima laporan saja. lihat langsung dan jika ada kelalaian dari aktivitas yang dilakukan perusahaan hari, ini berikan sanksi tegas," demikian tokoh muda pekal kelahiran desa suka merindu ini.
 
 disnakertrans minta perusahaan dan spsi tampung keluhan karyawan
sementara itu, kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi (disnakertrans) bengkulu utara, sutrino, m.pd.
meminta kepada manajemen pt air muring dan jajaran spsi di lingkungan perusahaan, untuk menampung dan mengkomunikasikan keluhan-keluhan yang sempat diutarakan oleh sejumlah karyawan di lingkungan perusahaan. 
sutrino berharap, melalui komunikasi internal yang dibangun oleh perusahaan dan spsi, persoalan atau keluhan yang dirasa merugikan karyawan, bisa dituntaskan.
baca juga:peralihan menjadi rawat inap, ini kendala puskesmas suka makmur...
baca juga: dana desa transfer tahap i mulai ngalir ke 5 desa di pinang raya
"kebetulan hari ini, manajemen perusahaan datang ke kami (disnakertrans) dan menceritakan situasi yang terjadi, meskipun keterangan yang kita terima baru sebatas versi dari perusahaan. intinya, dari kehadiran perusahaan tadi, kami berharap keluhan yang sempat diutarakan oleh beberapa karyawan di lingkungan perusahaan itu bisa dikomunikasikan secara internal oleh perusahaan, spsi dan melibatkan karyawan yang bersangkutan," ungkap sutrino, rabu, 6 maret 2024.
di sisi lain, lanjut sutrino, apabila dalam proses komunikasi yang dijalin antara perusahaan, spsi dan pihak karyawan nantinya.
ada hal-hal prinsip yang dinilai tidak sesuai dengan harapan karyawan maka sutrino membuka ruang kepada para karyawan yang merasa dirugikan atas kebijakan perusahaan.
agar menyampaikan laporan secara resmi ke disnakertrans bengkulu utara.
baca juga: penanganan dbd jangan hanya mengandalkan fogging!
baca juga:edaran pemdes kota bani untuk pemilik kos dan penghuninya. ini pesan kades...
"jika nanti ada pihak yang masih merasa dirugikan, silahkan sampaikan laporan resminya kepada kami. atas dasar laporan resmi itulah, maka kita bisa mengupayakan langkah-langkah mediasi ataupun, penyelesaian sesuai amanat perundang-undangan tenaga kerja," tandasnya.
sementara itu, salah seorang pekerja sku pt air muring, martunggal. mengapresiasi atas sikap disnakertrans bengkulu utara dalam merespon dan menindaklanjuti keluhan yang sebelumnya sempat ia sampaikan. 
namun di sisi lain, martunggal berharap, harusnya dinas terkait juga dapat mendengarkan keluhan atau keterangan secara langsung yang bersumber dari karyawan. 
"di satu sisi kami berharap dinas terkait tidak hanya mendengarkan keterangan sepihak versi dari perusahaan saja, tetapi juga bisa mendengarkan langsung keterangan dari kami selaku karyawan," pungkas martunggal. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan