Tahapan Pemilu Belum Usai, PPK dan PPS Diperpanjang?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 06 Mar 2024 - 20:21

Tampak PPK tengah memberikan penjelasan kepada saksi peserta Pemilu saat pencocokan ulang C Hasil dan Plano saat Pleno tingkat kabupaten.-Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Panjang masa kerja badan adhoc di lingkungan KPU, memungkinkan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Opsi-opsinya sudah kentara dilugas mulai dari aturan turunan seperti Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Apalagi, di tengah laju tahapan Pemilu yang belum usai. Tahapan Pilkada yang direncanakan bakal digelar pada 27 November 2024, juga sudah bakal dihadapkan dengan laju tahapannya.

Paling dekat adalah pemutahiran data pemilih yang bakal dilaksanakan oleh Petuga Pemutahiran Data Pemilih atau Pantarlih.

Secara teknis, fungsi barisan panitia adhoc KPUD telah merampungkan kerja-kerjanya. Itu setelah tuntasnya pleno rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 oleh KPU Bengkulu Utara (BU).

Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, SDM dan Partisipasi Pemilih KPU BU, Dr Dedi Mulyadi, ketika dikonfirmasi, tak menampik soal ini.

Meski begitu, proses rekrutmen barisan 57 atau jumlahnya 3 orang untuk setiap kecamatan, relatif masih menunggu perkembangan regulasi teknisnya.

"Sejauh ini belum ada petunjuk terbaru. Metodenya yang disebutkan dalam PKPU itu adalah 2 yakni evaluasi dan rekrut ulang," ujar Dedi lewat aplikasi perpesan WhatsApp, Selasa, 5 Maret 2024.

"Namun kami masih menunggu perkembangan regulasi," ujarnya lagi, menegaskan.

Regulasi antisipatif, menyikapi fakta terjadinya irisan waktu antara tahapan Pemilu dan Pilkada, sikap KPU itu cukup kentara lewat Keputusan KPU RI Nomor 534 Tahun 2022.

tahapan pemilu belum usai, ppk dan pps diperpanjang?                            radarutara.bacakoran.co - panjang masa kerja badan adhoc di lingkungan kpu, memungkinkan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. 
opsi-opsinya sudah kentara dilugas mulai dari aturan turunan seperti keputusan kpu ri nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). 
apalagi, di tengah laju tahapan pemilu yang belum usai. tahapan pilkada yang direncanakan bakal digelar pada 27 november 2024, juga sudah bakal dihadapkan dengan laju tahapannya. 
paling dekat adalah pemutahiran data pemilih yang bakal dilaksanakan oleh petuga pemutahiran data pemilih atau pantarlih. 
baca juga: usai terjaring satpol pp, 30 pekerja panti pijat diceramahi ustadz
baca juga: satgas tmmd perkuat program ketahanan pangan di mukomuko
secara teknis, fungsi barisan panitia adhoc kpud telah merampungkan kerja-kerjanya. itu setelah tuntasnya pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 oleh kpu bengkulu utara (bu). 
divisi sosialisasi pendidikan pemilih, sdm dan partisipasi pemilih kpu bu, dr dedi mulyadi, ketika dikonfirmasi, tak menampik soal ini.
meski begitu, proses rekrutmen barisan 57 atau jumlahnya 3 orang untuk setiap kecamatan, relatif masih menunggu perkembangan regulasi teknisnya.
"sejauh ini belum ada petunjuk terbaru. metodenya yang disebutkan dalam pkpu itu adalah 2 yakni evaluasi dan rekrut ulang," ujar dedi lewat aplikasi perpesan whatsapp, selasa, 5 maret 2024. 
"namun kami masih menunggu perkembangan regulasi," ujarnya lagi, menegaskan.
baca juga:pemprov bengkulu buka peluang bagi warga mukomuko magang ke jepang
baca juga:pecah telor, golkar mukomuko bakal dapat dana banpol ratusan juta setiap tahun
regulasi antisipatif, menyikapi fakta terjadinya irisan waktu antara tahapan pemilu dan pilkada, sikap kpu itu cukup kentara lewat keputusan kpu ri nomor 534 tahun 2022. 
regulasi tersebutlah yang menjadi dasar teknis tahapan seleksi yang sebelumnya dilugas lewat keputusan kpu nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. 
badan adhoc untuk pemilu 2024 ini turut mengalami kenaikan indeks honor sehingga perbulannya sebesar rp 1,5 juta untuk ketua dan anggota rp 1,3 juta perbulannya untuk panitia pemungutan suara (pps). 
rekrutmennya menggunakan alat bantu aplikasi sistem informasi komisioner dan badan adhoc atau siakba yang merupakan buatan kpu.
catatan ru, tes tertulis perekrutan badan adhoc; panitia pemungutan suara (pps) tidak dilakukan dengan sistem computer asisted test (cat). 
baca juga: polres mukomuko gelar operasi keselamatan nala 2024, ini sasarannya...
baca juga:pengunjung pp minta pengawasan terhadap pedagang
lebih dulu, kpud menetapkan zonasi pelaksanaan tes tertulis yang digelar tepatnya; 2 sampai dengan 4 januari 2023 itu.
berdasarkan keputusan kpu ri nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, pendaftaran saat itu dilakukan sampai dengan 27 desember atau 5 hari lagi. 
selanjutnya akan dilakukan penelitian administrasi selambat-lambatnya 1 januari 2023. cat tak dilakukan pada tes tertulis dalam pembentukan badan adhoc tingkat desa dan kelurahan. 
badan adhoc itu, dimungkinkan memiliki tugas turut menyelenggarakan tahapan pemilu dan pilkada itu. 
saat itu, peserta wajib membuat akun dan melakukan pendaftaran namun tetap menyampaikan berkas atau dokumen yang telah diunggahnya lewat siakba. 
baca juga:edaran pemdes kota bani untuk pemilik kos dan penghuninya. ini pesan kades...
baca juga: pasca pemilu 2024, kapolsek ketahun silaturrahmi ke tokoh agama
layaknya pada pendaftaran ppk, kpud menegaskan berkas fisik (hard copy,red) pelamar adalah bersifat wajib. 
tes tertulis juga akan menyaring setidak-tidaknya 2 kali kebutuhan yang selanjutnya akan mengikuti tahapan wawancara.
ppk jumlahnya 57 orang yang memiliki penyebaran fungsi berbasis kecamatan. sedangkan pps jumlahnya lebih banyak lagi sama dengan jumlah ppk yakni 3 orang. 
posisinya terbagi dalam ketua dan anggota yang menyebar pada 220 desa dan kelurahan di daerah ini.
dalam warta sebelumnya juga, pemilu juga melibatkan perlindungan masyarakat atau linmas yang telah dilibatkan langsung, rabu, 14 februari 2024 sebanyak 1.792 personel. 
baca juga: rencana pengalihan jalinbar mengancam jalan di kawasan ktm lagita?
baca juga: gubernur paparkan keberhasilan, dewan sindir program prioritas dan unggulan
aparatur keamanan berbasis desa itu, akan menjadi backup sistem pengamanan di tempat pemungutan suara (tps) di daerah ini yang jumlahnya mencapai 898 unit. 
anggaran untuk mengakomodir kebutuhan linmas pun, sudah tersedia dan akan menjadi tanggung jawab komisi pemilihan umum daerah (kpud). 
sumbernya berasal dari hibah daerah tahun lalu dengan total rp 39 miliar. kpud mendapatkan hibah sebesar rp 28,8 miliar. bawaslu bu sebesar 10,2 miliar. 
hibah ke kpud itu pun bakal mengakomodir kerja musiman saban tahun kontestasi. tepatnya 6.272 orang dalam perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps). 
diterangkan dedy berdasarkan regulasi yang ada, setiap satu tps ditempatkan 2 personel linmas. 
baca juga: usai terjaring satpol pp, 30 pekerja panti pijat diceramahi ustadz
baca juga: satgas tmmd perkuat program ketahanan pangan di mukomuko
dia melugas, kpu bu bertanggungjawab terhadap anggaran honor. namun dia belum menggamblang persis, mekanisme teknis persiapan perekrutannya yang melibatkan lintas satker itu. 
"indeks honor linmas pemilu 2024 sebesar rp 700 ribu perorangnya," jabarnya.  
itu berarti, kpu mesti merogoh lebih dari rp 1,2 miliar. dengan asumsi, honor yang diberikan untuk masa kerja satu bulan. 
"untuk kpps honornya, mulai dari rp 1,1 juta sampai dengan rp 1,2 juta perbulan," jelasnya. perbedaan indeks honor, dipengaruhi oleh jabatan. 
dengan  penempatan berbasis tps. itu artinya, kalau tidak ada pengurangan, linmas yang diperlukan 896 tps, tidak kurang dari 1.792 personel.
baca juga:pemprov bengkulu buka peluang bagi warga mukomuko magang ke jepang
baca juga:pecah telor, golkar mukomuko bakal dapat dana banpol ratusan juta setiap tahun
ribuan linmas itu dikerahkan pada kontestasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, dpr, dpd dan dprd. 
penyelenggara pemilu di daerah dengan jumlah 896 tps yang menyebar pada 220 desa dan kelurahan, diketahui membutuhkan tidak kurang 6.272 kpps. 
"seluruh prosesnya menitikberatkan pada semangat partisipasi publik," tegasnya. 
untuk diketahui, dua bank terlibat dalam penyaluran hibah anggaran kegiatan pilkada di kabupaten bengkulu utara (bu) tahun 2024 yakni bri dan bsi.
kpud selaku satker penyelenggara pemilihan dialokasikan rp 28,8 miliar dan penyelenggara pengawasan yakni bawaslu bu sebesar rp 10,2 miliar. 
baca juga: polres mukomuko gelar operasi keselamatan nala 2024, ini sasarannya...
baca juga:pengunjung pp minta pengawasan terhadap pedagang
meski begitu, dedi belum menyampaikan detil soal evaluasi atau pun rekrut ulang yang kemungkinan menjadi second plan, menyikapi irisan tahapan kontestasi. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan