Hearing Dengan PD, DPRD Bengkulu Pastikan Raperda Dibahas

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Selasa , 05 Mar 2024 - 20:05

Penyerahan masukan dari FP2D2B terkait Raperda tentang PD-Radar Utara/ Doni Aftarizal -

BENGKULU.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu, memastikan jika usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyandang Disabilitas (PD) segera dibahas.

Ini terungkap dalam hearing antara Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, dengan Forum Pengawal Peraturan Daerah Disabilitas (FP2D2) Provinsi Bengkulu, Selasa 05 Maret 2024.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, S.Ip, MM mengatakan, dalam hearing tadi lebih menitikberatkan sejauh mana perkembangan Raperda tentang penyandang disabilitas.

"Jadi itu yang dipertanyakan saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas," ungkap Edwar didampingi Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Mohd. Gustiadi, S.Sos usai hearing.

Menurut Edwar, terkait perkembangan Raperda tersebut, pihaknya menginformasikan kepada perwakilan penyandang disabilitas, jika masa sidang pertama tahun ini, tepatnya tanggal 16 April 2024 mendatang penyampaian nota penjelasan.

"Barulah pada masa sidang kedua kita lakukan pembahasan terhadap Reperda tersebut," kata Edwar.

Disamping itu, lanjut Edwar, dalam hearing tadi perwakilan penyandang disabilitas juga menyampaikan beberapa poin penting, terkait Raperda tersebut.

"Dimana poin-poin tersebut dipastikan menjadi catatan kita. Seperti sarana dan prasarana untuk disabilitas di instansi pemerintah atau perkantoran, termasuk gedung DPRD Provinsi Bengkulu ini yang dinilai belum memadai bagi para penyandang disabilitas," papar Edwar.

Selain itu, lanjut Edwar, terkait akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. Dimana sejauh ini minimnya guru atau tenaga pengajar untuk para disabilitas.

"Termasuk juga dari sisi pekerjaan, yang idealnya para penyandang disabilitas ini harus turut dijamin haknya untuk mendapatkan pekerjaan," tegas Edwar yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bengkulu.

hearing dengan pd, dprd bengkulu pastikan raperda dibahas                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co  - komisi iv dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, memastikan jika usulan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyandang disabilitas (pd) segera dibahas.
ini terungkap dalam hearing antara komisi iv dprd provinsi bengkulu, dengan forum pengawal peraturan daerah disabilitas (fp2d2) provinsi bengkulu, selasa 05 maret 2024.
ketua komisi iv dprd provinsi bengkulu, edwar samsi, s.ip, mm mengatakan, dalam hearing tadi lebih menitikberatkan sejauh mana perkembangan raperda tentang penyandang disabilitas.
"jadi itu yang dipertanyakan saudara-saudara kita, para penyandang disabilitas," ungkap edwar didampingi anggota komisi iv dprd provinsi bengkulu, mohd. gustiadi, s.sos usai hearing.
baca juga: gerak cepat usut rekayasa pdss, 2 petinggi sma 5 dinonaktifkan
baca juga: hearing dengan dewan, ini aspirasi forum ptt bengkulu
menurut edwar, terkait perkembangan raperda tersebut, pihaknya menginformasikan kepada perwakilan penyandang disabilitas, jika masa sidang pertama tahun ini, tepatnya tanggal 16 april 2024 mendatang penyampaian nota penjelasan.
"barulah pada masa sidang kedua kita lakukan pembahasan terhadap reperda tersebut," kata edwar.
disamping itu, lanjut edwar, dalam hearing tadi perwakilan penyandang disabilitas juga menyampaikan beberapa poin penting, terkait raperda tersebut.
"dimana poin-poin tersebut dipastikan menjadi catatan kita. seperti sarana dan prasarana untuk disabilitas di instansi pemerintah atau perkantoran, termasuk gedung dprd provinsi bengkulu ini yang dinilai belum memadai bagi para penyandang disabilitas," papar edwar.
baca juga:jaga stabilitas harga bapok, dprd provinsi bengkulu dukung op digelar
baca juga: literasi keuangan dinilai beri dampak perkembangan ekonomi
selain itu, lanjut edwar, terkait akses pendidikan bagi penyandang disabilitas. dimana sejauh ini minimnya guru atau tenaga pengajar untuk para disabilitas.
"termasuk juga dari sisi pekerjaan, yang idealnya para penyandang disabilitas ini harus turut dijamin haknya untuk mendapatkan pekerjaan," tegas edwar yang juga ketua fraksi pdi perjuangan dprd provinsi bengkulu.
ditambahkan wakil ketua komisi iv dprd, sefty yuslinah, s.sos, map, dalam hearing tadi pihaknya selaku legislatif menerima kritikan pedas dari perwakilan penyandang disabilitas.
"dimana gedung rakyat kita ini belum ada pasilitas untuk penyandang disabilitas. makanya ini menjadi catatan khusus bagi kita, sehingga kedepannya hal sedemikian dapat diakomodir dalam raperda tersebut," tambah sefty.
baca juga: raih 3 kursi dprd kota, suhartono: kita tak membatasi, caleg tak terpilih dapat kompensasi
baca juga:jadi runner up, sujono: bersiap kerjakan urusan berikutnya
sementara sekretaris himpunan wanita disabilitas indonesia (hwdi) provinsi bengkulu, ilona azli mengatakan, pihaknya menyambut baik sambutan dari komisi iv dprd provinsi bengkulu.
"karena wakil rakyat kita ini sudah menerima sharing yang kita lakukan. kedatangan kita ke dprd provinsi bengkulu ini sebagai bentuk pengawalan terhadap perkembangan raperda tentang penyandang disabilitas," ujarnya.
lebih lanjut disampaikannya, diharapkan dengan raperda ketika disahkan jadi peda, hak-hak pihaknya selaku penyandang disabilitas dapat terpenuhi.
"raperda itu merupakan cikal bakal agar ruang gerak kita di tengah-tengah masyarakat tidak terbatas. karena kita ini, juga memiliki kebutuhan yang sama seperti non disabilitas. misal untuk mengurus kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akses mendapatkan kesehatan dan lainnya," singkat ilona. (prw)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 6 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan