Antrean di SPBU, Ternyata Ini Persoalannya

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 27 Feb 2024 - 20:26

Terlihat kendaraan di sekitaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU dalam Kota Arga Makmur.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Surat tersebut, menindaklanjuti Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 500/2/B.3/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang diteken secara elektronik oleh Fitriansyah.

Untuk diketahui, membaca surat itu, JBT Minyak Solar yang memiliki kuota usulan sebanyak 35.701,79 kilo liter, terbagi dalam lima segmen usaha.

Kuota terbanyak ditempati Usaha Perikanan dengan 503,85 kilo liter. Di posisi kedua Transportasi Darat dengan 35.035 kilo liter.

Selanjutnya Usaha Pertanian dengan 94,910 kilo liter, Usaha Mikro 50 kilo liter serta Pelyanan Umum sebanyak 18 kilo liter.

Sedangkan untuk JBKP Pertalite, usulan yang bakal menjadi rujukan pada tahun ini totalnya sebanyak 4.486,84 kilo liter.

Terbagi untuk Usaha Perikanan sebanyak 2.241,960 kilo liter, Usaha Pertanian 2.200,88 kilo liter, Usaha Mikro 3,5 kilo liter, Pelayanan Umum 4,5 kilo liter serta Transportasi Darat 36 kilo liter.

Truk Tambang dan Sawit Dilarang Pakai BBM Subsidi

Dilansir dari Antara, Pemprov Bengkulu menekankan, truk tambang dilarang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas.

Asisten II Pemerintah Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, menjelaskan ketentuan BPH Migas bukan mengatur jenis kendaraan (dump truk/bukan dump truk,red) maupun status kepemilikan kendaraan (pribadi atau perusahaan), namun jenis muatan yang diangkut kendaraan tersebut, dilarang menggunakan BBM subsidi.

antrean di spbu, ternyata ini persoalannya                            radarutara.bacakoran.co - kendaraan berjubel di sekitaran stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu, terjadi senin, 26 februari 2024 malam. 
antrean kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan angkutan itu, praktis terjadi pada awal tahun yang notabene kondisi pasokan bbm yang masih stabil. 
sehari kemudian, selasa, 27februari 2024 pemandangan kendaraan yang mengantre di spbu juga masih terjadi. 
utamanya, mobil-mobil jenis minibus hingga sedan tahun lawas baik bensin dan solar yang lazim kentara, nyaris saban harinya. 
baca juga:awal maret, kejari bakal tetapkan tersangka korupsi rsud mukomuko 
baca juga:skenario situasi kahar, 19 orang jadi cadangan cjh bengkulu utara
dua pengelola spbu di kota arga makmur, tak menampik kondisi itu. kondisi sempat terjadinya, tumpukan kendaraan yang terjadi senin malam. 
layaknya disampaikan idris, salah satu manajer spbu di arga makmur, mengatakan tumpukan antrean itu, disebabkan keterlambatan pengiriman pasokan bbm sehari itu. 
"terlambat pengiriman, karena cuaca," kata idris dalam pesan singkatnya. 
ditanya soal pasokan, idris mengutarakan tidak terjadi persoalan. untuk itu, dia meminta, masyarakat konsumen tidak resah terkait ketersediaan bbm saban harinya. 
baca juga: antisipasi serangan jantung, nakes standby di pleno kabupaten
baca juga:bansos beras 10 kg untuk februari 2024 cair. begini cara cek penerimanya...
pasalnya, pasokan harian di spbu yang dikelolanya masih normal. keterlambatan yang terjadi kemarin itu, murni karena kendala teknis saja. 
"permintaan ke pertamina masih normal, seperti biasa. pertalite 16-24 kilo liter,  kalo solar 8 kilo liter," ungkapnya. 
tak beda disampaikan juga oleh sirizki, pengelola spbu lainnya di kota ini. dikatakan riski, keterlambatan kemarin itu, disebabkan cuaca buruk di laut.
dia bilang, tangker pembawa minyak, tak bisa sandar di dermaga, sehingga tidak dapat mendistribusikan bbm ke tangki timbun milik pertamina. 
baca juga: gawat! warga putri hijau diserang demam berdarah. puskesmas rawat 3 pasien
baca juga:program ketahanan pangan desa, waspada ternak dari luar daerah
"makanya distribusi lambat. konon, suplai di-backup dari daerah linggau," ungkapnya. 
sekadar menginformasikan, ssulan kebutuhan solar di kabupaten bengkulu utara (bu) tahun 2024 ini, jumlahnya hampir 8 kali lipat pertalite. 
hal ini ditilik dari usulan yang disampaikan pemda bu, 14 november 2023 lalu, tentang penyampaian usulan kuota jenis bbm tertentu (jbt) solar serta jenis bbm khusus penugasan (jbkp) pertalite. 
surat tersebut ditujukan kepada kepala biro perekonomian setda provinsi bengkulu yang ditandatangani sekda bu, h fitriansyah, s.stp, mm. 
baca juga: berproses di kabupaten, berharap awal maret cair. ini prioritas wajib dana desa...
baca juga: final, 180 orang calon jamaah haji asal mukomuko. ini pesan kemenag...
kabag sumber daya alam (sda) bu, sahmad, s.sos, melalui fungsional ahli muda sda energi dan air, nengah puspa adyana, sip, saat dikonfirmasi hal ini membenarkannya.
nengah menyampaikan, tidak hanya jbt solar dan jbkp saja. dijelaskannya, dalam surat tersebut, kabupaten juga mengusulkan jbt minyak tanah.
poin tersebut, lanjut dia, diusulkan untuk kecamatan enggano yang diperuntukkan bagi usaha perikanan, rumah tangga, usaha mikro. 
"untuk ketiga obyek usulan itu, totalnya 116 kilo liter. masing-masing peruntukan, 22 kilo liter, 66 kilo liter dan 28 kilo liter," membaca surat dengan nomor b_500.2/1178/b/xi/2023. 
baca juga: angka kemiskinan turun 10,7 persen di kabupaten mukomuko
baca juga:bantuan seragam gratis tingkatkan angka partisipasi sekolah
surat tersebut, menindaklanjuti surat gubernur bengkulu nomor : 500/2/b.3/2023 tanggal 30 oktober 2023 yang diteken secara elektronik oleh fitriansyah. 
untuk diketahui, membaca surat itu, jbt minyak solar yang memiliki kuota usulan sebanyak 35.701,79 kilo liter, terbagi dalam lima segmen usaha. 
kuota terbanyak ditempati usaha perikanan dengan 503,85 kilo liter. di posisi kedua transportasi darat dengan 35.035 kilo liter. 
selanjutnya usaha pertanian dengan 94,910 kilo liter, usaha mikro 50 kilo liter serta pelyanan umum sebanyak 18 kilo liter. 
baca juga:awal maret, kejari bakal tetapkan tersangka korupsi rsud mukomuko 
baca juga:skenario situasi kahar, 19 orang jadi cadangan cjh bengkulu utara
sedangkan untuk jbkp pertalite, usulan yang bakal menjadi rujukan pada tahun ini totalnya sebanyak 4.486,84 kilo liter. 
terbagi untuk usaha perikanan sebanyak 2.241,960 kilo liter, usaha pertanian 2.200,88 kilo liter, usaha mikro 3,5 kilo liter, pelayanan umum 4,5 kilo liter serta transportasi darat 36 kilo liter. 
 
truk tambang dan sawit dilarang pakai bbm subsidi
dilansir dari antara, pemprov bengkulu menekankan, truk tambang dilarang menggunakan bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan badan pengatur hilir (bph) migas. 
baca juga: antisipasi serangan jantung, nakes standby di pleno kabupaten
baca juga:bansos beras 10 kg untuk februari 2024 cair. begini cara cek penerimanya...
asisten ii pemerintah provinsi bengkulu, raden ahmad denni, menjelaskan ketentuan bph migas bukan mengatur jenis kendaraan (dump truk/bukan dump truk,red) maupun status kepemilikan kendaraan (pribadi atau perusahaan), namun jenis muatan yang diangkut kendaraan tersebut, dilarang menggunakan bbm subsidi.
versinya, selama ini lazim ditemukan penggunaan bbm bersubsidi oleh mereka yang tidak berhak, seperti perusahaan-perusahaan angkutan batubara, galian c dan kendaraan angkut sawit. hal ini harus menjadi perhatian dan kesadaran bersama.
"tidak boleh menggunakan bbm subsidi," kata denni, menegas.
nantinya, walau tak menggamblang tegas waktu, denni bilang, dengan kesadaran pihak-pihak terkait, penyaluran bbm subsidi benar-benar bisa didistribusikan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. 
baca juga: gawat! warga putri hijau diserang demam berdarah. puskesmas rawat 3 pasien
baca juga:program ketahanan pangan desa, waspada ternak dari luar daerah
yakni masyarakat yang tidak mengangkut pertambangan material dan perkebunan. 
"artinya kalau yang mereka angkut hasil pertambangan, maka harus pakai nonsubsidi, ketika tidak mengangkut hasil tambang dan perkebunan bisa memakai bbm subsidi," jelasnya.
sementara itu, gubernur bengkulu, rohidin mersyah, 3 januari 2024 lalu, menerbitkan surat pemberitahuan kepada kapolda bengkulu, danrem 041/gamas, bupati/walikota se provinsi bengkulu. 
turut menjadi tujuan, kepala dpc hiswana migas provinsi bengkulu, kepala instansi perwakilan kementerian/lembaga serta jajaran pemprov bengkulu. 
surat itu menyatakan se gubernur nomor 500/1900/b.3/2023 tanggal 20 oktober 2023 tentang pengendalian kuota jenis bbm tertentu (minyak solar) dan jenis khusus penugasan (pertalite) di provinsi bengkulu, tertanggal 3 januari 2024 dinyatakan tidak berlaku. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 28 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan