Jadwal Pleno Hasil Pemilu Kabupaten Bergeser. Ini Alasannya...

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 25 Feb 2024 - 20:33

KEJADIAN KHUSUS dalam pleno PPK Arga Makmur, saat melakukan penghitungan surat suara ulang.-Radar Utara/Benny Siswanto-

jadwal pleno hasil pemilu kabupaten bergeser. ini alasannya...                            radarutara.bacakoran.co - jadwal pleno penetapan hasil pemilu tingkat kabupaten bengkulu utara (bu), berganti atau bergeser dari agenda sebelumnya. 
sedianya, pleno atas rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut digelar hari ini. 
pleno yang menyedot perhatian publik daerah, terjadi dalam pleno di kecamatan arga makmur.
sempat dilakukan penghitungan suara ulang di sana. 
baca juga:prediksi merosotnya harga emas, saatnya inves logam mulia?
baca juga:sd it darul fikri sukses mempererat tali silaturahmi melalui outbound & family gathering
rekapitulasi atas penetapan di tingkat tps tersebut, rampung pada jumat, 23 februari 2024 menuju sore.
ketua kpu bu, santoso, saat dikonfirmasi tak menampik urungnya rencana pleno penetapan hasil pemilu yang direncanakan digelar sejak senin, 26 februari dan diproyeksi rampung pada 1 maret itu. 
tapi komisioner yang menjadi koordinator di bidang perencanaan anggaran dan logistik pemilu itu. tak menjelas apa pasal, sehingga rencana pleno yang sudah kadung disebar lewat undangan itu, urung digelar. 
"iya benar, dijadwalkan ulang," terang santoso, minggu, 25 februari 2024. jawaban santoso itu soal urungnya gelaran pleno penetapan hasil pemilu kabupaten. 
baca juga: bengkulu kaya budaya, ini pesan gubernur rohidin
baca juga:bertemu mkks, gubernur rohidin soroti ppdb
dibincang terpisah, ketua badan pengawas pemilu atau bawaslu bu, tri suyanto, se, juga mengaku sudah mendapatkan konfirmasi perihal urungnya gelaran pleno penetapan hasil pemilu tingkat kabupaten. 
perihal temuan pelanggaran sampai dengan laporan dugaan pelanggaran selama laju penghitungan suara sejak di tingkat tps sampai dengan kecamatan, bawaslu masih dalam irama sikap yang sama dalam wawancara sebelumnya. 
"belum ada laporan masuk atau pun temuan dugaan pelanggaran pemilu," terang tri lewat sambungan telponnya. 
perihal saran yang disampaikan lembaganya, tri tak menampik soal sikap itu, turut menjadi langkah pihaknya dalam hubungan antar lembaga. 
baca juga:ternyata... makan buah pisang dapat membuat tidur lebih nyeyak, ini faktanya
baca juga:puncak hut mukomuko ke-21, polres mukomuko siapkan rekayasa lalu lintas 
dasar sikap menilai perlunya dilakukan penundaan, kata tri, menyikapi beberapa dinamika yang terjadi sejak penghitungan suara. 
termasuk juga kejadian khusus, dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara ulang yang terjadi di kecamatan arga makmur.
"sikap bawaslu ini, lebih kepada upaya mitigasi. karena kami pun masih melakukan pengumpulan data-data dan keterangan terkait dengan kejadian khusus yang terjadi sepanjang laju penghitungan dan rekapitulasi," ujarnya. 
namun bawaslu belum mengumbar poin-poinnya secara detil. 
baca juga:antusiasme warga ikut psu di tps 09 penarik mukomuko
baca juga:jalan santai hut korem 041/gamas, danrem: momentum tingkatkan pengabdian
disinggung soal rekomendasi lembaganya kepada kpu? 
tri mengaku belum menyampaikan rekomendasi kepada penyelenggaran pemilu yang bakal melanjut tahapan pemilihan itu.
kata tri, penghitungan suara ulang yang dilakukan saat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, lebih kepada merujuk pada beleid yang ditegaskan dalam peraturan kpu atau pkpu. 
"contoh, ketika terjadi perbedaan antara c plano dengan c1 hasil salinan dari setiap peserta. maka dapat dilakukan penghitungan suara ulang, regulasi ini memang diatur dalam pkpu," terangnya. 
baca juga: ini rekomendasi 5 jenis makanan pembakar lemak saat tidur
baca juga: para wanita wajib pakai! ini 5 jenis skincare termahal di dunia
dalam pelaksanaan fungsinya, bawaslu juga mencermati dan menggunakan regulasi pkpu tersebut dalam melakukan pengawasan. 
"dan itu harus dimasukkan dalam form kejadian khusus," jelasnya.
 
kompetisi internal menuju penetapan akd
menuju hasil kontestasi pemilihan legislatif, yang bakal melanjut pada kompetisi internal dalam penetapan alat kelengkapan dewan atau akd. 
pembahasan soal pendapatan wakil rakyat juga sudah menjadi perburuan informasi dari mereka-mereka yang hampir pasti segera ditetapkan sebagai pemenangnya, dalam pleno tingkat kabupaten yang dilakukan penjadwalan ulang itu. 
baca juga:prediksi merosotnya harga emas, saatnya inves logam mulia?
baca juga:sd it darul fikri sukses mempererat tali silaturahmi melalui outbound & family gathering
seorang dewan bakal menerima pendapatan puluhan juta perbulannya. hak resmi itu meliputi gaji, tunjangan seperti rumah hingga kendaraan. 
belum lagi besaran perjalanan dinas yang membuat mereka sumringah lebar, sejalan dengan kebijakan "baru" presiden joko widodo atau jokowi. 
beleid itu tertuang dalam perpres nomor 53 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional. 
perpres ini menetapkan standar harga satuan regional yang meliputi satuan biaya : honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan. 
baca juga: bengkulu kaya budaya, ini pesan gubernur rohidin
baca juga:bertemu mkks, gubernur rohidin soroti ppdb
standar harga satuan regional digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan apbd. standar harga satuan regional berfungsi sebagai: batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rka skpd. 
selanjutnya menjadi referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif apbd. 
sedangkan dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai : batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. 
perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; dan d. uang representasi perjalanan dinas.
baca juga:ternyata... makan buah pisang dapat membuat tidur lebih nyeyak, ini faktanya
baca juga:puncak hut mukomuko ke-21, polres mukomuko siapkan rekayasa lalu lintas 
pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan l anggota dprd dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
ketentuan lampiran i peraturan presiden ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi: 1. uang harian; 2. uang representasi; dan 3. biaya penginapan.
sedangkan komponen biaya transport diatur dalam lampiran ii peraturan presiden ini.
uang harian dl dalam negeri, bengkulu, jika keluar kota rp 38o.000, dalam kota rp 150.00o (lebih dari 8 jam), diklat rp 110.000.
baca juga:antusiasme warga ikut psu di tps 09 penarik mukomuko
baca juga:jalan santai hut korem 041/gamas, danrem: momentum tingkatkan pengabdian
uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon i, dan pejabat eselon ii yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon i, dan pejabat eselon ii dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.
besaran uang representasi perjalanan dinas meliputi : pejabat negara atau pejabat daerah, luar kota rp 250.000, dalam kota (lebih dari 8 jam) rp 125.000 perharinya.
pejabat eselon ii masing-masing sebesar rp 150.00 dan rp 75.000 perhari.
baca juga: ini rekomendasi 5 jenis makanan pembakar lemak saat tidur
baca juga: para wanita wajib pakai! ini 5 jenis skincare termahal di dunia
satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. 
untuk provinsi bengkulu, biaya penginapan yang ditanggung oleh uang negara, meliputi:
kepala daerah/pimpinan dprd/pejabat eselon i sebesar rp 2.140.00o perhari. sedangkan untuk pejabat eselon ii sebesar rp 1.628.000 perhari.
pejabat eselon iii atau golongan iv sebesar rp 1.546.000. sedangkan untuk pejabat eselon iv atau golongan iii,ii dan i sebesar rp 692.000 perharinya.
baca juga:prediksi merosotnya harga emas, saatnya inves logam mulia?
baca juga:sd it darul fikri sukses mempererat tali silaturahmi melalui outbound & family gathering
dijelaskan dalam perpres itu, biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). 
dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum setinggi-tingginya sebesar 3o % dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
biaya penginapan dalam negeri bagi pimpinan atau anggota dprd dipertanggungi awabkan secara lumpsum.
satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (pp) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.
baca juga: bengkulu kaya budaya, ini pesan gubernur rohidin
baca juga:bertemu mkks, gubernur rohidin soroti ppdb
dari jakarta dengan tujuan bengkulu, satuan tiket kelas bisnis sebesar rp 4.364.000 perhari. sedangkan untuk satuan tiket kelas ekonomi sebesar rp 2.621.000.
jika dari bengkulu menuju palembang, satuan tiket bisnis rp 2.899.000, sedangkan untuk tiket kelas ekonomi sebesar rp 1.893.ooo perharinya. 
dijelaskan, biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (pp) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel 2.2, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).
baca juga: ini rekomendasi 5 jenis makanan pembakar lemak saat tidur
baca juga: para wanita wajib pakai! ini 5 jenis skincare termahal di dunia
biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (pp) bagi pimpinan langgota dprd dipertanggungjawabkan secara lumpsum
satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one utag atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara. 
selanjutnya pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) bagi pimpinan langgota dprd dipertanggungjawawabkan secara lumpsum.
baca juga:ternyata... makan buah pisang dapat membuat tidur lebih nyeyak, ini faktanya
baca juga:puncak hut mukomuko ke-21, polres mukomuko siapkan rekayasa lalu lintas 
dibaca dalam tabel, dari provinsi bengkulu menuju kabupaten bengkulu utara sebesar rp 313.000 per sekali berangkat.
satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk men5rusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan perutukannya.
satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
untuk kepala daerah atau ketua dprd sebesar rp 45.670.000, dengan satuan unit/tahun.
baca juga:antusiasme warga ikut psu di tps 09 penarik mukomuko
baca juga:jalan santai hut korem 041/gamas, danrem: momentum tingkatkan pengabdian
untuk anggota dprd rp 44.010.000, per unit/tahun.
untuk pejabat eselon ii di wilayah provinsi bengkulu, sebesar rp 42.34o.000 per unit per tahunnya.
anggaran di atas berbeda dengan satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional. 
untuk provinsi bengkulu, anggarannya pertahun untuk roda empat sebesar rp 36.94o.000, unit pertahun, double gardan rp 39.57o.00o, unit per tahun serta roda dua rp 5.000.000, unit pertahunnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 26 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan