16 Pejabat Bengkulu Utara Dipantau KPK

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 20 Feb 2024 - 21:13

Formulir LHKPN yang harus diisi pejabat, termasuk pejabat pemerintah daerah-NET-

Diketahui, daerah ini terdapat 160 pejabat yang menjadi obyek wajib lapor harta kekayaannya saban tahun kepada lembaga anti rasuah itu.

Terdapat 144 pejabat yang telah melaporkannya. Realisasi tersebut setara dengan di kisaran 90 persen.

Atau sebanyak 16 pejabat masih mengutak-atik angka-angka harta kekayaan dan progresnya pascapenghujung tahun lalu.

"Masih ada waktu, bisa jadi masih dalam proses. Kami dari APIP terus melakukan koordinasi terkait tertib LHKPN ini. Tahun lalu Pemda BU 100 persen pelaporannya," ujar Silaban menjelaskan.

Untuk diketahui juga, jumlah Wajib LHKPN Tahun Lapor 2022 per 31 Desember 2023 adalah 371.096 orang.

Dari total itu, yang telah menyampaikan LHKPN sebanyak 367.014 orang sehingga tingkat pelaporan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 98.90%.

Paparan angka-angka harta kekayaan pejabat itu, bakal dilakukan verifikasi administratif oleh Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN.

Tahun lalu, jumlah yang telah dinyatakan lengkap sebanyak 355,794 orang sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 95.88 persen.

"LHKPN berfungsi sebagai instrumen pengawasan harta kekayaan PN/WL serta pengelolaan SDM, seperti mengangkat atau mempromosikan PN/WL berdasarkan kepatuhan LHKPNnya," terang KPK.

Bagi PN/WL yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, akan dikenakan sanksi administratif.

16 pejabat bengkulu utara dipantau kpk                             radarutara.bacakoran.co - aksi abai masih terjadi soal tertib laporan harga kekayaan penyelenggara negara (lhkpn) periodik tahunan di kabupaten bengkulu utara (bu) tahun 2024. 
pantauan ru, belasan pejabat di daerah ini, menjadi obyek dalam sistem pelaporan yang wajib disampaikan setiap penyelenggara negara.
merujuk tahun lalu, komisi pemberantasan korupsi atau kpk, menenggat paling lama pengiriman laporan harta kekayaan wajib lapor pada 31 maret. 
dalam laporan yang dilansir tahun lalu, ada 10.685 penyelenggara negara/wajib lapor yang tak kunjung menyampaikan kondisi harga kekayaannya kepada kpk. 
baca juga: gawat! selama seminggu, spbu putri hijau tak layani pembelian pertalite. ini alasannya
baca juga:kmp pulo tello docking, enggano terancam terisolir 
cluster-cluster membandel lhkpn itu, secara kumulatif juga diungkap lembaga anti rasuah itu. dari total 34 provinsi di indonesia, 23 pemda provinsi sudah menyampaikan kewajiban 100 persen. 
maka masih ada 11 pemprov yang belum tuntas. sedangkan untuk kabupaten/kota yang berjumlah 514 yang terbagi 416 kabupaten dan 98 kota.
realisasi 100 persen lhkpn baru 369 kabupaten/kota yang sudah patuh. tak hanya itu saja, legislatif, kembali menjadi cluster lhkpn paling tidak patuh lhkpn. 
secara kumulatif, angkanya 88 persen, dari total wajib lhkpn sebanyak 20.064 orang. 
baca juga:pemkab siapkan lahan makam untuk warga danau nibung. segini anggarannya...
baca juga:register perda 1 tahun 2024, pekan depan up cair 
inspeketur inspektorat daerah bu, nopri anto silaban, se, m.si, saat dikonfirmasi tentang progres lhkpn di daerah ini, menyampaikan secara umum wajib lapor telah menyampaikan lhkpn kepada kpk. 
"hampir selesai pelaporannya," kata silaban, kemarin. 
diketahui, daerah ini terdapat 160 pejabat yang menjadi obyek wajib lapor harta kekayaannya saban tahun kepada lembaga anti rasuah itu. 
terdapat 144 pejabat yang telah melaporkannya. realisasi tersebut setara dengan di kisaran 90 persen. 
baca juga: tangani odgj, pemkab mukomuko gandeng rumah sakit ini...
baca juga: seng dan triplek untuk rumah warga korban kebakaran
atau sebanyak 16 pejabat masih mengutak-atik angka-angka harta kekayaan dan progresnya pascapenghujung tahun lalu.
"masih ada waktu, bisa jadi masih dalam proses. kami dari apip terus melakukan koordinasi terkait tertib lhkpn ini. tahun lalu pemda bu 100 persen pelaporannya," ujar silaban menjelaskan. 
untuk diketahui juga, jumlah wajib lhkpn tahun lapor 2022 per 31 desember 2023 adalah 371.096 orang. 
dari total itu, yang telah menyampaikan lhkpn sebanyak 367.014 orang sehingga tingkat pelaporan lhkpn secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 98.90%.
baca juga: 27 desa di mukomuko belum tuntaskan apbdes 2024
baca juga:dukung indikasi geografis produk, pemprov bengkulu isyaratkan buat pergub dan se
paparan angka-angka harta kekayaan pejabat itu, bakal dilakukan verifikasi administratif oleh direktorat pendaftaran dan pemeriksaan lhkpn.
tahun lalu, jumlah yang telah dinyatakan lengkap sebanyak 355,794 orang sehingga tingkat kepatuhan lhkpn secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 95.88 persen.
"lhkpn berfungsi sebagai instrumen pengawasan harta kekayaan pn/wl serta pengelolaan sdm, seperti mengangkat atau mempromosikan pn/wl berdasarkan kepatuhan lhkpnnya," terang kpk.
bagi pn/wl yang tidak memenuhi kewajiban lhkpn sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999, akan dikenakan sanksi administratif.
baca juga: tmmd ke-119 kodim 0428/mm, tuntaskan keterisoliran warga lubuk talang
baca juga:bps gelar fgd publikasi bengkulu utara dalam angka 2024
tahun lalu, realisasi lhkpn secara nasional sektor eksekutif di capaian 97,5 persen dengan 290.891 wajib lapor. 
wajib lapor itu meliputi yudikatif dengan 18.635 dengan 98,6 persen serta bumd/bumn dengan 42.663 wajib lapor dengan realisasi 98,6 persen. 
aktivisi sosial daerah, alfian yudiansyah, turut urun bicara soal tertib lhkpn ini. katanya, lhkpn tidak hanya menjadi wajah moril penyelenggara negara. 
"selain menjadi indikator bagaimana peran nyatanya secara pribadi, mencegah praktik korupsi di kanal-kanal birokrasi dan pelayanan publik," ujarnya. 
baca juga: gawat! selama seminggu, spbu putri hijau tak layani pembelian pertalite. ini alasannya
baca juga:kmp pulo tello docking, enggano terancam terisolir 
walau pun, terus dia, tak jarang ditemukan data-data yang terkesan anomali yang kemudian menjadi heboh ketika seeorang pejabat negara atau penyelenggara pemerintahan itu tersangkut kasus hukum. 
"mungkin saja, pejabat itu menggunakan nama orang lain dalam asset-assetnya. modus semacam ini sangat rentan dan mungkin bahkan terbuka untuk dilakukan," ungkapnya memperkirakan. (*)
--

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 21 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan