Panyaluran DAK Fisik Masih Nol

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Minggu , 18 Feb 2024 - 21:21

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati-majalah.tempo.co-

BENGKULU.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Sampai dengan Januari 2024, penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Tahun Anggaran (TA) 2024 di Provinsi Bengkulu masih nol alias nihil.

Ini berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu per 31 Januari 2024.

"Kalau mengacu pada ketentuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI), sebelum tanggal 14 Maret 2024, masing-masing pengampu yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) DAK Fisik sudah bisa melakukan pendatanganan kontrak," ungkap Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya.

Menurutnya, belum terealisasinya DAK Fisik yang dimaksud, salah satu penyebanya karena proses pengadaan barang dan jasa masih berlangsung.

"Sehingga belum terlihat adanya penyaluran DAK. Sementara percepatan penandatanganan kontrak sangat dibutuhkan untuk melihat sisa DAK Fisik," kata Bayu.

Sehingga, lanjut Bayu, nantinya bisa diminta untuk optimalisasi penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian bersama.

"Sehingga nantinya penyaluran ataupun realisasi DAK Fisik di Provinsi Bengkulu pada TA 2024 ini, berjalan sesuai ketentuan dari Kemenkeu RI dan peraturan yang ada," ujar Bayu.

Lebih lanjut disampaikannya, dari alokasi yang ada, DAK Fisik TA 2024 untuk Provinsi Bengkulu diantaranya penyusunan provincial/kabupaten road management system (PKRMS).

"Pengawasan rehabilitasi penataan kawasan Balai Buntar, pengawasan rehabilitasi dan penataan kawasan gedung kantor gubernur tahap IV dan lainnya," demikian Bayu. (*)

panyaluran dak fisik masih nol                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - sampai dengan januari 2024, penyaluran dana alokasi khusus (dak) fisik tahun anggaran (ta) 2024 di provinsi bengkulu masih nol alias nihil.
ini berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan direktorat jenderal pembendaharaan (djpb) provinsi bengkulu per 31 januari 2024.
"kalau mengacu pada ketentuan dari kementerian keuangan (kemenkeu) republik indonesia (ri), sebelum tanggal 14 maret 2024, masing-masing pengampu yakni organisasi perangkat daerah (opd) dak fisik sudah bisa melakukan pendatanganan kontrak," ungkap kepala kantor wilayah (kanwil) djpb provinsi bengkulu, bayu andy prasetya.
menurutnya, belum terealisasinya dak fisik yang dimaksud, salah satu penyebanya karena proses pengadaan barang dan jasa masih berlangsung.
baca juga:selama pemilu 2024, distribusi energi berjalan lancar
baca juga:8 parpol bersaing rebut kursi dprd provinsi bengkulu dapil 2
"sehingga belum terlihat adanya penyaluran dak. sementara percepatan penandatanganan kontrak sangat dibutuhkan untuk melihat sisa dak fisik," kata bayu.
sehingga, lanjut bayu, nantinya bisa diminta untuk optimalisasi penggunaan dana transfer ke daerah (tkd). kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian bersama.
"sehingga nantinya penyaluran ataupun realisasi dak fisik di provinsi bengkulu pada ta 2024 ini, berjalan sesuai ketentuan dari kemenkeu ri dan peraturan yang ada," ujar bayu.
lebih lanjut disampaikannya, dari alokasi yang ada, dak fisik ta 2024 untuk provinsi bengkulu diantaranya penyusunan provincial/kabupaten road management system (pkrms).
baca juga: pks optimis raih 5 kursi dprd provinsi bengkulu
baca juga:8 segmen di kawasan pantai panjang, tak boleh dimanfaatkan untuk berdagang
"pengawasan rehabilitasi penataan kawasan balai buntar, pengawasan rehabilitasi dan penataan kawasan gedung kantor gubernur tahap iv dan lainnya," demikian bayu. (*)

Tag

Share