Pasal Nomor Registrasi APBD, Ditjen Keuda Surati Gubernur

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 06 Feb 2024 - 21:07

Pasal Nomor Registrasi APBD, Ditjen Keuda Surati Gubernur-bpkad.kuningankab.go.id-

pasal nomor registrasi apbd, ditjen keuda surati gubernur                            radarutara.bacakoran.co - nyendat apbd bengkulu utara (bu) ta 2024 lantaran tak kunjung terbitnya nomor registrasi r-apbd dari pemprov bengkulu, menjadi sorotan pusat.
dalam surat yang dibaca ru, direktorat jenderal bina keuangan daerah (ditjen keuda) kementerian dalam negeri (kemendagri), menyurati gubernur bengkulu (untuk perhatian) sekretaris provinsi.
dokumen dengan nomor : 900.1.1/1012/keuda perihal proses penyusunan apbd kabupaten bengkulu utara ta. 2024 tersebut, diteken dr. hendriwan, m.si selaku plh sekretaris ditjen keuda atas nama direktur jenderal bina keuangan daerah. 
pantauan di lapangan, selain menjujug tujuan surat. beberapa pihak juga di kabupaten ini, menjadi obyek tembusan yakni bupati bengkulu utara dan ketua dprd bengkulu utara. 
baca juga: musrenbangcam, camat beraharap usulan prioritas dari desa terealisasi ta 2025
baca juga:logistik pemilu 2024 untuk 13 tps di enggano didistribusikan
pembuka surat itu, menegasi sebagai jawaban atas surat bupati bengkulu utara nomor 900.1.2/0783/bkad tanggal 2 februari 2024. 
surat itu perihal proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bengkulu utara tahun anggaran 2024.
secara umum, surat menegaskan 8 arahan.  pertama, berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa: a. pasal 310 ayat (1) bahwa kepala daerah menyusun kua dan ppas berdasarkan rkpd dan diajukan kepada dprd untuk dibahas bersama.
b. pasal 310 ayat (2) bahwa kua serta ppas yang telah disepakati kepala daerah bersama dprd menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
baca juga: mahfud md do'akan arie septia adinata sukses jadi pemimpin bengkulu utara
baca juga:breaking news...pacaran, siswi smp jadi korban asusila. kronologisnya bikin geleng kepala... 
c. pasal 310 ayat (3) bahwa rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang apbd tahun berikutnya.
d. pasal 310 ayat (4) bahwa ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam perda yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
pada poin 2, menjelaskan, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa: a. pasal 24 ayat (6) bahwa setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
b. pasal 90 ayat (1) bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan kua dan rancangan ppas kepada dprd paling lambat minggu kedua bulan juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan dprd.
baca juga:cawapres mahfud md diagendakan ke bengkulu utara. hadiri istighosah dan doa bersama di ponpes ini... 
baca juga: 288 perkara di tahun 2023, kasus asusila terhadap anak tinggi 
c. pasal 90 ayat (2) bahwa kesepakatan terhadap rancangan kua dan rancangan ppas ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan dprd paling lambat minggu kedua bulan agustus.
d. pasal 90 ayat (3) bahwa kua dan ppas yang telah disepakati kepala daerah bersama dprd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rka skpd.
e. pasal 90 ayat (4) bahwa tata cara pembahasan rancangan kua dan rancangan ppas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f. pasal 94 bahwa dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk betanja untuk keperluan mendesak, kepala skpd dapat menyusun rka skpd diluar kua dan ppas;
baca juga: buku 'bengkulu hebat' karya gubernur rohidin masuk ipusnas
baca juga:rogoh dana belanja tak terduga untuk irigasi jebol. ini saran ketua ktna...
dalam penegasan ke 3, menjelaskan, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah.
selanjutnya, rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah menyatakan bahwa: 
a. pasal 343 ayat (2) bahwa dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada kua dan ppas yang tidak terdapat dalam rkpd, perlu disusun berita acara kesepakatan kepala daerah dengan ketua dprd.
b. pasal 343 ayat (3) bahwa penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rkpd ditetapkan.
baca juga:terus jadi sorotan, asn semakin nekat!
baca juga: irigasi utama kemumu ke tebing kaning, jebol 
ditegasi juga di poin ke 4, yakni surat direktur perencanaan anggaran daerah nomor 900.1.1/0029/sd.i/dit.i/i/ keuda/2024 tanggal 8 januari 2024, hal hasil konsultasi rancangan peraturan daerah kabupaten bengkulu utara tentang apbd tahun anggaran 2024.
atas paparan di atas, jelas di poin ke 5, berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah provinsi bengkulu memberikan nomor registrasi ranperda apbd ta 2024 kabupaten bengkulu utara.
proses tersebut, terus surat itu, dengan memperhatikan bahwa pemerintah daerah kabupaten bengkulu utara telah menindaklanjuti hasil verifikasi melalui surat sekretaris daerah nomor 900.1.2/0595/b.3 tanggal 26 januari 2024 hal tindak lanjut hasil verifikasi evaluasi ranperda apbd kabupaten bengkulu ta 2024 serta berpedoman pada ketentuan tersebut diatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
ditjen keuda juga bilang, surat jawaban ini sebagai salah satu bahan pertimbangan namun tidak dimaksudkan sebagai pendapat hukum dan/atau ikut serta dalam proses dan tanggung jawab atas pengambilan keputusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi bengkulu.
baca juga:pengadaan barang & jasa program ketahanan pangan harus resmi atau...
baca juga:study wisata perpustakaan, meri sasdi: menumbuhkan minat baca di kalangan anak
dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, diminta kesediaan gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.
"..sebagaimana diamanatkan pasal 216 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, untuk memfasilitasi permasalahan dimaksud," terang surat di poin ke-7. 
sekda bu, h fitriansyah, s.stp, mm, saat ditanyai surat ini membenarkannya. dia bilang, sudah berkoordinasi dengan pemprov bengkulu, sebagai lebih lanjut surat tersebut.
"kepada masyarakat, mewakili pemerintah daerah juga kami sampaikan, bahwa tidak ada persoalan dalam proses dan rancang bangun apbd 2024 ini," ujarnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan