Belum Ada Izin, Pengembangan Wisata Pantai Terganjal

belum ada izin, pengembangan wisata pantai terganjal mukomuko, radarutara.bacakoran.co– rencana pengembangan wisata bahari di kabupaten mukomuko, hingga sekarang masih terganjal. meski di awal tahun 2023 lalu. pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko telah optimis mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, terkait soal perubahan status kawasan pantai dari cagar alam (ca) menjadi taman wisata alam (twa) di mukomuko. agar dapat di kembangkan dan dimanfaatkan menjadi pengembangan tempat wisata. terganjalnya rencana tersebut pasca bergantinya kepemimpinan di opd yang merencanakan tersebut. bahkan teranvam batal meskipun sebelumnya berkaitan usulan sudah pernah dilakukan pembahasan per lokus  oleh tim terpadu atas usulan perubahan kawasan hutan di jakarta. baca juga: tuntaskan proyek pembangunan rs pratama, kontraktor diberi waktu 30 hari baca juga:warga harus peka terhadap ancaman bencana “rencana strategis pengembangan wisata, saya belum mengetahuinya. nanti akan saya lihat dulu dibidang yang menanganinya. karena baru beberap hari menjabat disini,” kata kepala dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga (disparpora) mukomuko, novria eka putra s.stp. sementara itu, asisten 1 pemkab mukomuko, haryanto, s.km menjelaskan. sebelumnya memang ada rencana terkait pengembangan objek wisata di wilayah pantai mukomuko. namun pembangunannya terhalang oleh status kawasan yang masih ca. maka dari itu pemkab mukomuko melalui diparpora sebelumnya sudah mengajukan perubahan kawasan menjadi twa, sehingga bisa dikembangkan. setelah dilaksanakan uji konsistensi terhadap hasil pembahasan perlokus tim terpadu, usulan perubahan kawasan hutan, di jakarta beberapa waktu lalu. baca juga:pemkab susun kajian risiko bencana di kabupaten mukomuko baca juga: seragam sekolah gratis dibagi sebelum tahun ajaran baru 2024 tim terpadu merekomendasikan seluas 51,2 hektar ca di kabupaten mukomuko akan turun status menjadi twa. “jadi lampu hijau tersebut telah kita dapat tinggal lagi opd teknis terkait memperjuangkan tahapan selanjutnya, agar pemkab mukomuko segera menerima surat keputusan (sk) dari kementerian lingkungan hidup kehutanan (klhk) ri, soal pemanfaatan hutan pantai ca yang turun status menjadi twa,” ujarnya. jika belum memiliki sk tersebut, tentu tidak boleh ada pembangunan dan pengembangan tempat wisata dikawasan tersebut. walaupun usulan khusus pemanfaatan fungsi ca menjadi twa hutan pantai yang disampaikan seluruhnya telah dikabulkan. baca juga: tingkatkan partisipasi pemilih, tps pemilu harus dipercantik baca juga: ralin dikar jabat koordinator sekretariat bawaslu mukomuko dengan total luas yang di sampaikan pemerintah pusat sebelumnya, lebih kurang  51,2 hektar, namun jika tidak memiliki sk tetap saja hal tersebut belum dinyatakan kuat. “tentunya kami tetap akan berupaya memperjuangkan pembangunan didaerah ini, dan pastinya hal tersebut dapat berjalan jika terbangunnya sinergitas dalam memperjuangkan rencana tersebut,” punhkasnya. (*)

Tag

• # pengembangan tempat wisata
• # twa di mukomuko
• # kawasan pantai
• # pengembangan wisata bahari
• # pengembangan wisata pantai
• # taman wisata alam
• # kabupaten mukomuko
• # pemkab mukomuko

Share

• 
• 
• 
• 
•