Realisasi APBD 2023 Bengkulu Utara Dibongkar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 02 Feb 2024 - 20:06

Wabup Arie Septia Adinata saat rapat awalan pemeriksaan LKPD Pemda Bengkulu Utara tahun 2024 bersama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu.-instagram @sahabat_asa_17-

Kinerja apik sebelum-sebelumnya, turut ditegasi Wabup ASA, agar menjadi komitmen moril seluruh satker, agar mempertahankan penilaian atas penyelenggaraan kerja pemerintahan yang tahun sebelumnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Sehingga opini WTP bisa dipertahankan dan menjadi yang terdepan di Provinsi Bengkulu," ucapnya.

Untuk mencapainya, lanjut Wabup, perlu dibarengi dengan kerja sinergis antar lini, mendukung dokumen-dokumen yang diperlukan selama pemeriksaan.

Agar penyajian laporan keuangan yang menjadi obyek pemeriksaan, memiliki bobot kualitas penyelenggaraan kerja pemerintahan yang profesional.

Ketua Pengendali Teknis Pemeriksaan, Elian Susanti, menegaskan. Tata kelola pemeriksaan, relatif tidak terjadi perubahan. Kata Elian, prosesnya, tak jauh beda dengan pemeriksaan sebelumnya.

Untuk itu, proyeksi Opini WTP yang menjadi upaya daerah, turut didukung dengan kualitas penyelenggaraan dan penyajian pelaporan yang menjalankan prosedur sesuai dengan regulasi keuangan pemerintah.

"Dengan entry meeting ini menjadi kick off pemeriksaan LKPD di tahun 2024," ujarnya.

Pantauan Radar Utara, dalam entry meeting kemarin, dari legislatif, tidak diwakili oleh unsur pimpinan.

Lembaga politik itu, mendelegasikan Tommy Sitompul, S.Sos yang merupakan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Politisi Golkar itu menerangkan, audit LKPD oleh BPK merupakan satu estafet pemeriksaan reguler yang memang sangat penting.

realisasi apbd 2023 bengkulu utara dibongkar                              radarutara.bacakoran.co - kualitas serapan anggaran di pemda bengkulu utara (bu) tahun 2023, kembali dibedah badan pemeriksa keuangan (bpk). 
lembaga auditor pemerintah itu, jum'at, 2 januari 2024, memulai kerjanya mencermati laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd).
untuk diketahui, postur apbd bu tahun lalu, memiliki realisasi kumulatif 104,34 persen. tepatnya dari pagu anggaran rp 1,27 triliun dengan realisasi rp 1,33 triliun. 
membaca laporan keuangan daerah atas kerja anggaran tahun lalu, realisasi pajak daerah dilaporkan belum tercapai. 
baca juga:tebar bansos pangan sedot 360 ton beras 
baca juga: pemilu boleh berbeda warna tapi jangan ada perpecahan. ini tugas rt dan rw..
dari asumsi awal rp 25,7 miliar. penutup desember 2023 dalam capaian rp 22,4 miliar (87,4%).
pendapatan lain-lain yang sah dari rp 63,8 miliar memiliki realisasi 57,8 miliar. retribusi daerah yang dicatatkan positif. 
dari asumsi rp 1,5 miliar memiliki realiassi 1,9 miliar atau 122,4 persen.
wakil bupati bu, arie septia adinata, se, map, saat entry meeting bersama dengan badan pemeriksaan keuangan (bpk) ri perwakilan provinsi bengkulu tahun 2024. 
baca juga:sistem merit rendah, ini langkah pemprov bengkulu
baca juga: baru ada 14 unit, smpn 22 bengkulu utara butuh chroomebook
meminta seluruh satker di lingkup pemda bu, untuk mendukung pemeriksaan pendahuluan atas lkpd yang menjadi obyek pemeriksaan.
"saya meminta, seluruh satker mendukung agenda penting ini. sehingga proses pemeriksaan tidak menghadapi kendala," wejang wabup asa dalam kata sambutannya di hadapan seluruh kepala opd.  
kinerja apik sebelum-sebelumnya, turut ditegasi wabup asa, agar menjadi komitmen moril seluruh satker, agar mempertahankan penilaian atas penyelenggaraan kerja pemerintahan yang tahun sebelumnya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (wtp).
"sehingga opini wtp bisa dipertahankan dan menjadi yang terdepan di provinsi bengkulu," ucapnya.
baca juga:kasn soroti dilema asn, netizen : taruhannya jabatan
baca juga: lakukan langkah ini, tripika ketahun pastikan tps pemilu 2024 aman!
untuk mencapainya, lanjut wabup, perlu dibarengi dengan kerja sinergis antar lini, mendukung dokumen-dokumen yang diperlukan selama pemeriksaan. 
agar penyajian laporan keuangan yang menjadi obyek pemeriksaan, memiliki bobot kualitas penyelenggaraan kerja pemerintahan yang profesional. 
ketua pengendali teknis pemeriksaan, elian susanti, menegaskan. tata kelola pemeriksaan, relatif tidak terjadi perubahan. kata elian, prosesnya, tak jauh beda dengan pemeriksaan sebelumnya. 
untuk itu, proyeksi opini wtp yang menjadi upaya daerah, turut didukung dengan kualitas penyelenggaraan dan penyajian pelaporan yang menjalankan prosedur sesuai dengan regulasi keuangan pemerintah.
baca juga:kedaulatan penuh ada di bilik suara
baca juga: bawaslu bakal proses status whatsapp oknum kadis pendidikan mukomuko
"dengan entry meeting ini menjadi kick off pemeriksaan lkpd di tahun 2024," ujarnya.
pantauan radar utara, dalam entry meeting kemarin, dari legislatif, tidak diwakili oleh unsur pimpinan. 
lembaga politik itu, mendelegasikan tommy sitompul, s.sos yang merupakan ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda). 
politisi golkar itu menerangkan, audit lkpd oleh bpk merupakan satu estafet pemeriksaan reguler yang memang sangat penting. 
baca juga: 37 desa akan diisi pj kades, begini langkah dpmd mukomuko
baca juga:honor anggota linmas hanya rp200 ribu per bulan
sebagai motor pengawasan penyelenggaraan eksekutorial di daerah, tentu pihaknya mendukung penuh rangkaian pemeriksaan yang tahun lalu juga telah dilakukan pada tahun anggaran berjalan. 
"ini menandakan, bagaimana pentingnya sistem pengawasan dalam penyelenggaraan serapan anggaran yang notabene menggunakan anggaran negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara baik kepada pemerintah serta kepada rakyat. 
diketahui pula, belanja daerah tahun lalu mencapai rp 1,3 triliun. nyaris separuhnya, digelayuti oleh belanja pegawai dengan realisasi rp 444,3 miliar.
praktis, pos anggaran ini masih memunculkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). dalam perencanaan, pos belanja pegawai ini diploting rp 505,5 miliar.
baca juga:jangan takut! ternyata ada 7 manfaat minum air es yang jarang diketahui bagi tubuh
baca juga:tebar bansos pangan sedot 360 ton beras 
selanjutnya, belanja barang dan jasa terpantau overlap, menjadi 341,33 miliar dari rencana awal rp 319,93 miliar. 
hal yang sama terjadi pada belanja modal. daerah juga terpantau turut melakukan pengadaan mobnas. 
belanja modal dari rencana awal sebesar rp 207,71 miliar, berujung degan realiasai rp 254,63 miliar. 
belanja lainya juga meningkat. pos anggaran yang terdiri dari obyek hibah, bansos, belanja tak terduga (btt). 
baca juga: pemilu boleh berbeda warna tapi jangan ada perpecahan. ini tugas rt dan rw..
baca juga:sistem merit rendah, ini langkah pemprov bengkulu
selanjutnya, belanja bagi hasil serta bantuan keuangan seperti alokasi dana desa (add) itu, memiliki angka perencanaan sebesar rp 282,6 miliar, menjadi sebesar rp 307,2 miliar. 
untuk diketahui, btt yang dialokasikan awal sebesar rp 10 miliar, terserap rp 320 juta. slot belanja lainnya yang paling tertinggi ditempati hibah. 
dari rencana awal rp 17,4 miliar menjadi rp 42,5 miliar atau 244 persen. 
terdapat silpa atas anggaran yang tak terserap mencapai rp 124,6 miliar. apbd ditutup dengan defisit rp 15,78 miliar. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 3 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan