Bawaslu Bakal Proses Status WhatsApp Oknum Kadis Pendidikan Mukomuko

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Jumat , 02 Feb 2024 - 18:59

Bawaslu Bakal Proses Status WhatsApp Oknum Kadis Pendidikan Mukomuko-Radar Utara/ Wahyudi -

"HP saya ini error, dan kadang jalan sendiri. Padahal saya tidak telepon, tapi terpencet sendiri. Saya tidak memposting poto, tiba-tiba ada postingan poto di story WhatsApp. Jadi kalau poto calon DPR RI yang terposting di story WhatsApp saya, bukan saya yang posting. Tapi terposting sendiri. Saya juga mohon maaf atas kejadian ini," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, netralitas oknum Kepala Dinas selaku aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 itu, patut dipertanyakan.

Pasalnya, ia kedapatan secara terang-terangan, diduga kuat ikut mengkampanyekan salah satu calon anggota DPR RI asal daerah pilihan (Dapil) Provinsi Bengkulu.

Kampanye yang dilakukan Epi, dengan memposting kartu nama calon anggota DPR RI di history WhatsApp miliknya.

Dalam postingannya itu, terlihat nama calon anggota DPR RI, nomor urut dan nama partai pengusung.

Sontak saja, ulah yang dilakukan oleh Kadis Pendidikan Kabupaten Mukomuko, mengundang pertanyaan besar bagi masyarakat atas netralitasnya sebagai ASN dan pejabat.

Ketika dikonfirmasi di kantornya, Jumat 2 Februari 2024.

Epi Mardiani justru mengaku terkejut atas postingan calon anggota DPR RI di history WhatsApp miliknya.

Epi mengelak kalau itu bukan postinganya. Karena handphonnya kini sedang tidak sedang baik-baik saja.

Kadang-kadang menelepon orang sendiri dan memposting poto sendiri di history WhatsApp dan lainnya.

bawaslu bakal proses status whatsapp oknum kadis pendidikan mukomuko                            mukomuko, radarutara.bacakoran.co - badan pengawas pemilu (bawaslu) mukomuko, siap memproses status whatsapp kepala dinas pendidikan kabupaten mukomuko. 
ini berkaitan dengan dugaan kuat, oknum kadis mengkampanyekan salah satu calon anggota dpr ri dari daerah pilihan (dapil) provinsi bengkulu. 
ketua bawaslu kabupaten mukomuko, teguh wibowo, didampingi anggota bawaslu, rustam efendi, ketika dikonfirmasi, jumat 2 februari 2024 mengatakan. 
dalam waktu dekat ini, pihaknya akan ke lapangan untuk croscek. jika tindakan yang dilakukan oleh yang bersangkutan benar. jelas itu menyalahi aturan.
baca juga: 37 desa akan diisi pj kades, begini langkah dpmd mukomuko
baca juga:honor anggota linmas hanya rp200 ribu per bulan
"jangankan memposting caleg di media sosial. mengelik atau menyukai caleg di media sosial saja tidak boleh. yang jelas, terkiat persoalan itu. kami dari bawaslu akan mencari informasi dan saksi-saksi dulu," ujarnya.
saat disinggung apakah sekarang sudah ada warga atau pihak lain yang melapor secara resmi soal status whatapp yang diduga mengkampanyekan salah satu calon anggota dpr ri ke bawaslu. 
teguh kembali menegaskan, hingga sekarang, belum ada yang melapor.
"belum ada yang melapor. kalau ada yang melapor secara resmi maka kami akan langsung proses sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
baca juga: listrik saluran udara tegangan tinggi mengalir, warga keluhkan tegangan rendah
baca juga: lowongan nih! dinas damkar rekrut petugas tangkap ular dan tawon
sebelumnya, kadis pendidikan dan kebudayaan kabupaten mukomuko, epi mardiani ketika dikonfirmasi mengaku. postingan salah satu calon anggota dpr ri distatus whatsapp miliknya. bukan ada unsur kesengajaan. 
justru sebelumnya ia juga kaget ada postingan tersebut. karena kata epi, handphone miliknya sekarang ini sedang error.
"hp saya ini error, dan kadang jalan sendiri. padahal saya tidak telepon, tapi terpencet sendiri. saya tidak memposting poto, tiba-tiba ada postingan poto di story whatsapp. jadi kalau poto calon dpr ri yang terposting di story whatsapp saya, bukan saya yang posting. tapi terposting sendiri. saya juga mohon maaf atas kejadian ini," pungkasnya. 
seperti diberitakan sebelumnya, netralitas oknum kepala dinas selaku aparatur sipil negara (asn) dalam pemilihan umum (pemilu) 2024 itu, patut dipertanyakan. 
baca juga: nelayan diminta tinggalkan pukat harimau, ini langkah dinas perikanan
baca juga: rp880 juta untuk bayar asuransi jaminan kecelakaan kerja dan kematian
pasalnya, ia kedapatan secara terang-terangan, diduga kuat ikut mengkampanyekan salah satu calon anggota dpr ri asal daerah pilihan (dapil) provinsi bengkulu. 
kampanye yang dilakukan epi, dengan memposting kartu nama calon anggota dpr ri di history whatsapp miliknya. 
dalam postingannya itu, terlihat nama calon anggota dpr ri, nomor urut dan nama partai pengusung. 
sontak saja, ulah yang dilakukan oleh kadis pendidikan kabupaten mukomuko, mengundang pertanyaan besar bagi masyarakat atas netralitasnya sebagai asn dan pejabat. 
baca juga: hut mukomuko dipusatkan di alun-alun, samping kantor kemenag
baca juga: disperindag buka stand pameran hut kabupaten mukomuko
ketika dikonfirmasi di kantornya, jumat 2 februari 2024. 
epi mardiani justru mengaku terkejut atas postingan calon anggota dpr ri di history whatsapp miliknya. 
epi mengelak kalau itu bukan postinganya. karena handphonnya kini sedang tidak sedang baik-baik saja. 
kadang-kadang menelepon orang sendiri dan memposting poto sendiri di history whatsapp dan lainnya. 
baca juga:pemkab komitmen lindungi keselamatan nelayan mukomuko
baca juga: kpu pastikan ada jaminan kesehatan bagi penyelenggara pemilu
"hp saya ini jalan sendiri. padahal saya tidak telepon, tapi terpencet sendiri. saya tidak memposting poto, tiba-tiba ada postingan poto di history whatsapp. jadi kalau poto calon dpr ri yang terposting di history whatsapp saya, bukan saya yang posting. tapi terposting sendiri. saya juga mohon maaf atas kejadian ini," ungkap epi. 
atas turut serta dugaan mengkampanyekan salah satu calon anggota dpr ri. 
maka yang bersangkutan diduga melanggar uu pemilu nomor 7 tahun 2017 jo. uu nomor 7 tahun 2023 yang mengatur netralitas asn. 
dan dalam uu tersebut, juga terdapat sanksi pidana bagi asn yang terlibat politik praktis. 
baca juga: keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja didorong menjadi budaya
baca juga:kerusakan tutupan hutan tinggi, pemprov bengkulu lakukan ini
sanksi pidana bagi pelanggarannya yaitu setiap asn, anggota tni dan kepolisian negara republik indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama i (satu) tahun dan denda paling banyak rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) (pasal 494). (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 3 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan