Data Bohong di Dapodik, Sekolah yang Menanggung Akibatnya

MUKOMUKO, RADARUTARA.BACAKORAN.CO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Mukomuko kembali mengingatkan kepada seluruh sekolah, khususnya para operator, agar mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) secara benar, riil, dan sesuai kondisi lapangan. Praktik manipulasi data atau tipu-tipu dalam pengisian Dapodik ditegaskan hanya akan merugikan sekolah itu sendiri.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dindikbud Mukomuko, Ramon Hosky, ST, menyampaikan bahwa Dapodik merupakan rujukan utama pemerintah pusat dalam menetapkan berbagai kebijakan pendidikan, mulai dari alokasi bantuan, pembangunan sarana prasarana, hingga penambahan rombongan belajar (rombel).

“Sekolah jangan main data. Kalau kondisi sebenarnya kekurangan rombel tapi di Dapodik ditulis sudah cukup, maka usulan penambahan rombel tidak akan pernah diakomodir. Begitu juga dengan kondisi bangunan, kalau rusak tapi ditulis baik, jangan harap dapat bantuan rehabilitasi,” tegas Ramon.

Ia menjelaskan, seluruh program pendidikan dari pemerintah pusat direalisasikan berdasarkan data yang diinput langsung oleh sekolah melalui sistem Dapodik. Artinya, keakuratan data menjadi kunci utama apakah sebuah sekolah layak menerima bantuan atau tidak.

BACA JUGA:Sekolah Diingatkan Jangan Asal Isi Dapodik

BACA JUGA:Wujudkan Data Pendidikan Yang Berkualitas, Dinas Pendidikan Latih Operator Dapodik SD dan SMP

“Pemerintah pusat tidak melihat laporan lisan atau usulan manual. Semua berbasis sistem. Kalau data yang masuk tidak sesuai fakta, maka sekolah sendiri yang akan menanggung akibatnya,” ujarnya.

Menurut Ramon, Disdikbud Mukomuko tidak akan bertanggung jawab apabila usulan sekolah ditolak pusat akibat data yang tidak valid. Sebab, kewenangan pengisian Dapodik sepenuhnya berada di tangan sekolah melalui operator masing-masing.

“Jangan salahkan dinas kalau usulan tidak tembus. Kami hanya memfasilitasi. Realisasi kebijakan tetap mengacu pada Dapodik. Jadi sekali lagi, jujurlah dalam mengisi data,” katanya.

Ramon juga meminta kepala sekolah untuk ikut mengawasi dan memastikan operator bekerja dengan profesional dan bertanggung jawab. Pengisian Dapodik, kata dia, tidak boleh dianggap sebagai pekerjaan administratif semata, melainkan pondasi utama perencanaan pendidikan.

BACA JUGA:Sekolah Diingatkan Jangan Asal Isi Dapodik

BACA JUGA:Wujudkan Data Pendidikan Yang Berkualitas, Dinas Pendidikan Latih Operator Dapodik SD dan SMP

“Kalau ingin sekolah maju, dapat bantuan, dapat tambahan rombel, bangunan diperbaiki, maka kuncinya satu yaitu data harus benar,” pungkasnya. (rel)