Dianulir Panitia, 9 Peserta Lulus PPPK Dibatalkan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 30 Jan 2024 - 20:07

Honorer (GBD) yang berpeluang besar masuk PPPK -Radar Utara/Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Tak kunjung menyelesaikan pengisian Daftar Riwayat Hidup atau DRH serta tidak menyampaikan kelangkapan dokumen sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Kebijakan itu, berimbas pada 9 peserta lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dianulir oleh panitia seleksi Jatan Fungsional.

Itu artinya, slot anggaran yang telah dialokasikan pemerintah, kembali tidak akan terserap maksimal.

Kondisi ini, sebagaimana terjadi di lingkup Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, atas hasil seleksi PPPK Jabfung Tahun Anggaran (TA) 2023.

Kondisi serupa juga terjadi di lingkungan Pemda Kabupaten Bengkulu Utara (BU) yang berada di wilayah Provinsi Bengkulu.

Dalam suratnya, Bawaslu menjelaskan, sebagaimana aturan itu tercantum dalam Pengumuman Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 20/KP.01/SJ/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Hasil Akhir Seleksi PPPK Jabfung Bawaslu Tahun Anggaran 2023.

Dijelaskan, pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dilakukan secara daring mulai tanggal 16 Desember 2023 s.d. 14 Januari 2024.

Apabila dalam pelaksanaan pengisian DRH sesuai waktu yang telah ditentukan, peserta tidak menyampaikan/mengunggah dokumen sebagaimana ditentukan atau dokumen yang disampaikan/diunggah tidak sesuai, maka peserta dinyatakan gugur/mengundurkan diri.

"Terdapat 3 (tiga) orang peserta yang dianggap mengundurkan diri karena tidak menyelesaikan pengisian DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaiman tersebut pada angka 1," tegas Sekretaris Jenderal Bawaslu, Ichsan Fuady.

dianulir panitia, 9 peserta lulus pppk dibatalkan                             radarutara.bacakoran.co - tak kunjung menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup atau drh serta tidak menyampaikan kelangkapan dokumen sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
kebijakan itu, berimbas pada 9 peserta lulus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), dianulir oleh panitia seleksi jatan fungsional. 
itu artinya, slot anggaran yang telah dialokasikan pemerintah, kembali tidak akan terserap maksimal. 
kondisi ini, sebagaimana terjadi di lingkup badan pengawas pemilu atau bawaslu, atas hasil seleksi pppk jabfung tahun anggaran (ta) 2023. 
baca juga:jangan dianggap sepele! rutin buang air besar dipagi hari, banyak manfaatnya bagi kesehatan
baca juga:payung hukum anggaran rp254,3 miliar 
kondisi serupa juga terjadi di lingkungan pemda kabupaten bengkulu utara (bu) yang berada di wilayah provinsi bengkulu. 
dalam suratnya, bawaslu menjelaskan, sebagaimana aturan itu tercantum dalam pengumuman sekretaris jenderal bawaslu nomor 20/kp.01/sj/12/2023 tanggal 11 desember 2023 tentang hasil akhir seleksi pppk jabfung bawaslu tahun anggaran 2023.

dijelaskan, pengisian daftar riwayat hidup (drh) dilakukan secara daring mulai tanggal 16 desember 2023 s.d. 14 januari 2024. 
apabila dalam pelaksanaan pengisian drh sesuai waktu yang telah ditentukan, peserta tidak menyampaikan/mengunggah dokumen sebagaimana ditentukan atau dokumen yang disampaikan/diunggah tidak sesuai, maka peserta dinyatakan gugur/mengundurkan diri. 
baca juga:mengintip prospek ekspor lidi sawit, potensinya 100 ton perbulan
baca juga:pge pastikan fokus pada pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
"terdapat 3 (tiga) orang peserta yang dianggap mengundurkan diri karena tidak menyelesaikan pengisian drh dan menyampaikan kelengkapan dokumen sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaiman tersebut pada angka 1," tegas sekretaris jenderal bawaslu, ichsan fuady. 
penegasan itu tertuang dalam pengumuman nomor 215/kp.01/sj/01/2024, tertanggal  27 januari 2024. 
kasus abai tahapan itu, berimbas dengan pembatalan kelulusan antara lain peserta lulus nomor 2340623820000404 atas nama hilda jein paladang-jabatan ahli pertama - penata kelola pengawasan pemilihan umum. 
selanjutnya 2340623110000270 atas nama sirajuddin dan peserta lulus dengan nomor 2340623810000499 atas nama zaki pratama sauri. 
baca juga:35.000 bibit sawit konversi, dihargai hingga rp45 ribu/batang. ini penjelasan disbun
baca juga:usulkan pencairan dana desa tahap i ta 2024, bagaimana dengan add?
ketiganya lulus dalam jabatan fungsional ahli pertama-penata kelola pengawasan pemilihan umum. 
pembatalan kelulusan berikutnya melibatkan enam peserta lulus. dalam penjelasan sekretariat jenderal bawaslu, keanamnya memilih mengundurkan diri. 
adalah peserta dengan nomor 2340623810000870 atas nama khairul umam dalam jabatan ahli pertama- penata kelola pengawasan pemilihan umum. 
2340623810001020 atas nama muh arafat nahrun dengan jabatan arsiparis.
baca juga: masjid desa pasar sebelat tak masuk perhatian, kades ungkit proposal & janji tahun 2022
baca juga: pembangunan puskesmas prototype ulok kupai gagal?
peserta nomor kelulusan 2340623820000139 atas nama nourma yulita s siregar dengan jabatan arsiparis.
peserta 2340623110000327 atas nama suriadi zainuddin dengan jabatan pranata komputer. 
peserta 2340623820000855 atas nama wiwit harlianti dengan jabatan pranata sumber daya manusia aparatur.
keenam adalah peserta lulus dengan nomor 2340623810001711 atas nama yohanes dengan jabatan terampil-arsiparis. 
baca juga: sesuai regulasi, rehab jembatan gantung muara santan dari bankeu daerah
baca juga:jangan sampai terlewatkan! ini 10 film terbaru yang akan tayang di bioskop februari-april 2024
"peserta sebagaimana angka 2 dan angka 3, dibatalkan status kelulusannya dan tidak berhak untuk mengikuti proses selanjutnya," tandas ichsan fuady.
dalam kasus yang terjadi di kabupaten bengkulu utara, setidaknya ada 5 peserta lulus tes pppk di daerah ini tidak menjadi bagian usulan nomor induk (ni) pppk. 
itu artinya, pengusulan dasar penerbitan sk pengangkatan oleh kepala daerah tersebut, jumlahnya tidak sampai 1.564 usulan. 
kepala bkpsdm bu, syarifah inayati, se melalui kabid perencanaan dan sdm, muchsinin azshabat, kepada media menjelaskan soal berkurangnya komposan usulan ni pppk yang ditenggat pusat untuk tuntas paling lambat 30 januari 2024 itu. 
baca juga:jangan dianggap sepele! rutin buang air besar dipagi hari, banyak manfaatnya bagi kesehatan
baca juga:payung hukum anggaran rp254,3 miliar 
"empat peserta lulus mengundurkan diri. seorang lagi, gagal resume saat proses unggah dokumen," ujarnya, menjelaskan. 
pantauan ru, kelima peserta lulus yang dianggap mundur itu, terbagi 2 orang berasal dari formasi guru dan sisanya dari formasi kesehatan. 
lebih teknis, azhabat bilang, keempat peserta lulus itu, tidak melakukan pengisian daftar riwayat hidup (drh).
secara aturan, kata dia, masa pengisian drh untuk pengajuan ni pppk paling lambat minggu (14/1), harus diresume oleh setiap peserta yang dintayakan lulus.
baca juga:mengintip prospek ekspor lidi sawit, potensinya 100 ton perbulan
baca juga:pge pastikan fokus pada pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
"tiga orang dari tenaga kesehatan, sedangkan dua orang lainnya adalah tenaga guru," jabarnya. 
lagi-lagi, kasus penempatan tugas menjadi pangkal soal sehingga menyebabkan peserta lulus itu mengurungkan niatnya menjadi abdi negara. 
hal itu pun tak ditepis daerah. walaupun, lanjut dia, pihaknya sudah berupaya mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan. 
untuk diketahui, tiga orang peserta lulus nakes itu satu diantaranya adalah dokter yang memiliki penempatan di luar kota arga makmur. dokter itu keberatan dan memilih mundur. 
baca juga:usulkan pencairan dana desa tahap i ta 2024, bagaimana dengan add?
baca juga: masjid desa pasar sebelat tak masuk perhatian, kades ungkit proposal & janji tahun 2022
sedangkan untuk dua peserta lulus formasi guru, sedikit berbeda kasus. diterangkan muchsinin, satu orang yang memilih mundur itu beralasan pindah domisili ke provinsi bengkulu. 
khusus seorang lagi, lanjut dia, tengah dilakukan konsolidasi ke pusat. pasalnya, seorang peserta lulus itu tak bisa melanjut ke tahapan pengusulan ni pppk, lantaran gagal resume. 
konon, peserta tersebut mengklaim terkendala jaringan. 
"untuk yang satu ini (kasus gagal resume,red) masih kita koordinasikan ke pusat," tukasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 31 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan