Payung Hukum Anggaran Rp254,3 Miliar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 30 Jan 2024 - 20:00

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) BU, Margono, S.Pd-Radar Utara/Benny Siswanto-

Kata Pandji, penyusunan draf yang turut mencermati perkembangan regulasi sesuai jenjang, juga menjadi bagian kerja ini.

"Daerah tetap menempatkan penyelenggaraan dana desa ini, sebagai bagian kerja strategis. Intinya begitu," Pandji menuturkan.

Dalam proses tersebut, dijelaskannya pula. Selain dinamika regulasi. Penelaahan regulasi yang diterbitkan otoritas secara berjenjang, juga dilakukan.

Tujuannya, terus dia, agar payung hukum yang nantinya digunakan pemerintah desa, dalam mendesain rancang bangun desanya tahun ini, bisa representatif dengan regulasi-regulasi yang ada.

"Seperti alokasi-alokasi wajib. Layaknya ketahanan pangan, BLT DD, pemberdayaan, sampai dengan infrastruktur, dapat diakomodir sesuai dengan regulasi yang ada," ujarnya.

Pantauan RU, penegasan soal penyelenggaraan dana desa sendiri, salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023.

Regulasi yang diteken Menkeu, Sri Mulyani itu, mengatur tentang Pengelokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Beleid itu, menjabar penjelasan dan penegasan beberapa hal yang wajib dirujuk desa. Seperti Alokasi Dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.

Alokasi Afirmasi yakni alokasi yang dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.

Alokasi Kinerja yang dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Indeks Kesulitan Geografis Desa yakni angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

payung hukum anggaran rp254,3 miliar                             radarutara.bacakoran.co - jibaku dasar hukum apbd 2024 bengkulu utara (bu) senilai  rp 1,4 triliun yang belum juga clear. 
pekerjaan di sektor regulasi turunan, juga sudah menunggu. salah satunya, soal penyelenggaraan dana desa di daerah. 
belum lagi, soal payung hukum tambahan penghasilan pegawai (tpp) yang juga mengait pada hampir 5 ribu pegawwai.
diketahui, berdasarkan ketetapan pemerintah pusat dan ditambah alokasi dana desa (add) yang sudah diplot daerah. 
total siltap seluruh desa di daerah ini yang berjumlah 215 desa, nilainya mencapai ratusan miliar. 
baca juga:mengintip prospek ekspor lidi sawit, potensinya 100 ton perbulan
baca juga:pge pastikan fokus pada pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
tepatnya: 254,3 miliar. nominal tersebut, berasal dari dana desa (dd) sebesar rp 174.556.051.000 dan add sebesar rp 79.817.949.550. 
itu belum dihitung lagi dengan bagi hasil pajak dan retribusi (bhpr). nilainya relatif kecil untuk ukuran sebaran total desa. dibanding dd dan add.  
meski begitu, masing-masing, penggunaannya mesti memiliki payung hukum berupa peraturan kepala daerah (perkada). 
kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) bu, margono, s.pd, melalui kabid pemerintahan desa (pemdes), pandji, s.stp, m.si, ketika dibincangi, selasa, 30 januari 2024, menyampaikan proses penyelenggaraan dana desa di daerah, tahapannya terus berjalan. 
baca juga:35.000 bibit sawit konversi, dihargai hingga rp45 ribu/batang. ini penjelasan disbun
baca juga:usulkan pencairan dana desa tahap i ta 2024, bagaimana dengan add?
rancangan regulasi teknis dan operasional sebagai rumpun aturan di daerah, dikatakan pandji juga menjadi proyeksi kerja di awal tahunnya. 
kata pandji, penyusunan draf yang turut mencermati perkembangan regulasi sesuai jenjang, juga menjadi bagian kerja ini. 
"daerah tetap menempatkan penyelenggaraan dana desa ini, sebagai bagian kerja strategis. intinya begitu," pandji menuturkan. 
dalam proses tersebut, dijelaskannya pula. selain dinamika regulasi. penelaahan regulasi yang diterbitkan otoritas secara berjenjang, juga dilakukan. 
baca juga: masjid desa pasar sebelat tak masuk perhatian, kades ungkit proposal & janji tahun 2022
baca juga: pembangunan puskesmas prototype ulok kupai gagal?
tujuannya, terus dia, agar payung hukum yang nantinya digunakan pemerintah desa, dalam mendesain rancang bangun desanya tahun ini, bisa representatif dengan regulasi-regulasi yang ada. 
"seperti alokasi-alokasi wajib. layaknya ketahanan pangan, blt dd, pemberdayaan, sampai dengan infrastruktur, dapat diakomodir sesuai dengan regulasi yang ada," ujarnya.
pantauan ru, penegasan soal penyelenggaraan dana desa sendiri, salah satunya tertuang dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 146 tahun 2023. 
regulasi yang diteken menkeu, sri mulyani itu, mengatur tentang pengelokasian dana desa setiap desa, penyaluran dan penggunaan dana desa tahun 2024.
baca juga: sesuai regulasi, rehab jembatan gantung muara santan dari bankeu daerah
baca juga:jangan sampai terlewatkan! ini 10 film terbaru yang akan tayang di bioskop februari-april 2024
beleid itu, menjabar penjelasan dan penegasan beberapa hal yang wajib dirujuk desa. seperti alokasi dasar yang merupakan alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa. 
alokasi afirmasi yakni alokasi yang dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di desa tertinggal dan desa sangat tertinggal.
alokasi kinerja yang dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik. alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. 
indeks kesulitan geografis desa yakni angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
baca juga:tanda tanya peran pengawas pnpm 
baca juga: antisipasi longsor, suhardi: jalan curup-lebong butuh penanganan permanen
termasuk penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai atau blt desa yang masih menjadi fokus pemerintah melalui anggaran ini. 
daerah juga melakukan advokasi secara berjenjang, dalam mencermati rancangan apbdes. tujuannya, agar menu-menu yang dianggarkan tidak melenceng. sesuai regulasi, terus dia, proses pencermatan r-apbdes dilakukan oleh kecamatan.  
"karena selain alokasi per desa. sesuai regulasi, dana desa oleh pusat juga ada yang telah ditentukan penggunaannya. inilah salah satu poin yang dipantau," ujarnya, menjelas. 
dalam warta awal tahun lalu, pemda bu sudah melakukan penyaluran alokasi dana desa (add) dan dd secara tuntas. 
baca juga:mengintip prospek ekspor lidi sawit, potensinya 100 ton perbulan
baca juga:pge pastikan fokus pada pemeliharaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
alokasi dd saat itu lebih besar ketimbang tahun 2024 ini. angkanya sebesar rp 178.385.537.000.
"termasuk untuk blt dd yang nilai totalnya sebesar rp 24 miliar lebih, juga telah disalurkan pada seluruh sasaran program yang tahun 2023 berjumlah 6.704 kpm," jelasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 31 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan