Perjuangkan & Kurangi Beban Rakyat, Bupati Bengkulu Utara Dampingi OPD ke Kemensos
Perjuangkan & Kurangi Beban Rakyat, Bupati Bengkulu Utara Dampingi OPD ke Kemensos -Radar Utara / Abdul Gafur-
RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Dalam komitmennya mewujudkan pemerataan pendidikan dan mengurangi beban ekonomi masyarakat dan rakyat Bengkulu Utara.
Bupati, Arie Septia Adinata SE, M.AP, secara langsung turun tangan dan memimpin sejumlah perangkat daerah untuk melakukan kunjungan kerja ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait, salah satunya Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) pada Kamis, (6/11/2025).
Kunjungan yang berlangsung di Jakarta ini, bertujuan untuk memperjuangkan dan mematangkan program unggulan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara yaitu Sekolah Rakyat.
Program ini dirancang sebagai langkah strategis daerah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
BACA JUGA:Bupati Arie Beri Bantuan Untuk Anak Penderita Tumor Mulut
BACA JUGA:Bupati Terbitkan SE Larangan 'Bos' OPD Keluar Daerah
Bupati Arie Septia Adinata dalam pernyataannya menegaskan, komitmen kuat pemerintah daerah dalam meringankan beban hidup masyarakat melalui sekolah rakyat.
“Upaya ini kami lakukan untuk memperjuangkan Sekolah Rakyat di Bengkulu Utara guna mengurangi beban rakyat.

--
Pendidikan adalah investasi masa depan dan melalui program ini, kami ingin memastikan tidak ada lagi anak di Bengkulu Utara yang putus sekolah karena alasan ekonomi,” ujar Bupati Arie.
Kunjungan kerja ini diikuti oleh perwakilan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mencerminkan pendekatan kolaboratif dalam merealisasikan program tersebut.
BACA JUGA:Senam Bareng Lansia, Bupati Arie Doakan Desa Rama Agung Semakin Maju
BACA JUGA:Dampak Pemangkasan TKD, Bupati Minta Maksimalkan Capaian PAD
OPD yang turut serta antara lain Dinas Sosial (Dinsos), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pendidikan, serta Dinas Transmigrasi.