Kuasa Pengguna Anggaran Rentan Motori Pelanggaran

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 25 Jan 2024 - 21:54

Data pelanggaran Netralitas ASN-Data KASN 2023-

Selanjutnya, adapula pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, tidak atas permintaan sendiri sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat.

Pengamat Hukum Tata Negara, Dr Elektison Somi, pernah mengatakan prinsip kehati-hatian dalam birokrasi yang menjadi tuntutan.

BACA JUGA:Susun Rencana Awal RKPD 2025

Prinsip itu, kata dia, tidak dimaknai dengan proses yang lamban dan berlarut-larut. Setiap kebijakan sudah diawali dengan beberapa tahapan, mulai dari telaah staf, keberadaan pejabat struktural.

Kelindan pencermatan berjenjang pejabat, memiliki peran, fungsi dan tanggungjawabnya selain diatur juga diapresiasi berupa tunjangan-tunjangan jabatan.

"Maka dari itulah, dituntut sebuah penyelenggaraan birokrasi yang profesional, efektif dan berkepastian hukum," tegasnya.

Jerat ASN Korupsi, sebagaimana ditegas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Pada Pasal 251, mengatur soal PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun.

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sekda BU, H Fitriansyah, S.STP, MM, dikonfirmasi perihal sektor meritokrasi di daerah, menegaskan tegak lurus dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah.

"Pemda BU pastinya memiliki sikap yang tegak lurus dengan regulasi. Inilah perwujudan semangat kepastian hukum dalam tata pemerintahan," ujar Sekda.

kuasa pengguna anggaran rentan motori pelanggaran                             radarutara.bacakoran.co - pelanggaran di sektor merit, rentan dilakukan seorang kuasa pengguna anggaran (kpa). 
barisan pejabat eselon itu, menempati tangga kedua sebagai pelaku pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (asn). 
pelanggaran netralitas, juga memiliki kedekatan dengan penyalahgunaan wewenang. tidak hanya rancang bangun program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
komisi aparatur sipil negara (kasn), membeber data umum soal pelanggaran netralitas itu. lembaga yang belum jelas posisinya dalam uu asn baru itu, menjabar data umumnya.
baca juga:kabar duka...putri bungsu guru smpn 51 bengkulu utara tenggelam di curug, meninggal. begini kronologisnya...
baca juga:jaga netralitas, asn jangan golput
pelanggaran netralitas berdasarkan jenis jabatan. oknum jabatan tinggi pratama (jpt), menjadi subyek kedua tertinggi sebagai pelaku pelanggaran. 
"fungsional 33%, jpt 20%, pelaksana dan kepala wilayah masing-masing 13%, disusul pengawas dan administrator masing-masing 10%," beber kasn.
data tersebut menukil data selama tahun 2023, tentang pelanggaran netralitas. pelanggaran regulasi, dapat berimplikasi pada potensi kerugian negara. 
salah satunya diatur undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (asn). rumun regulasi lawas yakni peraturan presiden nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (pns) yang mengaturnya. 
baca juga: selain sosialisasi persuasif, polisi mulai tindak knalpot brong 
baca juga:uji kompetensi tingkatkan profesionalitas wartawan di bengkulu 
di dalam beleid yang bakal segera diganti dengan aturan turunan anyar, sejalan dengan revisi uu asn itu mengatur soal pemberhentian sementara, semenjak seorang asn menjadi tersangka. 
pemulihan dilakukan kembali ketika dinyatakan tidak bersalah dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
selanjutnya, adapula pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri, tidak atas permintaan sendiri sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat alias dipecat. 
pengamat hukum tata negara, dr elektison somi, pernah mengatakan prinsip kehati-hatian dalam birokrasi yang menjadi tuntutan. 
baca juga:susun rencana awal rkpd 2025
baca juga:lagi, warga pondok bakil setop aktivitas 3 perusahaan tambang di ulok kupai 
prinsip itu, kata dia, tidak dimaknai dengan proses yang lamban dan berlarut-larut. setiap kebijakan sudah diawali dengan beberapa tahapan, mulai dari telaah staf, keberadaan pejabat struktural. 
kelindan pencermatan berjenjang pejabat, memiliki peran, fungsi dan tanggungjawabnya selain diatur juga diapresiasi berupa tunjangan-tunjangan jabatan. 
"maka dari itulah, dituntut sebuah penyelenggaraan birokrasi yang profesional, efektif dan berkepastian hukum," tegasnya. 
 jerat asn korupsi, sebagaimana ditegas pp nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pns.  
baca juga:ippkh diberikan untuk penanganan darurat jalan liku 9
baca juga:ippkh diberikan untuk penanganan darurat jalan liku 9
pada pasal 251, mengatur soal pns yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun. 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pns. 
sekda bu, h fitriansyah, s.stp, mm, dikonfirmasi perihal sektor meritokrasi di daerah, menegaskan tegak lurus dengan regulasi yang diterbitkan pemerintah. 
"pemda bu pastinya memiliki sikap yang tegak lurus dengan regulasi. inilah perwujudan semangat kepastian hukum dalam tata pemerintahan," ujar sekda. 
baca juga: pemilu sejuk & damai, pelantikan kpps diwarnai tanam pohon
baca juga:pemerintah bidik 30 ribu kk lebih warga bengkulu utara dengan bantuan pangan
disinggung soal hasil lelang jpt? ketua badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) itu masih memberikan jawaban tak ubahnya wawancara sebelumnya.
"masih dalam proses," terang sekda.
untuk diketahui, kasn telah menerbitkan rekomendasinya atas beberapa usulan, mulai dari pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi (jpt) hingga rekomendasi selama tahun 2023. 
itu artinya, seluruh proses pengisian jabatan struktural minimal eselon iib, layaknya yang dilaksanakan pemda bengkulu utara (bu), telah diterbitkan.
baca juga:komisi ii dprd dorong pajak alat berat dieksekusi
baca juga:kabar duka...putri bungsu guru smpn 51 bengkulu utara tenggelam di curug, meninggal. begini kronologisnya...
apalagi, kasn juga menyampaikan, selama tahun 2023 kasn telah menerbitkan 2.640 rekomendasi hasil pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi. 
selain itu, pelaksanaan pengisian jpt di tahun 2023 dilakukan oleh 430 instansi pemerintah (ip) pusat maupun daerah. 
"total pelaksanaan berjumlah 767 yang terdiri dari 367 seleksi terbuka dan 400 uji kompetensi," beber kasn dalam situs resminya. 
penegasan kasn pun, bakal menjadi estafet rencana pelantikan tiga besar hasil lelang jabatan 3 organisasi perangkat daerah (opd) di lingkungan pemda bu.
baca juga:jaga netralitas, asn jangan golput
baca juga: pad pasar nunggak, disperindag surati kades
ketiganya yakni dinas tanaman pangan holtikultura dan peternakan, dinas ketahanan pangan dan dinas koperasi dan ukm, yang sudah molor setengah bulan itu. 
sedianya, leges tiga besar dari kasn atas lelang jabatan pimpinan tinggi pratama itu, dilakukan pada 29 desember 2023. 
tiga job eselon iib tersebut, disebut-sebut bakal menjadi pelantikan bersamaan dengan eselon lainnya dalam seruak gerbong mutasi di lingkungan pemda bu. 
kembali mengulas, kasn telah merekomendasikan 3 nama kepada kepala daerah ini atas kompetisi terbuka yang diikuti oleh sebelas birokrat. 
baca juga:uji kompetensi tingkatkan profesionalitas wartawan di bengkulu 
baca juga:susun rencana awal rkpd 2025
diantaranya; alamsyah, se, hardiantoni, sh, rimiwang muksin, s.sos, m.si, sabani, sh, sadly riyanto simanjuntak, se, wahidu syawal, sp, mh, abdul hadi, spt, chairi suhut partahian, sp, h juwita abadi, sp, muhadi gunawan, s.pt serta damiri, s.sos. 
gerbong mutasi bergerak. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan