Memanas!! Ketua APDESI Bengkulu Utara Ngamuk dan Gebrak Meja di Musrenbangcam Ulok Kupai, Ini Gara-garanya

Reporter: Sigit Haryanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 24 Jan 2024 - 21:49

Musrenbangcam Ulok Kupai memanas karena Ketua APDESI kecewa, tak satupun pejabat tinggi hadir. -Radar Utara/Sigit -

Selanjutnya, akses menuju Kantor Camat Ulok Kupai hingga penanganan terhadap akses jembatan gantung di Desa Pagardin.

"Nantilah soal Talang Berantai, coba bacakan ada atau tidak pembangunan jalan dari simpang To'in ke Tugu Imron? Atau mungkin telinga saya yang budek? Bupati sudah ok tapi ini mana? Mana?," teriak Japri, sambil kembali mengebrak meja.

Terpisah, tokoh Masyarakat Desa Tanjung Dalam, Zamari As Jamal, turut menyesalkan sikap Pemkab Bengkulu Utara yang belum merealisasikan prioritas usulan pembangunan.

Khususnya, jalan menuju Kantor Camat Ulok Kupai yang ada di Desa Tanjung Dalam, berikut penanganan terhadap rusaknya akses jembatan gantung di Desa Pagardin.

"Ada apa ini dengan Desa Tanjung Dalam dan secara umum Ulok Kupai? Kok seperti ini pemerintah daerah," sindirnya.

Zamari berharap, dalam proses menentukan kebijakan pembangunan, idealnya pemerintah daerah bisa menganut azas ke adilan.

Menurut Zamari, SDA yang ada di Kecamatan Ulok Kupai ini turut berkontribusi kepada daerah. Seharusnya kata Zamari, bukan menjadi hal yang sulit bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan usulan-usulan yang telah menjadi prioritas dan kebutuhan bagi masyarakat di Ulok Kupai.

"Jika ada niat, tidak ada yang sulit. Coba kita bayangkan, dari diusulkan sejak tahun 2016 sampai sekarang pengaspalan jalan menuju Kantor Camat Ulok Kupai belum terakomodir. Begitu dengan kondisi jembatan di Desa Pagardin juga belum ada perhatian yang diberikan oleh pemerintah ke sana. Ada apa ini?," demikian Zamari.

Zamhari mengatakan, pemeirntah harus bijak dan adil dalam merealisasikan pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas dalam jangka panjang. Daerah ini (Ulok Kupai) merupakan daerah yang cukup berkontribusi besar untuk pembangunan Bengkulu Utara dari sektor sumber daya alam.

Mirisnya, diakui Zamari, masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui usulan resmi secara prosedural sebagaimana tata administrasi pemerintahan. Tak mendapatkan jawaban konkret berupa realisasi bahkan usulan atau propopsal yang sudah menahunpun, tak juga dikabulkan.

memanas!! ketua apdesi bengkulu utara ngamuk dan gebrak meja di musrenbangcam ulok kupai, ini gara-garanya                            radarutara.bacakoran.co - situasi memanas terjadi pada agenda musrenbangcam rkpd ta 2025 yang berlangsung di kecamatan ulok kupai pada rabu, januari 2024.
ketua apdesi bengkulu utara, m japri, s.ip, mengaku kecewa dengan penyelenggaraan musrenbangcam rkpd ta 2025 di kecamatan ulok kupai yang tidak dihadiri oleh satupun, pejabat tinggi di lingkungan pemkab bengkulu. termasuk anggota di jajaran dprd bengkulu utara.
"mana pejabat tingginya yang hadir? kepala dinas sampai anggota dprd pun, tidak ada yang hadir," tegas japri di tengah berjalannya tahapan diskusi pada pelaksanaan musrenbangcam di ulok kupai.
kekecewaan pria yang saat ini juga didapuk sebagai ketua fkkd kecamatan ulok kupai itu. semakin jadi dan memuncak, setelah mendengarkan paparan pihak bappelitbangda bengkulu utara terkait agenda rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh pemkab bengkulu utara di ta 2024 ini. 
baca juga: kades ngaku dihantui oknum, kapolsek: laporkan kepada kami!
baca juga: jembatan pagardin nyaris putus asa, kades tak tau lagi harus ngadu kemana?
bahkan, japri sempat berteriak dan menggebrak meja hingga beberapa kali ketika menyampaikan kekesalannya.
ini terjadi karena japri merasa kecewa, usulan pembangunan atau rehab gedung pustu di desanya yang semestinya akan direalisasikan di ta 2024. tidak disebutkan, dalam agenda kerja yang dipaparkan oleh bappelitbangda bengkulu utara. 
di sisi lain, japri menyakini, bahwa rencana pembangunan pustu di desanya itu sudah mendapat persetujuan dari bupati dan akan direalisasikan di ta 2024.
"mana ada, tidak ada. padahal itu (rehab pustu) sudah diketahui bupati untuk dilaksanakan tahun ini (2024). kok sekarang hilang? siapa yang mencoret?," protes japri, sambil mengebrak meja.
baca juga: camat pimpin musrenbangcam rkpd ta 2025 ulok kupai 
baca juga:sudah berganti tahun, pdam putri hijau masih kekeringan
di satu sisi japri juga merasa kesal dengan sikap pemerintah daerah yang sejak beberapa tahun lalu sampai hari ini, belum menindaklanjuti atau merealisasikan prioritas yang menjadi usulan bagi kecamatan ulok kupai. 
adapun prioritas usulan yang diungkit oleh japri, diantaranya terkait pembangunan aspal jalan dari simpang to'in sampai tugu imron di desa tanjung dalam. 
selanjutnya, akses menuju kantor camat ulok kupai hingga penanganan terhadap akses jembatan gantung di desa pagardin.
"nantilah soal talang berantai, coba bacakan ada atau tidak pembangunan jalan dari simpang to'in ke tugu imron? atau mungkin telinga saya yang budek? bupati sudah ok tapi ini mana? mana?," teriak japri, sambil kembali mengebrak meja.
baca juga: musrenbangcam rkpd pinang raya lahirkan 10 prioritas ini...
baca juga: tim psikolog door to door ke rumah korban asusila oknum guru
terpisah, tokoh masyarakat desa tanjung dalam, zamari as jamal, turut menyesalkan sikap pemkab bengkulu utara yang belum merealisasikan prioritas usulan pembangunan.
khususnya, jalan menuju kantor camat ulok kupai yang ada di desa tanjung dalam, berikut penanganan terhadap rusaknya akses jembatan gantung di desa pagardin.
"ada apa ini dengan desa tanjung dalam dan secara umum ulok kupai? kok seperti ini pemerintah daerah," sindirnya.
zamari berharap, dalam proses menentukan kebijakan pembangunan, idealnya pemerintah daerah bisa menganut azas ke adilan. 
baca juga:hibah ta 2023 terserap 98,4 persen, ta 2024 turun drastis
baca juga: pemilu sudah dekat, kpu mukomuko gelar bimtek kpps dan tot
menurut zamari, sda yang ada di kecamatan ulok kupai ini turut berkontribusi kepada daerah. seharusnya kata zamari, bukan menjadi hal yang sulit bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan usulan-usulan yang telah menjadi prioritas dan kebutuhan bagi masyarakat di ulok kupai. 
"jika ada niat, tidak ada yang sulit. coba kita bayangkan, dari diusulkan sejak tahun 2016 sampai sekarang pengaspalan jalan menuju kantor camat ulok kupai belum terakomodir. begitu dengan kondisi jembatan di desa pagardin juga belum ada perhatian yang diberikan oleh pemerintah ke sana. ada apa ini?," demikian zamari.
zamhari mengatakan, pemeirntah harus bijak dan adil dalam merealisasikan pembangunan untuk kepentingan masyarakat luas dalam jangka panjang. daerah ini (ulok kupai) merupakan daerah yang cukup berkontribusi besar untuk pembangunan bengkulu utara dari sektor sumber daya alam. 
mirisnya, diakui zamari, masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui usulan resmi secara prosedural sebagaimana tata administrasi pemerintahan. tak mendapatkan jawaban konkret berupa realisasi bahkan usulan atau propopsal yang sudah menahunpun, tak juga dikabulkan. 
baca juga:realisasi apbd ta 2023 lebihi target, ini catatan komisi ii dprd provinsi bengkulu
baca juga:dinsos siap antarkan 10 odgj ke rumah sakit jiwa bengkulu
zamhari masih menaruh harapan, agar pemerintah daerah dapat membuka mata dan hati dalam upaya merealisasikan pembangunan sebagaimana yang diharapkan oleh rakyatnya. 
"kami harus bagaimana lagi, semua prosedur sudah diikuti. tahapan sudah dijalankan dan aspirasi disampaikan secara resmi. tapi hasilnya seperti ini?," kesalnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 25 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan