Jumlah ASN Tembus 5.707 Orang, Belanja Pegawai 590,81 Milyar

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 28 Sep 2025 - 21:37

Jumlah ASN Tembus 5.707 Orang, Belanja Pegawai 590,81 Milyar-Radar Utara / Abdul Gafur-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Paceklik fiskal Pemda tahun 2026, sudah dihadapkan dengan menu wajib yang tak bisa dihindar. Salah satunya, Belanja Pegawai.

Pemda Bengkulu Utara, sebagai kabupaten dengan transfer anggaran terbesar di Provinsi Bengkulu, itu pun anjlok nyaris 130 miliar, memiliki beban anggaran bongsor di sektor kepegawaian. Kini menuju 600 miliar.

Dalam pelantikan ASN (PNS dan PPPK) yang SK-nya langsung diberikan oleh Bupati Arie Septia Adinata,SE,MAP, artinya kian menambah beban anggaran wajib daerah sejak bulan depan tahun berjalan.

Saat itu, Kepala Daerah, bilang dirinya bukanlah pejabat administratif. Tapi, merupakan pejabat pembuat program. Untuk itu, Arie meminta ASN yang dilantik, memiliki spirit untuk menunjukkan performa terbaiknya dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai tupoksinya masing-masing.

"Tunjukkan motivasi yang tinggi, untuk menjadi bagian dalam menjaga iklim pelayanan publik yang maksimal dan mahabbah," wejang Bupati di hadapan 180 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang I dan II serta 2 PNS.

Pemda menyampaikan, total ASN di daerah berjumlah 5.707 orang yang terdiri dari 3.567 (62,50%) orang PNS dan 2.139 PPPK (37,48%).

Sekadar menginformasikan, tahun Anggaran 2025 struktur pendapatan masih didominasi oleh transfer pusat, yang porsinya lebih dari 85% dari total pendapatan daerah.

Dari target Pendapatan Daerah Rp1,368,43 miliar, hingga pertengahan tahun realisasi baru mencapai Rp685,02 miliar atau 50,06%, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) sendiri sudah menyumbang Rp1.200,97 miliar, dengan realisasi Rp619,03 miliar atau 51,54%.

Angka ini menggambarkan bahwa denyut APBD lebih banyak digerakkan oleh kucuran dana pemerintah pusat ketimbang kekuatan pajak dan retribusi lokal.

Di sisi belanja, APBD 2025 disusun dengan target Rp1.406,43 miliar, namun baru terealisasi Rp684,67 miliar atau 48,68%. Porsi terbesar dialokasikan untuk Belanja Pegawai yang mencapai Rp590,81 miliar, dengan realisasi sudah menembus Rp383,72 miliar atau 64,95%.

jumlah asn tembus 5.707 orang, belanja pegawai 590,81 milyar                            radarutara.bacakoran.co - paceklik fiskal pemda tahun 2026, sudah dihadapkan dengan menu wajib yang tak bisa dihindar. salah satunya, belanja pegawai. 
pemda bengkulu utara, sebagai kabupaten dengan transfer anggaran terbesar di provinsi bengkulu, itu pun anjlok nyaris 130 miliar, memiliki beban anggaran bongsor di sektor kepegawaian. kini menuju 600 miliar. 
dalam pelantikan asn (pns dan pppk) yang sk-nya langsung diberikan oleh bupati arie septia adinata,se,map, artinya kian menambah beban anggaran wajib daerah sejak bulan depan tahun berjalan.
saat itu, kepala daerah, bilang dirinya bukanlah pejabat administratif. tapi, merupakan pejabat pembuat program. untuk itu, arie meminta asn yang dilantik, memiliki spirit untuk menunjukkan performa terbaiknya dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai tupoksinya masing-masing. 
baca juga:belanja pegawai membengkak, transfer pusat ke daerah berpotensi ditunda
baca juga:wagub jabar 2025 konflik dengan sekda, sempat soroti iuran asn, segini belanja pegawai jabar 
"tunjukkan motivasi yang tinggi, untuk menjadi bagian dalam menjaga iklim pelayanan publik yang maksimal dan mahabbah," wejang bupati di hadapan 180 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) gelombang i dan ii serta 2 pns. 
pemda menyampaikan, total asn di daerah berjumlah 5.707 orang yang terdiri dari 3.567 (62,50%) orang pns dan 2.139 pppk (37,48%).  
sekadar menginformasikan, tahun anggaran 2025 struktur pendapatan masih didominasi oleh transfer pusat, yang porsinya lebih dari 85% dari total pendapatan daerah. 
dari target pendapatan daerah rp1,368,43 miliar, hingga pertengahan tahun realisasi baru mencapai rp685,02 miliar atau 50,06%, sedangkan transfer ke daerah (tkd) sendiri sudah menyumbang rp1.200,97 miliar, dengan realisasi rp619,03 miliar atau 51,54%. 
baca juga:kabar terbaru, 169 pppk bakal dilantik, ini alokasi belanja pegawai bengkulu utara
baca juga:serapan anggaran di opd masih didominasi belanja pegawai
angka ini menggambarkan bahwa denyut apbd lebih banyak digerakkan oleh kucuran dana pemerintah pusat ketimbang kekuatan pajak dan retribusi lokal.
di sisi belanja, apbd 2025 disusun dengan target rp1.406,43 miliar, namun baru terealisasi rp684,67 miliar atau 48,68%. porsi terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai yang mencapai rp590,81 miliar, dengan realisasi sudah menembus rp383,72 miliar atau 64,95%. 
pos ini bersifat wajib dan tidak bisa ditawar karena menyangkut pembayaran gaji aparatur sipil negara (asn) dan tenaga honorer yang masih bekerja di bawah pemda. 
menariknya, belanja pegawai akan menjadi semakin strategis seiring rencana konversi honorer menjadi pppk paruh waktu, yang secara ketentuan harus menerima penghasilan minimal sama dengan saat berstatus non-asn. 
baca juga:belanja pegawai membengkak, transfer pusat ke daerah berpotensi ditunda
baca juga:wagub jabar 2025 konflik dengan sekda, sempat soroti iuran asn, segini belanja pegawai jabar
artinya, komitmen fiskal untuk gaji tidak akan berkurang, bahkan cenderung naik sejalan dengan skema pengangkatan tersebut.
di bawah belanja pegawai, belanja barang dan jasa menempati posisi penting karena menjadi pos yang menampung anggaran operasional, termasuk pembayaran gaji honorer selama masa transisi menuju pppk. 
dari pagu rp374,45 miliar, realisasi baru rp120,44 miliar atau 32,17%. angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran rutin dan operasional belum berjalan maksimal.
belanja lain yang juga penting namun realisasinya relatif rendah adalah belanja modal, yang ditargetkan rp153,96 miliar dan baru terealisasi rp34,99 miliar atau 22,72%. 
baca juga:kabar terbaru, 169 pppk bakal dilantik, ini alokasi belanja pegawai bengkulu utara
baca juga:serapan anggaran di opd masih didominasi belanja pegawai
keterlambatan serapan belanja modal ini menjadi indikasi lambannya proyek infrastruktur dan pengadaan aset baru yang seharusnya menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah. 
sementara itu, belanja lainnya seperti bantuan sosial, hibah, dan bantuan keuangan menunjukkan variasi capaian. belanja lainnya secara keseluruhan ditargetkan rp287,20 miliar, sudah terserap rp145,52 miliar atau 50,67%.
terdiri dari : 
– belanja bantuan keuangan mencapai realisasi tertinggi di luar belanja pegawai, dengan serapan rp137,47 miliar dari target rp256,47 miliar atau 53,60%;
– belanja hibah menyentuh rp7,21 miliar dari target rp21,85 miliar (32,97%);
baca juga:belanja pegawai membengkak, transfer pusat ke daerah berpotensi ditunda
baca juga:wagub jabar 2025 konflik dengan sekda, sempat soroti iuran asn, segini belanja pegawai jabar
– belanja bantuan sosial, meski kecil, menunjukkan efektivitas serapan yang tinggi dengan realisasi rp0,84 miliar dari target rp1,15 miliar (73,33%);
– belanja tidak terduga dan belanja bagi hasil praktis belum berjalan, masing-masing masih di level 0%, padahal masing-masing dialokasikan rp5 miliar dan rp2,73 miliar;
secara keseluruhan, anatomi fiskal 2025 menggambarkan ketergantungan ekstrem pada dana pusat dan beban belanja pegawai yang semakin menekan ruang fiskal. 
jika kebijakan pengangkatan honorer menjadi pppk paruh waktu dijalankan penuh, maka belanja pegawai akan tetap menjadi “mesin wajib” apbd. 
baca juga:kabar terbaru, 169 pppk bakal dilantik, ini alokasi belanja pegawai bengkulu utara
baca juga:serapan anggaran di opd masih didominasi belanja pegawai
sementara itu, lambatnya realisasi belanja modal menunjukkan tantangan serius dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan mengurangi ketergantungan pada belanja rutin.(bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 29 SEPTEMBER 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan