Optimalisasi PAD, Pajak Alat Berat Dibidik

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Penarikan pajak alat berat pada sektor usaha perkebunan, pertambangan dan lainnya menjadi bidikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, guna memaksimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ini terungkap dalam rapat optimalisasi PAD yang langsung dipimpin Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Ir. H. Mi'an, Rabu 20 Agustus 2025.

"Guna memaksimalkan PAD, saya minta dilakukan percepatan penarikan pajak alat berat tersebut," tegas Mi'an dalam rapat yang juga dihadiri Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Daerah.

Menurut Mi'an, penarikan pajak alat berat harus segera memiliki progres yang jelas, terutama terkait pendataan perusahaan mana saja yang sudah maupun yang belum membayar kewajiban pajaknya.

BACA JUGA:DPRD Dorong Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi PAD dalam RPJMD 2025-2030

BACA JUGA:Sumbang PAD Rp 127 Juta, Festival Tabut Habiskan Rp 1,3 M

“Saya ingin ada progres nyata melalui koordinator, dalam hal ini Bapenda," kata Mi'an.

Sebagai contoh, lanjut Mi'an, mengejar PAD dari dunia usaha. Apakah truk tambang, angkutan hasil bumi, dan usaha perkebunan sudah diinventarisasi. Sehingga bisa dipastikan mana yang belum bayar pajak, dan mana yang bodong.

"Dengan demikian, pendataan juga menjadi kunci penting. Bapenda harus segera aksi dan bergerak cepat," pinta Mi'an.

Mi'an menambahkan, untuk mempercepat pelaksanaan, Ia minta Bapenda segera melakukan pengecekan lapangan. Termasuk pendataan jenis, serta usia alat berat baik yang berusia 5–10 tahun maupun yang diduga bodong.

"Alat berat yang dipergunakan secara definitif, yang bukan milik kontraktor, serta truk angkutan TBS (Tandan Buah Segar) di kebun, jangan sampai 5–10 tahun tidak bayar pajak," tambah Mi'an.

BACA JUGA:PAD Pasar Tradisional Masih Nihil, Pemkab Mukomuko Ingatkan Setoran Retribusi

BACA JUGA:Sudah 6, Tsk Kebocoran PAD MM dan PTM Masih Berpotensi Bertambah

Bila perlu, sambung Mi'an, segera lakukan penertiban, sehingga nantinya terdapat korelasi kenaikan PAD. Langkah konkret sangat diperlukan agar keberadaan Satgas Optimalisasi PAD tidak sekadar seremonial.