Enggano: Ketika Janji Terang Masih Mati Lampu

Oleh: Muspani, SH, MH

"Kalau BBM aman, mengapa listrik masih dibatasi?" [Paabuki Enggano, Milson Kaitora]

Pulau Enggano kembali mencuri perhatian. Bukan karena potensi kelautannya, bukan pula karena kekayaan hayatinya yang memesona, tetapi karena realitas gelap: mati lampu setiap hari, di tengah janji-janji yang makin terang di atas kertas.

Ironisnya, pemadaman itu terjadi tepat saat warga Enggano mengikuti diskusi publik bertajuk “Inpres Pulau Enggano: Tepis Isu Seolah Enggano Baik-baik Saja”, yang diadakan oleh AMAN Bengkulu, Minggu malam, 29 Juni 2025. 

Diskusi berlangsung secara daring dari sekretariat AMAN di Kota Bengkulu dan beberapa titik di Pulau Enggano. Dan benar saja, tepat pukul 22.00 WIB, listrik padam seperti biasa. Diskusi menjadi simbolis—membicarakan “janji terang” dalam gelap yang nyata.

BACA JUGA:Koordinasi Dengan Kemenko, Gubernur Helmi Sampaikan Ini untuk Enggano

BACA JUGA:Bukan Kelaparan, Ini Masalah yang Dihadapi Masyarakat Enggano

Sementara dari sisi pemerintah, narasi yang beredar justru berkebalikan: BBM aman, stok pertalite cukup 20 hari, biosolar tersedia, gas elpiji melimpah. Tapi di Enggano? Listrik padam rutin pukul 11.00–16.00 dan 22.00–05.00. BBM pun tak jelas nyangkut di mana.

Ketika Inpres Tak Mengubah Nasib

Pada 24 Juni 2025, Presiden Prabowo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Darurat Pulau Enggano dan Pelabuhan Pulau Baai. 

Inpres ini menugaskan Gubernur Bengkulu untuk membentuk tim koordinasi daerah, mengalokasikan anggaran, serta mendukung seluruh proses perizinan. 

Namun, hingga awal Juli, belum ada SK Gubernur ataupun pembentukan tim. Tak ada sinyal konkret bahwa Inpres ini diterjemahkan ke dalam langkah-langkah operasional di daerah.

BACA JUGA:Tiba di Enggano, Paket Bantuan PDI Perjuangan Langsung Disalurkan

BACA JUGA:Sederet Upaya Pemda Untuk Masyarakat Enggano

Diskusi publik yang digelar AMAN Bengkulu mempertegas kegelisahan itu. Milson Kaitora, tokoh adat Enggano, menyatakan bahwa narasi yang menggambarkan Enggano “baik-baik saja” adalah kebohongan. 

Sementara Alamuddin, Kepala Desa Kaana, menegaskan: “Kami butuh kapal, bukan janji.” Ia menyindir kondisi Pelabuhan Pulau Baai yang dangkal, menyebabkan kelumpuhan logistik ke pulau terluar ini.