17 Puskesmas di Mukomuko Bersiap Jadi BLUD

MUKOMUKO, RADARUTARA.BACAKORAN.CO– Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mukomuko, saat ini tengah mendampingi 17 puskesmas  untuk bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan kesehatan di tingkat fasilitas dasar.

Sekretaris Dinas Kesehatan Mukomuko, Jajad Sudrajat, S.KM mengungkapkan bahwa pendampingan yang dilakukan meliputi verifikasi dan pembenahan sejumlah dokumen administratif yang menjadi syarat utama perubahan status tersebut.

"Kami saat ini fokus mendampingi proses verifikasi dokumen. Jika ada dokumen yang bermasalah, tentu akan kami bantu perbaikannya," katanya.

Beberapa dokumen penting yang harus dipenuhi meliputi dokumen kepegawaian, laporan keuangan, serta data inventaris barang. Jajad menjelaskan bahwa proses menuju BLUD mencakup dua aspek utama, yakni persyaratan teknis dan administrasi.

BACA JUGA:Dinas Kesehatan Targetkan 17 Puskesmas Terakreditasi Paripurna

BACA JUGA:Puskesmas Tetap Buka Layanan Selama Libur Lebaran 2025

Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, puskesmas akan menjalani proses kajian teknis oleh tim penilai lintas instansi. Hasil kajian ini akan menentukan kelayakan setiap puskesmas untuk ditetapkan sebagai BLUD.

"Penetapan status BLUD nanti akan dituangkan dalam peraturan bupati (perbup), setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri," jelasnya.

Terkait kebutuhan sumber daya manusia (SDM), Jajad menyebutkan bahwa peralihan status menjadi BLUD tidak otomatis menuntut penambahan tenaga kesehatan. Namun, dengan adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan, puskesmas akan memiliki ruang untuk merekrut SDM tambahan sesuai kebutuhan lapangan.

Dinkes Mukomuko menargetkan seluruh puskesmas di wilayah ini, baik yang bersifat rawat jalan maupun rawat inap, dapat berstatus BLUD pada tahun 2025. Hal ini sejalan dengan amanat pemerintah terkait penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di sektor kesehatan.

BACA JUGA:Serapan Dana BOK Puskesmas di Mukomuko Baru Rp5,9 Miliar

BACA JUGA:Pengobatan dan Perawatan ODGJ di Puskesmas Dipastikan Gratis

"Target kami, pada 2025 seluruh puskesmas sudah berstatus BLUD dan mampu mengelola keuangan secara mandiri melalui mekanisme yang berbeda dari pengelolaan APBD biasa," pungkas Jajad. (rel)