Tujuh Desa di Mukomuko Usulkan Pencairan DD Tahap Dua Tahun 2025

Reporter: Wahyudi |

Editor: Ependi |

Kamis , 24 Apr 2025 - 19:37

Kantor Dinas PMD Mukomuko-Radar Utara/ Wahyudi -

tujuh desa di mukomuko usulkan pencairan dd tahap dua tahun 2025                            mukomuko, radarutara.bacakoran.co - di ujung bulan april 2025 ini. tercatat ada sebanyak tujuh desa dari 148 desa di kabupaten mukomuko, telah mengajukan pencairan dana desa (dd) tahap dua tahun 2025.
kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (pmd) kabupaten mukomuko, ujung selamet, s.pd ketika dikonfirmasi menyebutkan. sebanyak tujuh desa yang sudah mengajukan pencairan dd tahap dua tahun ini yaitu desa lubuk gedang, desa banjar sari, desa setiabudi, desa mundam marap, desa air rani, desa maju makmur dan desa resno.
"berkas pengajuan pencairan dd tahap dua dari tujuh desa sudah disampaikan ke badan keuangan daerah (bkd) mukomuko," kata ujang.
ia menerangkan, sebanyak tujuh desa itu mengajukan  pencairan dd tahap dua ke dpmd mukomuko. lantaran mereka sudah menyelesaikan realisasi pekerjaan fisik hingga mencapai 60 sampai 70 persen.
baca juga:belum terima pencairan dd tahap i batch 3, diminta segera lunasi pajak dan unggah apbdes
baca juga:tiga desa di mukomuko usulkan pencairan dd dan add tahap dua tahun 2025
dan realisasi itu sudah di input di omspan, karena omspan syarat pengajuan. khusus desa yang belum mengajukan pencairan dd dan add tahap satu maupun tahap dua, diharapkan agar segera mengajukan ke dpmd mukomuko dengan melengkapi seluruh syarat yang sudah ditetapkan. ia menjelaskan, semakin cepat desa mengajukan pencairan maka akan semakin bagus.
"karena pekerjaan fisik yang sudah direncanakan jauh-jauh hari bisa cepat direalisasikan sesuai harapan pemerintah dan juga masyarakat," ujarnya.
selain itu, khusus untuk tiga desa yang belum mengajukan pencairan dd maupun add tahap satu tahun 2025, agar cepat mengajukan. karena sekarang sudah di bulan april, dan takutnya kita nanti akan mengganggu penyerapan kalau terlambat mengajukan. sedangkan 139 desa lainnya, sekarang masih proses untuk menuntaskan serapan anggaran tahap pertama.
"yang jelas, desa yang belum mengajukan pencairan dd tahap satu maupun tahap dua agar segera mengajukan buat cepat kita proses," terangnya.
baca juga:pencairan dd tahap i batch 3 tersendat, kasi pmd desak desa unggah apbdes ke siskeudes
baca juga:5 desa di kecamatan ketahun belum usulkan pencairan dd, ini kendalanya
untuk diketahui, sebanyak 148 desa di kabupaten mukomuko tahun 2025 ini mendapat dana desa yang bersumber dari apbn sebesar rp119 miliar. jumlah itu mengalami kenaikan sekitar rp1 miliar dibandingkan tahun 2024 lalu.
dan sebanyak 148 desa di kabupaten mukomuko, mendapat alokasi dana desa yang bersumber dari apbd sebesar rp66,7 miliar. jumlah alokasi dana desa itu juga mengalami kenaikan rp1,7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar rp65 miliar.
"jika desa ini rata-rata mendapatkan dana desa tahun 2025 sebesar rp800 juta per tahun, maka 50 persen atau sekitar rp400 juta digunakan untuk pembangunan fisiknya," jelasnya.
sedangkan sisa dana desa sebesar 50 persen lagi digunakan untuk ketahanan pangan sebesar 20 persen, bantuan langsung tunai (blt) sebesar 15 persen, penanganan stunting rata-rata 10 persen, dan sisanya seperti honor petugas kesehatan. ia menerangkan, desa lebih banyak menggunakan dana desa untuk pembangunan fisik karena kegiatan itu yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"hingga sekarang, masyarakat masih banyak yang membutuhkan pembangunan jalan usaha tani serta fasilitas umum yang bersifat pelayanan umum dan kesehatan," ujarnya.
baca juga:desa mulai terima transfer pencairan dd tahap i ta 2025 
baca juga:berkas pencairan dd tahap i ta 2025 tidak diproses sebelum lunasi pajak
namun ada juga desa yang menggunakan dana desa untuk membangun fasilitas untuk mengembangkan objek wisata yang selanjutnya objek wisata itu menjadi sumber pendapatan asli desa. dan  ada juga desa yang memasang lampu penerangan jalan umum dan untuk penerangan di dalam lokasi objek wisata di wilayahnya masing-masing.
"yang jelas, pemanfaatan dana desa itu sesuai hasil musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama masyarakat," pungkasnya. (rel)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 25 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan