Pentingnya Puskesmas jadi BLUD. Ini Estimasi Gaji Non ASN di BLUD Puskesmas

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 09 Apr 2025 - 19:50

Pentingnya Puskesmas jadi BLUD. Ini Estimasi Gaji Non ASN di BLUD Puskesmas -Radar Utara / Benny Siswanto-

pentingnya puskesmas jadi blud. ini estimasi gaji non asn di blud puskesmas                             radarutara.bacakoran.co - rencana mengubah status uptd puskesmas menjadi badan layanan umum daerah atau blud di sejumlah daerah, agaknya harus dikebut. tujuan blud puskesmas, linier dengan spirit pemerintah yang fokus pada sektor kesehatan, selain pendidikan dan infrastruktur plus pangan.
langkah itu seperti dipersiapkan salah satu daerah di bengkulu yakni kabupaten bengkulu utara. kabupaten terluas di provinsi bengkulu ini, rencananya merampungkan migrasi status 22 puskesmasnya menjadi blud tahun lalu. 
pernah diwawancarai ru, kepala dinkes bengkulu utara, ns anik khasyanti, s.kep, mh, menyampaikan saat itu daerah tengah dalam perancangan regulasi dan syarat-syarat administratif wajib yang perlu dilengkapi, sebelum diusulkan menjadi blud. 
"daerah memproyeksikan status blud pada 22 puskesmas bisa dilakukan pada tahun ini," ujar anik khasyanti, dibincangi kamis, 15 agustus 2024. 
baca juga:optimalkan pengelolaan sumber pendanaan, smkn 10 bengkulu utara perjuangan status blud
baca juga:akhir februari, 22 puskesmas ditarget bakal jadi blud
namun dalam pelaksanaanya, proses yang tidak sederhana dengan serangkaian mekanisme wajib dan prasyarat, proyeksi ini mundur dari waktu yang direncanakan.
penelusuran ru, awalnya rencana puskesmas menjadi blud di daerah ini baru akan dilakukan terhadap 8 fasyankes saja. namun dalam perkembangannya, daerah menggenjot upaya otonomisasi fasyankes secara paripurna alias total. 
untuk saat ini, status blud penyelenggara pelayanan kesehatan di kabupaten baru disandang oleh 2 rumah sakit yakni rsud arga makmur dan rsud lagita di ketahun. 
apa itu blud pada puskesmas? dan gaji blud puskesmas berapa? prinsip blud adalah efektif, efisien, ekonomis, transparan, mematuhi asas keadilan, kepatutan dan manfaat, bertanggungjawab serta praktik bisnis yang sehat.
baca juga:rancang 17 puskesmas di mukomuko jadi blud
baca juga:pemda bengkulu utara, kebut syarat 22 puskesmas jadi blud 
membaca kanal milik kementerian dalam negeri via eperda.kemendagri.go.id, menjelaskan cuplikan peraturan daerah perihal penegasan gaji non asn pada puskesmas yang berstatus blud paling sedikit rp 1000.000,00 dan paling banyak rp2.300.000,00. pada beleid turut menegaskan adanya aturan perihal bonus atas prestasi yang dapat diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai blud puskesmas. 
transformasi kanal pemerintah di sektor kesehatan ini, turut menyebabkan adanya perbedaan puskesmas blud dan non blud. sebelum menjadi blud, proses administrasi puskesmas harus berdasarkan akuntansi pemerintah serta prosedural teknis yang sarat koordinatif. 
ketika puskesmas menjadi blud, performa kinerja fasilitas pelayanan kesehatan ini akan jauh lebih cepat, lantaran kewenangan otonomi yang dimiliki, persis seperti rumah sakit pemerintah ketika telah menjadi blud.
maka pengelolaan keuangan puskesmas lebih mandiri, yang mencakup mekanisme pengelolaan atas pemasukan dari jasa-jasa layanan sampai dengan penggunaannya, untuk kepentingan kualitas pelayanan yang lebih mandiri.
baca juga:optimalkan pengelolaan sumber pendanaan, smkn 10 bengkulu utara perjuangan status blud
baca juga:akhir februari, 22 puskesmas ditarget bakal jadi blud
blud puskesmas juga dapat melakukan rekrutmen pegawai. ini artinya, dengan adanya blud puskesmas, maka membuka peluang lapangan kerja profesional yang lebih banyak di indonesia. kebijakan mandiri ini pun, turut menjamah kebijakan pemberian motivasi bagi pegawainya oleh pimpinan blud.
bagaimana spirit blud puskesmas dalam efisiensi anggaran? 
sektor kesehatan merupakan objek atas pergeseran anggaran yang wajib dilakukan pemda di indonesia, sebagaimana ditegas dalam inpres 1/2025 oleh presiden prabowo. 
inpres 1/2025 itu juga ditindaklanjuti menteri dalam negeri via se mendagri nomor 900/833/sj. beleid tersebut, meminta inspektorat daerah selaku aparat pengawas intern pemerintah (apip), melakukan monitoring dan evaluasi untuk penyesuaian anggaran pendapatan dalam apbd ta 2025 dan efisiensi belanja dalam pelaksanaan apbd ta 2025.
baca juga:rancang 17 puskesmas di mukomuko jadi blud
baca juga:pemda bengkulu utara, kebut syarat 22 puskesmas jadi blud
"....dengan berpendoman berdasarkan inpres 1 tahun 2025," tegas mendagri pada poin ke-7 pada suratnya yakni se mendagri nomor 900/833/sj. 
saking serius dan pentingnya pengawasan instruksi ini, menteri tito karnavian dalam poin ke-3 huruf d menerangkan belanja yang bersifat wajib antara lain adalah anggaran pengawasan. 
mandatory lainnya yang menjadi penegasan inpres 1 tahun 2025 dan kmk 29 tahun 2025 dan se mendagri nomor 900/833/sj bakal dialihkan 7 fokus yakni :
1. bidang pendidikan;
2. bidang kesehatan;
3. bidang infrastruktur dan sanitasi;
baca juga:optimalkan pengelolaan sumber pendanaan, smkn 10 bengkulu utara perjuangan status blud
baca juga:akhir februari, 22 puskesmas ditarget bakal jadi blud
4. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
5. stabilitas harga makanan dan minuman;
6. penyediaan cadangan pangan;
7. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.
(bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 10 APRIL 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan