Puluhan Miliar Rupiah "Ngendap" di Anggaran Gaji

ARGA MAKMUR RU - Rilis daerah, tentang peserta lulus ASN tahun 2023, menyisakan data setidaknya 360 formasi yang dibuka oleh Pemda Bengkulu Utara (BU). Dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), masih kosong. 

Data tersebut, disandingkan dengan jumlah peserta lulus untuk masing-masing jabatan fungsional (jabfung) yang direkrut meliputi Guru, Tenaga Kesehatan dan Teknis. Dari total 1.924 formasi, total yang terisi 1.564. Diketahui, pada 22 Desember, lewat Pengumuman Nomor : 810/1805/BKPSDM/II/2023 Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Untuk Jabfung di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023, Pemda BU merilis peserta yang dinyatakan lulus seleksi. 

Berdasarkan jumlah formasi yang kosong tersebut, dengan rujukan gaji tertinggi seorang ASN PPPK sebesar Rp 3,5 juta perbulannya. Maka slot gaji yang sudah disiapkan pemerintah lewat transfer Dana Alokasi Umum (DAU) earmarked alias anggaran yang telah dilugas penggunannya yakni gaji PPPK. Besar anggaran yang tak dapat terserap tidak kurang dari Rp 1,2 miliar saban bulannya. 

Dengan asumsi, gaji pertahun, ditambah lagi dengan Gaji 13 dan 14 dengan asumsi setara dengan pendapatan perbulan, potensi anggaran yang tak terap bisa mencapai Rp 17,6 miliar. Anggaran yang berada di kasda tersebut, akan lebih besar lagi. 

Pasalnya, membaca timeline tahapan PPPK hasil perekrutan tahun 2023, pengusulan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK dari daerah ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) memiliki periodisasi paling lambat 13 Februari 2024. Berkaca dengan tahun sebelumnya. Serangkaian proses hingga persetujuan teknis (pertek) NI PPPK turun ke daerah, memakan waktu lebih dari satu bulan. 

BACA JUGA:Tanggapi Nasib Jembatan Gantung di Pagardin, Bupati Bilang Begini...

Memungkinkan, gaji pertama PPPK baru akan diterima pada bulan April. Itu artinya, anggaran gaji untuk 1.564 PPPK, setidak-tidaknya selama 3 hingga 4 bulan, tidak dapat diserap. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) BU, Syarifah Inayati, SE, saat dikonfirmasi. Perihal status kekosongan formasi yang sudah kadung dibuka daerah yang notabene anggarannya pun sudah menjadi komponen perencanaan anggaran gaji pada APBD 2024, belum menyampaikan penjelasan pasti. 

Dia menyampaikan, mekanisme pengisian sudah jelas menjadi fokus daerah ke pusat yakni dengan kembali mengusulkan kebutuhan formasi dalam pengadaan pegawai. Ketika nantinya kembali dibuka oleh pemerintah pusat. 

"Pastinya daerah akan melakukan pengusulan formasi, ketika nanti kran itu kembali dibuka oleh pusat. Atau adanya regulasi baru dari pusat yang tentunya menjadi rujukan di daerah," ujar Syarifah, belum lama ini. 

Pembicaraan secara implisit, kata dia, juga sudah menjadi tema dalam rapat koordinasi (rakor) BKN Regional 7 Palembang dengan instansi-instansi yang berada di wilayah lingkup kerjanya. Persoalan keterisian formasi, sejak dalam tahap pendaftaran sampai dengan dengan hasil akhir yakni seleksi kompetensi bidang, pula terjadi di hampir seluruh daerah. 

"Kita yakin akan ada regulasi dari pusat," ungkapnya. 

BACA JUGA:Formalitas Saja! Walhi Bengkulu Soroti Konsultasi Publik PT Agricinal

Mengikuti kanal informasi resmi Kementerian PANRB, belum lama ini turut mengabarkan. Soal skema pengadaan PPPK tahun depan yang dapat dilakukan lebih dari sekali dalam setahun. Mekanisme teknisnya, tengah dalam tahap penggodokan.

Diketahui, Pemda BU sejak dibuka pendaftarannya, 20 September 2023, daerah ini memiliki 1.924 formasi PPPK. Terbagi mulai dari formasi kesehatan dan teknis, masing-masing kuota 787 formasi dan 73 formasi. 

Disusul lagi dengan jumlah lowongan kerja terbanyak yakni PPPK Guru dengan 1.064 formasi. Seluruh formasi itu, didaftar 2.297 orang. Formasi Nakes terdiri dari 801 pendaftar, formasi teknis diikuti oleh 226 pendaftar sedangkan guru 1.270 pendaftar. 

Dalam pengumuman tersebut, diketahui keterisian formasi Guru 903 orang, Nakes 602 orang serta Teknis sebanyak 59 orang yang dinyatakan lulus. (bep)