Sekwan dan Bendahara Membuka Diseretnya Politisi?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 16 Mar 2025 - 19:55

Sekwan dan Bendahara Membuka Diseretnya Politisi?-Radar Utara / Benny Siswanto-

sekwan dan bendahara membuka diseretnya politisi?                            skandal sppd fiktif dprd bengkulu utara 2023
radarutara.bacakoran.co - skandal korupsi perjalanan dinas fiktif pada dprd bengkulu utara ta 2023, yang sudah disidik kejaksaan negeri bengkulu utara (bu), sulit menduga kejahatan yang diduga menyebabkan kerugian negara (temuan bpk perwakilan provinsi bengkulu) nyaris rp6 miliar itu, sebatas melibatkan aktor di barisan pejabat sekretariat.
lembaga politik tempat bertugas para wakil rakyat yang tengah panas dirundung berbagai sorotan, teranyar soal keberadaan fasilitas rumah dinas ketua dprd periode 2019-2024 yang penelusuran ru, banyak yang lenyap itu, kian saja memantik aktor-aktor utama, skandal masalah yang berpotensi menyeret elit lembaga di sana.
maka, keterangan para elit birokrat pada "opd khusus" di daerah seperti sekretaris dprd bengkulu utara hingga bendahara, tak ketinggalan para pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) yang konon fungsinya diamputasi saat itu, membuka kemungkinan diseretnya elit partai politik atau politisi pada skandal bancakan duit rakyat di lingkungan wakil rakyat tersebut. 
baca juga:temuan sppd fiktif rp5,6 m, kejari bengkulu utara gilir pemeriksaan puluhan saksi
baca juga:temuan sppd fiktif tembus 5,6 milyar, ini kata kajari usai penggeledahan kantor dprd bengkulu utara
bukan tidak mungkin, para jajaran sekretariat itu menjadi korban, "warisan hutang" hingga tugas-tugas khusus dari unsur pimpinan dewan yang kian menciptakan jerembab putaran duit setan. 
"sudah menjadi rahasia umum, bagaimana tugas-tugas seorang sekwan yang selain birokratis, tapi juga politis, tidak lepas karena fungsinya yang menjadi jembatan antara eksekutif dan kepentingan elit politik," ujar melyan sori, aktivis antirasuah daerah, belum lama ini. 
maka transparansi, laju pengusutan dugaan rasuah yang menempatkan kejaksaan sebagai lokomotifnya pada kasus ini, praktis menjadi penentu. 
"bukan tidak mungkin, skandal sppd fiktif ini, tidak hanya menjerat pejabat utama di sektor birokrasi. tapi juga, elit politik," terangnya, memprediksi. 
baca juga:fasilitasi sppd asn sempat panas, sekwan dideadline 3 hari
baca juga:sppd tak kunjung cair, ratusan pegawai setwan meradang
secara administratif, pelaksanaan fungsi kesekretariatan dengan laporan pertanggungjawaban, dapat ditilik lewat beberapa kanal yang saban tahunnya turut menjadi objek pemeriksaan bpk. 
mulai dari audit pendahuluan atas laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd), seperti yang kini tengah dilakukan bpk untuk ta 2024 hingga akhir maret 2025, jelang lebaran. 
lembaga audit independen yang kini mencermati kualitas lkpd sebagai objek pemeriksaannya itu, setidaknya terdiri dari 7 laporan keuangan apa saja? yakni mulai dari neraca, laporan realisasi anggaran (lra).
selain itu, laporan operasional (lo), laporan perubahan ekuitas (lpe), laporan perubahan saldo anggaran lebih (lpsal), laporan arus kas (lak) hingga catatan atas laporan keuangan (calk). 
baca juga:temuan sppd fiktif rp5,6 m, kejari bengkulu utara gilir pemeriksaan puluhan saksi
baca juga:temuan sppd fiktif tembus 5,6 milyar, ini kata kajari usai penggeledahan kantor dprd bengkulu utara
audit pendahuluan lkpd 2024 ini, menjadi kerja "termin" pertama oleh bpk yang akan melanjutkan tahapan audit selanjutnya yakni audit terinci atas lkpd 2024 yang akan menentukan simpulan sebuah laporan keuangan dianggap memenuhi kriteria mulai dari wajar tanpa pengecualian (wtp), wajar dengan pengecualian (wdp) dan paling buruk adalah disclaimer.
proses di atas, juga mutlak dilakukan sebagai pemeriksaan periodik atas penyelenggaraan anggaran pemerintah pada tahun 2023 yang berakhir dengan pemda bengkulu utara kembali memboyong opini wajar tanpa pengecualian atau wtp.
kajari bengkulu utara, ristu darmawan, sh, mh melalui humas, ekke widoto khahar, sh, mh, saat dibincangi ru mengatakan, penyidikan dugaan rasuah pada lembaga politik itu, saat ini tengah menunggu penyampaian hasil penghitungan akhir kerugian negara atas penyidikan dari badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu. 
hal lain juga disampaikan ekke, bahwa pihaknya tidak menerima secara resmi salinan laporan hasil pemeriksaan (lhp) dari bpk. untuk itu, penghitungan kerugian negara dari bpkp, menjadi tangga dalam laju penyidikan dugaan korupsi yang segera menyeret aktor-aktornya menjadi tersangka. 
baca juga:fasilitasi sppd asn sempat panas, sekwan dideadline 3 hari
baca juga:sppd tak kunjung cair, ratusan pegawai setwan meradang
"saat ini kita masih menunggu penghitungan kn dari bpkp," ujar ekke widoto, kepada radar utara, rabu, 12 maret 2025. 
 untuk diketahui, dugaan bancakan duit negara yang terjadi di dprd bengkulu utara, kasusnya kian progresif, sampai-sampai kajari ristu memimpin langsung penggeledahan di sekretariat lembaga politik itu. 
tidak kurang 130 dokumen yang diboyong tim kejaksaan yang melakukan penggeledahan selama hampir 6 jam, pada jumat, 16 februari 2025. jejak administratif yang menjadi barang bukti pendukung itu, diboyong rombongan jaksa dalam 3 box plastik yang dikawal ketat oleh kasi pidsus dan kasi intel hingga paripurna penggeledahan.
pantauan media, penggeledahan dipimpin kajari ristu, beberapa ruang tempat dokumen penting seputar objek penyidikan dugaan korupsi tahun anggaran 2023, khususnya perihal administratif surat perintah perjalanan dinas (sppd) yang diduga fiktif dan menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (bpk) tahun 2024 hampir 6 miliaran, dimulai sejak pukul 09.00 wib hingga pukul 14.32 wib. 
baca juga:temuan sppd fiktif rp5,6 m, kejari bengkulu utara gilir pemeriksaan puluhan saksi
baca juga:temuan sppd fiktif tembus 5,6 milyar, ini kata kajari usai penggeledahan kantor dprd bengkulu utara
korps adhyaksa belum mengungkap, dalang utama yang pastinya sudah terpetakan dan tinggal menetapkan statusnya jadi tersangka. versinya, laju penyidikan kini tengah dalam tahapan penghitungan kerugian negara. 
penggeledahan di lembaga politik jumat pagi, dijelaskan jaksa, sebagai tindak lanjut surat tugas dari badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (bpkp) perwakilan provinsi bengkulu untuk melakukan penghitungan kn yang terjadi. 
tidak sedikit narasi di arus bawah, sudah turut menduga-duga siapa-siapa saja yang layak dijerat menjadi tersangka. mulai dari pejabat fungsional hingga eselon utama di jajaran birokrat hingga top elit lembaga yang artinya menyorot kemungkinan politisi turut terlibat. 
"penggeledahan ini merupakan rangkaian penyidikan, guna memperkuat unsur tindak pidana yang nantinya akan disangkakan," terang kajari ristu gunawan yang belum membeber jumlah begitu pun tersangka, saat memberikan keterangan pers pada awak media yang menunggunya sejak pukul 09.00 wib pagi, jumat, 14 februari 2025.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 17 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan