Dewan Dorong Kepemimpinan Arie Sumarno Bisa Rampungkan Konflik Sektor Agraria

Reporter: Wahyudi Ndut |

Editor: Ependi |

Kamis , 06 Mar 2025 - 19:58

Dewan Dorong Kepemimpinan Arie Sumarno Bisa Rampungkan Konflik Sektor Agraria -Radar Utara / Wahyudi Ndut-

dewan dorong kepemimpinan arie sumarno bisa rampungkan konflik sektor agraria                             radarutara.bacakoran.co -  kepemimpinan arie septia adinata  sebagai bupati dan h sumarno sebagai wakil bupati bengkulu utara sepertinya perlu konsen dalam penyelesaian beberapa konflik agraria yang sedang dan kemungkinan bakal terjadi di kabupaten bengkulu utara.
terlebih daerah kabupaten bengkulu utara tergolong salah satu basis investasi di provinsi bengkulu yang diminati para investor, baik investor dalam negeri maupun luar negeri. 
hal ini ditegaskan oleh anggota komisi ii dprd bengkulu utara, edy sanusi yang cukup aktif menyoroti gerak jalan para investor yang ada di bumi ratu samban bengkulu utara. 
politisi pan dapil 3 bengkulu utara yang terpilih kembali menjadi wakil rakyat pada pileg tahun lalu ini menerangkan bahwa langkah konkret pemerintah.
baca juga:bangun 4 ruas jalan di kecamatan mss, anggota dprd bu ini alokasikan dana pokir ta 2025
baca juga:pembangunan daerah bergantung apbn, dprd dukung arie-sumarno tingkatkan pad
untuk menata dan mengatur 3 sektor fundamental yakni pemerintah, swasta dan masyarakat dalam berinvestasi harus seimbang dan selaras dengan penerapan peraturan baik dalam undang-undang ataupun peraturan daerah. 
ini sangat ditekankan, mengingat hingga saat ini masih banyak bermunculan konflik konflik yang terjadi dalam 3 sektor fundamental tersebut.  
seperti misalnya konflik agraria yang hampir terjadi di setiap perusahaan, baik perusahaan perkebunan juga perusahaan tambang yang ada di kabupaten bengkulu utara. 
seperti halnya dugaan praktik perambahan daerah aliran sungai (das) yang sudah berlangsung puluhan tahun pada areal hgu agricinal sebelat, yang dinilai sangat minim penyikapan dan berpotensi pada kecemburuan sosial dalam tatanan masyarakat. 
baca juga:anggota dprd bu kecewa, pengelolaan csr oleh tjslp tak tepat sasaran, doni asikin: perusahaan harus patuh!
baca juga:kajian dewan tentang perubahan hut kabupaten bengkulu utara
fenomen tersebut, tahun lalu sudah memantik konflik fisik antara pihak perusahaan dengan masyarakat, namun hingga saat ini juga belum ada titik terang dalam penyelesaian permasalahan tersebut. 
"ini tentu sangat bahaya, karena bisa dibilang persoalan ini seperti api dalam sekam, yang bisa menyala dengan besar sehingga lebih sulit untuk dipadamkan. 
artinya ketika masalah ini mengait pada ketentraman dan kenyamanan masyarakat, maka menjadi urgen untuk segera disikapi," jelas edy sanusi saat dibintangi radar utara via telepon whatsapp, kamis 6 maret 2025.
kemudian, lanjut edy, baru - baru ini juga kembali muncul konflik yang melibatkan masyarakat dengan investor di pt pdu di kecamatan batik nau bengkulu utara terkait dengan keagrariaan yang masih terjadi dan dalam tahapan mediasi oleh pihak legislatif dprd bengkulu utara. 
baca juga:bangun 4 ruas jalan di kecamatan mss, anggota dprd bu ini alokasikan dana pokir ta 2025
baca juga:pembangunan daerah bergantung apbn, dprd dukung arie-sumarno tingkatkan pad
ini juga tidak bisa dibiarkan berlarut larut, karena sudah pasti menjadi persoalan urgen yang ada didalam masyarakat kita. 
untuk itu,  edy selaku wakil rakyat di dprd, mendorong kepemimpinan kepala daerah di bengkulu utara yang baru dilantik presiden pada 20 februari lalu juga konsen dan fokus untuk penanganan konflik tersebut. 
"konflik ini memang umum atau lazim terjadi di daerah yang menjadi zona industi, termasuk daerah kita. 
namun jika tidak segera ditindak lanjuti, kita khawatir ini akan berlarut dan ditunggangi oknum-oknum tak bertanggung jawab sehingga timbul gesekan sosial ditengah masyarakat kita ,untuk kepentingan yang kurang tepat," tegas edi sanusi. 
baca juga:anggota dprd bu kecewa, pengelolaan csr oleh tjslp tak tepat sasaran, doni asikin: perusahaan harus patuh!
baca juga:kajian dewan tentang perubahan hut kabupaten bengkulu utara
sebagai gambaran, untuk menyikapi konflik di pt pdu, komisi 2 dprd bengkulu utara sebelum masuk bulan ramadhan kemarin juga sudah melakukan hearing dengan pihak bpn dan dinas terkait juga masyarakat. 
dan dalam waktu dekat pihak legislatif yang ada di komisi 2 tersebut akan kali hearing bersama pihak manajemen pt pdu. 
"kita masih mencoba untuk komunikasi dengan pihak perusahaan, dan mengatur jadwal yang tepat untuk hearing. 
mudah mudahan bisa kita gelar dalam waktu dekat ini," jelas edy sanusi sebelum menutup perbincangan dalam telpon. (adv)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 7 MARET 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan