DPMD Gelar Peningkatan Kapasitas BPD

ARGA MAKMUR RU - Turut serta terciptanya performa penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemda Bengkulu Utara (BU) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Melaksanakan program peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se kabupaten, Jum'at (22/12), yang dilaksananakan di Gedung Sahri Romli. 

Acara yang diikuti legislator desa itu, dibuka langung Sekretaris Daerah (Sekda) BU, H. Fitriyansyah, S.STP, M.M. Dalam arahannya, Sekda menegaskan, BPD merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki harapan kepada motor pengawas pemerintahan di lingkup wilayah otonom terkecil itu. Mampu melaksanakan peranan dan fungsinya yang senantiasa maksimal seperti saat ini, bahkan meningkat kedepannya, sejalan dengan tuntutan jaman, perkembangan teknologi, lintas persoalan sosial masyarakat yang kian kompleks. 

"Berangkat dari cermatan positif serta kiprah BPD yang sangat strategis dengan jumlah ribuan orang. Pemda BU memandang sisi potensial penting yang harus menjadi elemen bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan di setiap jenjang. Dan pencapaiannya, salah satunya adalah diperankan oleh teman-teman BPD," terang Sekda dalam pengarahan umumnya. 

Sementara itu, Kepala DPMD BU, Margono, S.Pd, M.Pd, dalam laporannya kepada daerah. Menyampaikan, penyelenggaraan kegiatan itu diikuti oleh peserta yang mewakili 215 desa yang ada di daerah. Kegiatan anggaran itu, kata dia, bakal digelar selama 2 hari terhitung mulai tanggal 22 s/d 23 Desember 2023. 

Senada dengan pemerintah daerah, Margono menyampaikan, kegiatan peningkatan kapasitas tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan sistematika penyelenggaraan fungsi sesuai dengan tujuan inti. Yakni untuk memajukan negara berangkat dari majunya desa dan tertibnya negara, berangkat dari tertibnya administrasi di desa. 

"Penyamaan persepsi inilah yang menjadi khitoh dari peningkatan kapasitas ini. Dengan kesamaan persepsi pula, akan merembet pada suksesi pembangunan daerah baik dalam jangka pandek, menengah dan panjang," jelasnya. 

BACA JUGA:Dua Penyandang Disabilitas Dapat Motor Khusus dari Kemensos

Setelah kegiatan ini, lanjut dia, diharapkan performa penyelenggaraan pemerintahan di desa, tidak hanya profesional dari sisi administratif. Tapi juga berkualitas dari sisi output kerja-kerja pembangunan di desa yang dimotori oleh kepala desa dan BPD. Serta ditunjang pula oleh aparatur pemerintah desa yang terus mengupgrade kemampuan dari sisi personality, yang akan berimbas pada performa secara keseluruhan. 

"Salah satunya, agenda periodik yakni penyusunan administrasi APBDes 2024 yang bakal digarap, akan berjalan sesuai dengan mekanisme teknis dan juga administratif. Sehingga semangat taat azas dan hukum dalam pemerintahan desa dalam terus terjaga," harapnya.

Kabid Pemerintahan Desa, Pandji, S.STP, MM, menyampaikan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini relatif rampung dilakukan oleh daerah kepada 215 desa. Begitu juga untuk Dana Desa atau DD yang nilainya sebesar Rp 178.385.537.000, penyalurannya juga tepat waktu, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan program-program pemerintahan desa. 

"Termasuk untuk BLT DD yang nilai totalnya sebesar Rp 24 miliar lebih, juga telah disalurkan pada seluruh sasaran program yang tahun 2023 ini berjumlah 6.704 KPM," pungkasnya. (adv)