Perang Senyap Rebutan (Angka Milyaran) Rekening Gaji Pegawai

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 07 Feb 2025 - 20:29

Pegiat Anti Korupsi, Melyan Sori-ist-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Perebutan rekening gaji pegawai, sangat mungkin terjadi. Jumlah pegawai di lingkungan Pemda Bengkulu Utara, menempatkan posisi strategis dalam pertarungan bisnis antar bank di daerah.

Usai mampu membuat kepincut pemerintah daerah lewat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), menggeser rekening siltap perangkat yang berlaku mulai 2025 dari Bank Bengkulu ke Bank Rakyat Indonesia atau BRI.

Muncul kemungkinan, pertarungan bisnis penyelenggara jasa keuangan, berlanjut. Perebutan ceruk di sektor yang tak kalah strategis yakni rekening pegawai, mulai dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga tenaga non ASN yang datanya kini tengah menjadi gonjang ganjing nasional itu.

Kalkulasi kasar, rasanya tidak kurang jumlahnya se kabupaten mencapai lebih dari 5.700-an orang. Dengan asumsi saldo minimal Rp 50.000, maka bank bisa memperoleh dana segar bulanan tidak kurang dari Rp 285.000.000 setiap bulannya atau setara Rp 3.420.000.000 (3,42 miliar) per tahunnya.

Diketahui, kini Bank Bengkulu ditinggal Pemda sebagai kanal pembayaran gaji perangkat. Seperti dilansir koran RU, edisi Jumat, 7 Februari 2025, turut membeberkan margin keuntungan fantastis yang pasti didapatkan BRI, sebagai bank yang kini digandeng daerah.

Penelusuran RU, nominal milyaran itu nyaris Rp 1,3 miliar saban tahunnnya. Darimana hitung-hitungan itu? Bank Bengkulu diketahui menerapkan saldo minimal. Layaknya bank lain. Begitu juga dengan BRI yang berhasil membuat kepincut daerah.

Setiap satu rekening, wajib memiliki nilai saldo minimal Rp 50.000 yang tidak bisa diambil, sehingga memungkinkan dapat diolah dalam aktivitas bisnisnya.

Dengan jumlah perangkat desa se kabupaten sebanyak 2.164 orang, minus kepala desa yang berjumlah 215 orang. Jika dikalkulasikan setiap rekening meninggalkan saldo minimal Rp 50.000. Maka, terdapat dana statis dari saldo minimal senilai Rp 108.200.000 per bulan atau Rp 1.298.400.000 per tahunnya.

Angka tersebut, bertambah lagi ketika dimasukan jumlah kepala desa. Dan bertambah lagi, ketika dimasukkan lagi anggota BPD di Kabupaten Bengkulu Utara yang jumlahnya sebanyak 1.173 orang.

Testimoni ASN Soal Rekening Gaji

Seorang ASN yang dibincangi RU, mengaku setuju jika rekening gaji dipindah juga oleh pemerintah daerah, mulai tahun 2025 ini.

perang senyap rebutan (angka milyaran) rekening gaji pegawai                             radarutara.bacakoran.co - perebutan rekening gaji pegawai, sangat mungkin terjadi. jumlah pegawai di lingkungan pemda bengkulu utara, menempatkan posisi strategis dalam pertarungan bisnis antar bank di daerah.  
usai mampu membuat kepincut pemerintah daerah lewat dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd), menggeser rekening siltap perangkat yang berlaku mulai 2025 dari bank bengkulu ke bank rakyat indonesia atau bri. 
muncul kemungkinan, pertarungan bisnis penyelenggara jasa keuangan, berlanjut. perebutan ceruk di sektor yang tak kalah strategis yakni rekening pegawai, mulai dari pns, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) hingga tenaga non asn yang datanya kini tengah menjadi gonjang ganjing nasional itu. 
kalkulasi kasar, rasanya tidak kurang jumlahnya se kabupaten mencapai lebih dari 5.700-an orang. dengan asumsi saldo minimal rp 50.000, maka bank bisa memperoleh dana segar bulanan tidak kurang dari rp 285.000.000 setiap bulannya atau setara rp 3.420.000.000 (3,42 miliar) per tahunnya. 
baca juga:anda ingin memiliki pekerjaan dengan gaji besar? yuk pelajari 8 skill ini dan siap-siap raup cuan melimpah!
baca juga:sembari proses pengadaan pppk tahap ii tuntas, bagaimana gaji hononer?
diketahui, kini bank bengkulu ditinggal pemda sebagai kanal pembayaran gaji perangkat. seperti dilansir koran ru, edisi jumat, 7 februari 2025, turut membeberkan margin keuntungan fantastis yang pasti didapatkan bri, sebagai bank yang kini digandeng daerah. 
penelusuran ru, nominal milyaran itu nyaris rp 1,3 miliar saban tahunnnya. darimana hitung-hitungan itu? bank bengkulu diketahui menerapkan saldo minimal. layaknya bank lain. begitu juga dengan bri yang berhasil membuat kepincut daerah.
setiap satu rekening, wajib memiliki nilai saldo minimal rp 50.000 yang tidak bisa diambil, sehingga memungkinkan dapat diolah dalam aktivitas bisnisnya. 
dengan jumlah perangkat desa se kabupaten sebanyak 2.164 orang, minus kepala desa yang berjumlah 215 orang. jika dikalkulasikan setiap rekening meninggalkan saldo minimal rp 50.000. maka, terdapat dana statis dari saldo minimal senilai rp 108.200.000 per bulan atau rp 1.298.400.000 per tahunnya. 
baca juga:survey menunjukkan bahwa kebanyakan gen z menghabiskan gajinya hanya untuk membeli makanan
baca juga:sejumlah asn di bengkulu utara keluhkan gaji belum cair, bkad : tergantung kesiapan opd
angka tersebut, bertambah lagi ketika dimasukan jumlah kepala desa. dan bertambah lagi, ketika dimasukkan lagi anggota bpd di kabupaten bengkulu utara yang jumlahnya sebanyak 1.173 orang. 
testimoni asn soal rekening gaji 
seorang asn yang dibincangi ru, mengaku setuju jika rekening gaji dipindah juga oleh pemerintah daerah, mulai tahun 2025 ini. 
alasan mendasar, perlunya peralihan rekening gaji asn, begitu juga para honorer yang jumlahnya ribuan orang itu sering tidak lain lantaran alasan kualitas layanan bank. 
"jadi saya kira, lebih baik dipindah lah," ungkap asn ini, sembari mewanti-wanti namanya tak ditulis. 
baca juga:sabar... gaji guru pppk cair senin mendatang
baca juga:gaji honorer di pos belanja barang dan jasa?
pertimbangan lainnya, beban tambahan ketika melakukan kliring (transfer antar bank) hingga rp 6.500 per sekali transfer, turut dikeluhkan. 
"kita tahu lah pastinya, rekening paling banyak itu kan bank nasional. otomatis, kalau kita non mereka (bank nasional), kena 2 kali. ya saldo minimal. plus, kenak lagi pas kliring," keluhnya. 
nampak begitu tertarik, asn ini justru turut mengungkap hitung-hitungan pengenaan biaya kliring hingga rp 6.500 per sekali transaksi. 
"bayangkan aja, kita anggap aja yang kliring kalau pas gaji masuk, karena harus bayar kewajiban jumlahnya anggaplah 3.000 orang dikali rp 6.500, itu duit potensi perbulannya hampir rp 20 juta (rp 19.500.000)," bebernya. 
baca juga:anda ingin memiliki pekerjaan dengan gaji besar? yuk pelajari 8 skill ini dan siap-siap raup cuan melimpah!
baca juga:sembari proses pengadaan pppk tahap ii tuntas, bagaimana gaji hononer?
"setahunnya cuan jugo kan rp 234.000.000," susulnya lagi menghitung, disusul geleng-geleng kepala.
minta kebijakan khusus honorer tak kena saldo minimal 
sebagai seorang birokrat, dia juga turut menaruh keprihatinan tidak adanya pemberlakuan kebijakan khusus pada kalangan honorer yang pembayaran gajinya juga wajib cashless, sehingga wajib membuat rekening gaji. 
dia berharap, pemangku kepentingan di daerah menerapkan direktif khusus pada mereka yang notabene memiliki pendapatan yang relatif kecil itu. 
"cobalah, khusus honorer itu saldo minimalnya dihapus aja. kasian mereka. dah honornya kecil. uangnya, ga bisa diambil semua," pantiknya, menunggu respon. 
baca juga:alhamdulilah..... lega, gaji pns dan pppk cair
baca juga:sejumlah asn di bengkulu utara keluhkan gaji belum cair, bkad : tergantung kesiapan opd
kembali menghitung-hitung. dengan jumlah honorer yang diperkirakan jumlahnya 2 ribu orang (rujukan lain : pangkalan data non asn di bkn sebanyak 1.780 orang,red). imbas pengenaan saldo minimal rp 50.000 di rekening, maka potensi uang yang beredar yang tertahan di perbankan, setiap bulannya bisa mencapai rp 100.000.000. 
"berarti rp 1,2 milyar setahunnya. cobalah, khusus honorer ini, saldo minimalnya ditiadakan atau dirasionalisasi sebagai kebijakan khusus oleh bank atas intervensi pemerintah daerah," ungkapnya, sembari mewanti-wanti namanya tak ditulis media. 
pendapat aktivis anti korupsi 
peralihan rezim kepemimpinan di daerah, memungkinkan lahirnya corak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di segala sektor.
ini diungkapkan melyan sori, pegiat anti rasuah daerah yang memperkirakan ragam kebijakan, seperti terbukanya peluang pemindahan kas daerah, pinjaman daerah baik ke pusat atau ke perbankan untuk menggenjot performa fiskal di tengah anjloknya dana transfer umum (dtu) tahun 2025. 
baca juga:sabar... gaji guru pppk cair senin mendatang
baca juga:gaji honorer di pos belanja barang dan jasa?
"kebijakan yang secara hukum sah ini, harus dilandasi dengan spirit niat baik daerah. bukan kepentingan oknum yang bisa saja mengambil keuntungan," ungkapnya. 
penyelenggaraan tatanan bernegara, mulai dari pusat hingga daerah, kata dia, tidak akan pernah lepas dari politik kebijakan dan kebijakan politik. 
"tahapan ini, harus benar-benar didasarkan pada upaya menggenjot performa pemerintahan secara makro. bahkan, kalau bisa justru menjadi stimulan yang memberikan efek langsung kepada pemerintah dan publik. semisal, menjadi pad dan sejenisnya yang sah," ujarnya. 
kualitas check and balances oleh komposan pemerintahan di daerah, kata dia, juga tidak kalah penting. legislatif, terus dia, harus juga mempertanyakan kebijakan-kebijakan, sebagai bagian pelaksanaan fungsi pengawasan. 
baca juga:anda ingin memiliki pekerjaan dengan gaji besar? yuk pelajari 8 skill ini dan siap-siap raup cuan melimpah!
baca juga:sembari proses pengadaan pppk tahap ii tuntas, bagaimana gaji hononer?
"eksekutif selaku penyelenggara fungsi eksekutorial juga harus memiliki konsep yang menjunjung tinggi prinsip pemerintahan yang bersih dan transparan," pungkasnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 8 FEBRUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan