Rp200 Juta Dana Desa TA 2025 Terkuras untuk Program Ketahanan Pangan

KETRINA.RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Presentase dukungan dana desa (DD) terhadap program ketahanan pangan di TA 2025 ini masih menjadi yang paling tinggi dibanding program lainnya. 

Konkretnya, pemerintah pusat masih mengharuskan setiap desa di TA 2025 ini untuk mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen DD-nya untuk mendukung program ketahanan pangan. 

Atas dukungaN itu maka didapat dipastikan pada TA 2025 ini, setiap desa harus mengucurkan anggarannya sebesar Rp 200 jutaan hanya untuk program ketahanan pangan.

"Jika diambil rata-rata pagu anggaran DD yang diterima Rp 700 jutaan maka 20 persennya setiap desa harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp 200 jutaan hanya untuk program ketahanan pangan," ungkap Camat Putri Hijau, Ahmadi, S.Pd, melalui Kasi PMD, Posma Gultom, SE, kepada Radar Utara, Senin, 3 Februari 2025.

BACA JUGA:APBDes TA 2025 Tersandera oleh Perubahan Presentasi Dukungan DD Terhadap Ketahanan Pangan

BACA JUGA:Perkuat Ketahanan Pangan Tersedia Beras Cadangan Pangan 18,43 Ton

Ditegaskan pula oleh Posma, bahwa ada beberapa hal atau ketentuan yang perlu diperhatikan oleh desa dalam merealisasikan program ketahanan pangannya di tahun ini. 

Dimana kata Posma, pelaksanaan program ketahanan pangan di desa tahun, ini tidak diperbolehkan lagi dikelola secara mandiri oleh desa.

"Pengelolaan program ketahanan pangan tahun ini harus menggunakan BUMDes, BUMDesma atau TPK. Intinya, program ketahanan pangan itu tidak boleh dikelola lagi secara langsung oleh desa seperti tahun sebelumnya," tegas Posma.

Lebih jauh, Posma mengaku, bahwa hingga saat ini belum ada perubahan terhadap presentase dukungan DD terhadap program Ketahanan Pangan. 

BACA JUGA:Garap Lahan Untuk Penanaman Jagung Serentak, Wujudkan Ketahanan Pangan

BACA JUGA:Penguatan Ketahanan Pangan, Polres Mukomuko Siapkan 212 Hektar Lahan Tanaman Jagung

Artinya, kata Posma, presentase dukungan DD untuk program ketahanan pangan tahun ini masih mengacu kepada Permendes lama yakni sebesar 20 persen.

"Dari proses validasi APBDes TA 2025 yang sudah kita kerjakan kepada beberapa desa belum ada perubahan presentase dukungan DD terhadap program ketahanan pangan.