Begini Regulasi Honorer Bisa jadi PPPK Penuh Waktu

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 15 Jan 2025 - 21:13

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB), Rini Widyantini-Radar Utara/Benny Siswanto-

9. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat

10.Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.

11.Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan

12.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

begini regulasi honorer bisa jadi pppk penuh waktu                             radarutara.bacakoran.co – ulasan terkait keputusan menpan rb no 16 tahun 2025 tentang pppk paruh waktu, terus bergulir sejak diterbitkan, 13 januari 2025. secara aturan, skenario menjadikan kalangan honorer atau non asn menjadi pppk. 
menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menteri panrb), rini widyantini, mengungkap skenario pemerintah tersebut, mesti secara bertahap. 
sesuai aturan tersebut, tenaga honorer yang terdaftar dalam pangkalan data badan kepegawaian negara (bkn), akan lebih dulu diangkat sebagai pppk paruh waktu.
"masa perjanjian kerja pppk paruh waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi pppk," begitu bunyi diktum ketiga belas. 
baca juga:dua kali diperpanjang, pendaftar pppk tahap ii melejit
baca juga:guru honor yang masuk data base bkn diminta daftar pppk atau ini konsekuensinya...
tahapan perekrutan pppk paruh waktu 
- pengusulan rincian kebutuhan formasi kepada menteri panrb 
- rincian kebutuhan pppk paruh waktu non asn wajib diusulkan seluruhnya oleh pejabat pembina kepegawaian (pppk)
- menteri panrb menetapkan rincian kebutuhan formasi instansi yang terdiri dari kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit penempatan
- usulan nomor induk pppk kepada kepala bkn maksimal 7 hari kerja setelah adanya penetapan rincian pppk paruh waktu dari menteri panrb
baca juga:honorer tak lulus seleksi diusulkan jadi pppk paruh waktu 
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii diperpanjang lagi, ini alasannya...
- kepala bkn menetapkan nomor induk pppk/nomor identitas pegawai asn, paling lambat 7 hari kerja sejak waktu penyampaian dari ppk
- ppk tetapkan pengangkatan pppk paruh waktu sesuai perundang-undangan yang berlaku.
dalam suratnya itu, menteri rini menjelaskan, tenaga non asn yang akan diangkat menjadi pppk paruh waktu selain wajib terdaftar dalam pangkalan data non asn milik bkn juga wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. telah mengikuti seleksi cpns tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau 
b. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi pppk 1 atau tahap 2 namun tidak bisa mengisi lowongan kebutuhan. 
baca juga:honorer tak lulus seleksi diusulkan jadi pppk paruh waktu 
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii diperpanjang lagi, ini alasannya...
ppk bisa batalkan pengangkatan pppk penuh waktu 
penjelasannya disampaikan pada diktum kedelapan, tentang prasyarat seorang pppk paruh waktu tak diangkat menjadi pppk penyebabnya adalah :
1. meninggal dunia
2. mengundurkan diri
3. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan surat edaran kepala bkn.
setelah serangkaian persiapan dilakukan, ppk instansi pusat dan daerah diminta untuk menetapkan jangka waktu bekerja dan jam kerja pppk paruh waktu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan karakteristik pekerjaan. 
baca juga:dua kali diperpanjang, pendaftar pppk tahap ii melejit
baca juga:guru honor yang masuk data base bkn diminta daftar pppk atau ini konsekuensinya...
pppk paruh waktu melakukan perencanaan kinerja untuk menyusun sasaran kinerja pegawai (skp) sesuai target dalam perjanjian kerja. 
evaluasi pppk paruh waktu 
- evaluasi kinerja triwulan dan tahunan pppk paruh waktu dilakukan berdasarkan capaian kinerja organisasi
- hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum ketujuh belas digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi pppk. 
pendapatan dan sumber anggaran pppk paruh waktu 
dijelaskan dalam diktum kesembilan belas, bahwa pppk paruh waktu diberikan upah paling sedikit sesuai dengan besaran yang diterima saat menjadi pegawai non asn atau sesuai dengan upah minimum yang berlaku suatu wilayah. 
baca juga:honorer tak lulus seleksi diusulkan jadi pppk paruh waktu 
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii diperpanjang lagi, ini alasannya...
sumber pendanaan untuk upah pppk paruh waktu dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 
pppk paruh waktu mendapatkan upah dan fasilitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ketentuan pemberhentian pppk paruh waktu 
1. diangkat jadi pppk atau cpns;
2. mengundurkan diri 
3. meninggal dunia
baca juga:dua kali diperpanjang, pendaftar pppk tahap ii melejit
baca juga:guru honor yang masuk data base bkn diminta daftar pppk atau ini konsekuensinya...
4. melakukan penyelewengan terhadap pancasila dan uud republik indonesia tahun 1945
5. mencapai batas usia pensiun jabatan dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja
6. terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah
7. tidak cakap secara jasmani dan/atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban
8. tidak berkinerja
9. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat
baca juga:honorer tak lulus seleksi diusulkan jadi pppk paruh waktu 
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii diperpanjang lagi, ini alasannya...
10.dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan 
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun.
11.dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
12.menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 16 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan