Ada Peluang Penambahan Dana ke Desa, Ini Regulasi Penentunya

ada peluang penambahan dana ke desa, ini regulasi penentunya radarutara.bacakoran.co - komponen siltap atau penghasilan tetap desa, kedepan akan bertambah. kepastiannya sudah ditegaskan dalam undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.  dalam beleid itu, menerangkan diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 (satu pasal, yakni pasal 5a yang berbunyi :  ayat (1) "desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi dan kebun produksi berhak mendapatkan dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ayat (2) " ketentuan mengenai dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah" baca juga:dana desa tahun 2025 untuk apa saja? ini penjelasan lengkapnya baca juga:tahun depan, blt dana desa tetap dianggarkan, kpm sasaran ditentukan musdes pegiat lingkungan, sony taurus, saat dibincangi soal ini menyampaikan, secara regulasi pasal tambahan yang menjadi sisipan  hasil revisi uu desa tersebut, secara moril memiliki tujuan yang baik.  tinggal lagi, kata dia, pada level eksekutorialnya akan ditilik lewat rumpun aturan berupa peraturan pemerintah atau pp hingga peraturan lainnya yang nantinya bisa menjadi hipotesa tentang hal yang paling mendasari lahirnya tambahan pada beleid yang sudah berusia 3 dasawarsa ini.  "makanya, tinggal kita nanti melihat bagaimana konsep atau regulasi teknis operasional yang akan ditelurkan berupa peraturan pemerintah nantinya," ujarnya, senin, 13 januari 2025.  membaca hasil revisi uu desa ini, tidak sedikit lintas sektor yang sangat menanti produk hukum turunannya. seperti sudah diulas ru edisi senin, 13 januari 2025, bahwa revisi uu yang secara umum memberikan penambahan masa jabatan kepala desa hingga badan permusyawaratan desa (bpd) hingga 8 tahun dan dapat menjawab 2 kali sehingga bisa menjadi penyelenggara pemerintahan di desa selama 16 tahun itu, juga membawa beberapa misi lain.  baca juga:tak hanya fisik, seluruh laporan administrasi dana desa harus tuntas baca juga:fantastis...dana desa lebong tandai ta 2025 mencapai rp1,5 miliar beberapa pp yang akan diterbitkan meliputi : peraturan pemerintah terkait perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil; peraturan pemerintah terkait pengelolaan bumdes; peraturan pemerintah terkait dengan pendapatan desa dan penyaluran dana alokasi umum ke rkudes; peraturan pemerintah terkait dengan tunjangan purna tugas bagi kades, bpd dan perangkat desa; peraturan pemerintah terkait syarat tambahan calon perangkat desa, komponen pendapatan atau siltap perangkat yang dituangkan dalam perda; peraturan pemerintah terkait dengan pencalonan kepala desa dan pilkades dengan calon tunggal; peraturan pemerintah terkait dengan dana konservasi dan/atau dana rehabilitas untuk desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi; baca juga:bukan mutlak untuk perjalanan dinas, ini peruntukan alokasi operasional 3 persen dana desa baca juga:lanjutkan pembangunan ta 2025, serapan dana desa suka maju tahun 2024 tuntas "harapannya, pp akan menambah komponen siltap desa nantinya memiliki visi luhur tentang pelestarian hutan yang merupakan warisan penting yang harus dijaga dan penjarahan lingkungan. begitu juga desa, sebagai entitas yang bersinggungan langsung dengan alam, wajib memiliki sense of crisis atas persoalan lingkungan yang terjadi," ungkapnya berharap. seperti diketahui, rancang bangun sebuah aturan, secara prinsip melalui tahapan yang mencerminkan proses perumusan produk hukum yang baik.  pernah disampaikan ahli hukum tata negara (htn) universitas gadjah mada, dr zainal arifin, pembangunan sebuah regulasi khususnya undang-undang tidak hanya wajib melalui kajian teoritis, akademis dan politik serta dilaksanakan dengan semangat partisipatif.  "untuk itu, proses rancang bangun hukum harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas serta dilalui dengan proses yang benar baik secara teoritis dan praktik nantinya," ungkapnya.  baca juga:dana desa tahun 2025 untuk apa saja? ini penjelasan lengkapnya baca juga:tak hanya fisik, seluruh laporan administrasi dana desa harus tuntas acap terdengar, lanjut zainal yang terkenal sebagai aktivitas demokrasi bersama dengan sejawat akademisi lain seperti  akademisi dari sekolah tinggi hukum, jentera jakarta, bivitri susanti, tak jarang terjadi selama proses pembuatan regulasi terkesan mengenyampingkan teori.  "sering terdengar, ahh itukan teori. padahal teori ini prinsip. dengan pemahaman teori, maka akan meminimalisir kekeliruan bahkan pelanggaran dalam sebuah produk hukum," tegasnya.  menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal (mendes pdt) yandri susanto, mengutarakan, penggunaan dana desa 2025 salah satunya adalah untuk program makan bergizi gratis. selain, bantuan langsung tunai (blt) dd yang menjadi mandatory dalam permendes pdt nomor 2 tahun 2024 tentang fokus penggunaan dana desa 2025.  dia memaknai, paling tidak anggaran yang digunakan untuk makan bergizi gratis saban tahunnya bersumber dari alokasi 20 persen dari pagu dana desa yang telah dialokasikan pemerintah. diketahui, pemerintah tahun 2025 ini mengalokasi dana desa sebesar rp 71 triliun. anggarannya dialokasikan kepada 75.259 desa dan menyebar pada 434 kabupaten/kota.  baca juga:fantastis...dana desa lebong tandai ta 2025 mencapai rp1,5 miliar baca juga:bukan mutlak untuk perjalanan dinas, ini peruntukan alokasi operasional 3 persen dana desa "untuk ketahanan pangan makan siang bergizi itu dari dana desa. tadi saya sampaikan 20% dari 71 triliun dana desa tahun 2025 untuk ketahanan pangan," mendes yandri menuturkan kepada awak media, usai hadiri rapat terbatas atau ratas di kantor presiden bersama sejumlah menteri di bogor, sebagaimana dikutip antara, sabtu, 4 januari 2025. 

Tag

• # aturan turunan uu desa
• # tambahan dana ke desa
• # uu desa
• # dana desa

Share

• 
• 
• 
• 
•