Banyak PP Desa Harus Dikebut Pemerintah, Mulai dari Soal Struktur Pemerintahan hingga Tambahan Dana ke Desa

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 12 Jan 2025 - 19:53

Dekan Fakultas Manajemen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Dr Halilul Khairi, disela lawatannya dalam sebuah momentum di Bengkulu Utara, dua hari lalu.-Radar Utara/Benny Siswanto-

Membaca salinan UU Desa, sejumlah proyeksi mandatory sudah melugas peraturan pemerintah yang mesti segera ditelurkan, sebagai tindak lanjut.

Revisi UU yang secara umum memberikan penambahan masa jabatan kepala desa hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hingga 8 tahun dan dapat menjawab 2 kali sehingga bisa menjadi penyelenggara pemerintahan di desa selama 16 tahun itu, juga membawa beberapa misi lain.

Beberapa PP yang akan diterbitkan meliputi :

- Peraturan Pemerintah terkait perangkat desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;

- Peraturan Pemerintah terkait Pengelolaan BUMDes

- Peraturan Pemerintah terkait dengan Pendapatan desa dan Penyaluran Dana alokasi Umum ke RKUDes;

- Peraturan Pemerintah terkait dengan tunjangan purna tugas bagi Kades, BPD dan perangkat desa;

- Peraturan Pemerintah terkait syarat tambahan calon perangkat desa, komponen pendapatan atau siltap perangkat yang dituangkan dalam Perda;

- Peraturan Pemerintah terkait dengan pencalonan kepala desa dan Pilkades dengan calon tunggal;

- Peraturan Pemerintah terkait dengan dana konservasi dan/atau dana rehabilitas untuk desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi;

banyak pp desa harus dikebut pemerintah, mulai dari soal struktur pemerintahan hingga tambahan dana ke desa                             radarutara.bacakoran.co - peraturan pemerintah atau pp atas undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, cukup banyak yang mesti dibuat dan dikebut karena berkaitan dengan kelindan regulasi teknis dan operasional baik untuk pemerintah daerah hingga pemerintah desa di tataran operasional. 
diketahui, revisi kedua atas uu yang lahir tahun 2014 tersebut, secara makro telah menginformasikan regulasi apa saja yang mesti ditindaklanjuti pemerintah. 
dekan fakultas manajemen institut pemerintahan dalam negeri (ipdn), dr halilul khairi, saat diwawancarai ru, tak menampik kalau saat ini pemerintah masih mematangkan produk hukum turunan atas uu desa.
"saat ini sedang disusun pp-nya," ujar halilul khairi, saat berada di provinsi bengkulu, sabtu, 11 januari 2025. 
baca juga:mendagri rilis surat terkait frasa dapat diperpanjang dalam uu desa yang baru, singgung soal penghapusan desa
baca juga:jika kelurahan jadi desa, asetnya kemana? ini penjelasanya versi uu desa 
tak banyak yang disampaikan halilul. namun dia menjelaskan, semangat dari uu desa yang selama perjalannya telah melewati 2 kali perubahan, tidak lepas dari komitmen pemerintah yang menempatkan desa sebagai bagian integral pembangunan strategis nasional. 
maka muncullah pemaknaan, "semangat pembangunan dari pinggiran" yang secara mandatory menempatkan pemerintahan desa sebagai subjeknya. 
"pada prinsipnya, skema pembangunan terintegrasi baik infrastruktur maupun non infrastruktur antara pusat, daerah dan desa adalah merupakan upaya percepatan pembangunan nasional," jelasnya menyampaikan. 
birokrat di lingkungan kementerian dalam negeri (kemendagri) asal bengkulu yang terbilang cukup sering kentara pemikirannya yang dituangkan dalam tulisan di kanal pribadinya ini menegaskan, dinamika regulasi tidak lepas dari dinamika  yang muncul lantaran pengaruh perkembangan zaman, teknologi hingga peradaban. 
baca juga:regulasi pilkades dan bpd menunggu penyesuaian uu desa
baca juga:bumdes sudah sarang korupsi, diatur di uu desa yang baru, tapi tak bisa langsung langsung berlaku. ini penyeba
dalam kacamata ideal, terus dia, birokrasi yang merupakan penjembat sistem pelayanan publik kini sudah berada pada tantangan yang mampu menjawab sejumlah problematika kompleks. 
"karenya sistem pemerintahan ini terus didesain dan dilakukan reformasi untuk mampu menjalankan fungsinya sebagai problem solver," ujarnya.
membaca salinan uu desa, sejumlah proyeksi mandatory sudah melugas peraturan pemerintah yang mesti segera ditelurkan, sebagai tindak lanjut. 
revisi uu yang secara umum memberikan penambahan masa jabatan kepala desa hingga badan permusyawaratan desa (bpd) hingga 8 tahun dan dapat menjawab 2 kali sehingga bisa menjadi penyelenggara pemerintahan di desa selama 16 tahun itu, juga membawa beberapa misi lain. 
baca juga:mendagri rilis surat terkait frasa dapat diperpanjang dalam uu desa yang baru, singgung soal penghapusan desa
baca juga:jika kelurahan jadi desa, asetnya kemana? ini penjelasanya versi uu desa
beberapa pp yang akan diterbitkan meliputi :
- peraturan pemerintah terkait perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil;
- peraturan pemerintah terkait pengelolaan bumdes
- peraturan pemerintah terkait dengan pendapatan desa dan penyaluran dana alokasi umum ke rkudes;
- peraturan pemerintah terkait dengan tunjangan purna tugas bagi kades, bpd dan perangkat desa;
- peraturan pemerintah terkait syarat tambahan calon perangkat desa, komponen pendapatan atau siltap perangkat yang dituangkan dalam perda;
baca juga:regulasi pilkades dan bpd menunggu penyesuaian uu desa
baca juga:bumdes sudah sarang korupsi, diatur di uu desa yang baru, tapi tak bisa langsung langsung berlaku. ini penyeba
- peraturan pemerintah terkait dengan pencalonan kepala desa dan pilkades dengan calon tunggal;
- peraturan pemerintah terkait dengan dana konservasi dan/atau dana rehabilitas untuk desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, hutan produksi, dan kebun produksi;

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 13 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan