BPK Segera Periksa LKPD 2024, Ini Profil Pemeriksanya, Perkembangan Isu Pusat dan Daerah Dipantau!

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 09 Jan 2025 - 19:58

BPK Segera Periksa LKPD 2024, Ini Profil Pemeriksanya, Perkembangan Isu Pusat dan Daerah Dipantau!-Radar Utara/Benny Siswanto-

bpk segera periksa lkpd 2024, ini profil pemeriksanya, perkembangan isu pusat dan daerah dipantau!                            radarutara.bacakoran.co - laporan keuangan pemerintah daerah (lkpd) tahun anggaran 2024, segera jadi obyek audit badan pemeriksa keuangan atau bpk. persiapan pemeriksaan telah dilakukan beberapa hari lalu, isu-isu strategis selama pemeriksaan akan menjadi cermatan pemeriksa.
dipantau rapat yang digelar 6 hingga 7 januari 2025, anggota v bpk, bobby adhityo rizaldi menyebutkan beberapa hal prinsip yang dimintanya menjadi cermatan dan pegangan auditor nantinya yang akan melakukan pemeriksaan atas lkpd, sehingga rakor yang digelar intern itu diminta menjadi pedoman pelaksanaan pemeriksaan. 
"kegiatan ini bertujuan untuk mendiseminasikan kebijakan pemeriksaan beserta frequently asked questions (faq) kepada seluruh pemeriksa," terang bobby dalam event yang diikuti oleh 3.800 tim pemeriksa lkpd tahun 2024. 
bobby juga mengungkapkan, pemeriksaan lkpd nantinya akan melibatkan sumber daya di auditorat utama keuangan negara (akn v dan akn vi), baik yang berada di kantor pusat hingga bpk perwakilan. 
baca juga:bpk wajib audit aset rumah dinas pejabat
baca juga:capaian baru 62,44 persen, inspektorat jemput bola tlrhp bpk ri
dia menjelaskan, untuk mempersiapkan kick off pemeriksaan atas lkpd ta 2024 di seluruh pemda se indonesia ini, pihaknya telah melakukan beberapa hal mulai dari penyempurnaan tujuan dan harapan penugasan, kebijakan pemeriksaan lkpd hingga pedoman penyusunan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah (ihkd). 
tak hanya itu saja, auditor dalam menjalankan pemeriksaan nantinya untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan sistem aplikasi pemeriksaan (siap) dalam pemeriksaan lkpd nantinya.
bpk menghendaki adanya keseragaman perlakuan dalam setiap pemeriksaan lkpd yang akan dilakukan nantinya. untuk itu, tim pemeriksa pada akn v dan akn vi diminta menggunakan perangkat lunak tersebut sebagai panduan.
"sangat penting bagi pemeriksa untuk memanfaatkan big data analytics dalam mendeteksi pola-pola tidak biasa dan potensi penyelewengan penggunaan anggaran," wejang bobby menegasi. 
baca juga:wtp diapresiasi, edwar samsi: lhp bpk ri jadi bahan evaluasi
baca juga:pemprov bengkulu raih opini wtp, ini temuan bpk ri terhadap lkpd ta 2023
soroti kejadian luar biasa kepala daerah 
rakor yang turut menegasi agar seluruh pemeriksa nantinya melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara atau spkn yang telah ada serta menjadi bagian reformasi pemeriksaan yang telah dijalankan bpk dalam sepanjang puluhan dasawarsa. 
lebih prinsip, bobby turut mengutarakan kepada tim pemeriksa lkpd 2024, dimana ada beberapa daerah perlu mempertimbangkan integritas personil kunci. 
khususnya, kata dia, daerah yang mengalami kejadian luar biasa terhadap kepala daerahnya. dia menegaskan, integritas personil kunci ini sangat penting, pasalnya dapat mempengaruhi penetapan tingkat risiko dalam pemeriksaan lkpd.
"....masalah integritas akan mencerminkan pengelolaan keuangan yang kurang baik dan menurunkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan daerah," ungkapnya.
baca juga:penyelenggaraan jalan pemprov bengkulu, bpk temukan sejumlah persoalan
baca juga:audit bpk berikan dampak pada kualitas pembangunan
turut menyoroti kualitas teknis pemeriksaan, anggota vii bpk, fathan subchi menegaskan bpk memiliki peranan strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. 
dia menyebutkan, output dari pemeriksaan maka bpk mendorong perbaikan penyusunan lkpd, penguatan sistem pengendalian intern hingga peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. 
untuk itu, dia meminta tim pemeriksa nantinya mengacu pada spkn yang secara umum memuat parameter yang mesti diacu oleh auditor atas nama bpk dalam melaksanakan tugasnya, memeriksa kepatuhan regulasi atas penyelenggaraan keuangan negara. 
regulasi yang dibuat bpk tersebut menegaskan perihal independensi, penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, pengendalian mutu hingga pemberlakuan standar pemeriksaan. 
baca juga:bpk wajib audit aset rumah dinas pejabat
baca juga:capaian baru 62,44 persen, inspektorat jemput bola tlrhp bpk ri
kitab rujukan auditor bpk dalam melakukan pemeriksaan itu memiliki legal standing yakni undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang badan pemeriksa keuangan. 
"melaksanakan pemeriksaan berkualitas sesuai spkn dengan memperhatikan isu-isu yang menjadi perhatian publik, baik di tingkat pusat maupun di daerah," tandasnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 10 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan