Waspadai Janji Pejabat Bodong Mengintai Korban

ARGA MAKMUR RU - Operasi pejabat bodong oleh pelaku kejahatan siber, agaknya tengah massif. Sederet kasus pernah terjadi. Pelaku modusnya membajak identitas pejabat penting, baik nama, foto atau media sosial yang mengatasnamakan seorang pejabat. Kemudian memberikan iming-iming program ala-ala pemerintah. 

Pantauan Radar Utara, Rabu 13 Desember 2023, salah satu pejabat teras Pemda Bengkulu Utara (BU), menjadi korban. Adalah Kabag Kesra Setkab BU, Ahmad Nuryukha Fitri, S.Pd, yang menjadi jujugan risak sindikat bandit siber. Fotonya, dirisak. Dijadikan foto profil aplikasi perpesanan WhatsApp yang menggunakan namanya.

"....ijin memberitahukan jika ada no wa yg mengatasnamakan saya mohon jangan direspon, karena itu bukan saya...," kata Ahmad Nuryukha Fitri, dikutip dari seluler miliknya, kemarin. 

Kabag Kesra yang dalam pelaksanaan APBD, dalam posisinya acap memiliki tugas-tugas yang bersifat bantuan sosial. Rerata, bagian di lingkungan sekretariat daerah itu, membopong kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada organisasi hingga perorangan seperti tokoh-tokoh agama hingga rumah ibadah. 

Kepala media ini, Ahmad bilang, belum mendapatkan laporan adanya korban. Tapi, sejawatnya di sekolah-sekolah sudah menjadi jujugan operasi bandit siber. 

"Awalnya nanyakan kabar. Trus ngabari lagi soal bantuan dari kementerian keuangan dan lain-lain," jabarnya, mencerita mereka-mereka yang dijujug pelaku. Dirinya memastikan, tidak pernah menawarkan program apapun. 

"Itu bukan saya," tegasnya.  

Sekadar mengulas, Rancangan APBD Kabupaten Bengkulu Utara (BU) Tahun Anggaran (TA) 2024 mendatang, saat dalam nota pengantar oleh kepada legislatif yang dibacakan Bupati Ir H Mian, menyampaikan slot-slot asumtifnya. 

Dalam paparannya, Bupati menjabarkan gambaran APBD tahun politik itu terdiri dari asumi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 81 miliar. Disusul lagi dari pendapatan transfer pemerintah pusat Rp 1,1 triliun sampai dengan penerimaan lainnya yang sah sebesar Rp 17,8 miliar.

Nyaris rinci, politisi PDIP itu mengungkapkan skenario fiskal yang optimis, menampal defisit yang diproyeksikan. Lantaran penerimaan pembiayaan daerah diasumsikan nilainya mencapai Rp 42 miliar. Persis, setara dengan defisit yang ditulis. Angka tersebut, berasal dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) hasil perhitungan anggaran tahun berjalan.

Lebih jauh, dalam asumsi bejana anggaran dengan bobot Rp 1,3 triliun. Mian juga menjabar beberapa proyeksi belanja. Seperti belanja operasional, kata dia, diploting Rp 879 miliar. Selain itu, untuk belanja modal dialokasikan sebesar Rp 117 miliar serta asumsi transfer sebesar Rp 258 miliar.

Selanjutnya, Bupati juga mengabarkan, ploting pusat dari slot Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah ini memiliki nominal yang relatif meningkat. Angkanya mencapai Rp 125 miliar. Turut menyelip, skenario fiskal tahun depan memproyeksikan pengeluaran pembiayaan daerah yang diasumsikan tidak lebih Rp 2,5 miliar.

Soal DBH, kata Mian, penegasannya sebagaimana dituangkan dalam Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan S-128/PK/2023 tertanggal 21 September 2023. 

Sebelumnya, bejana anggaran di daerah sektor pendapatan di Kabupaten Bengkulu Utara (BU), tahun berjalan realisasinya sudah 62 persen. Diketahui, Pendapatan Asi Daerah (PAD) yang dimotori Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tahun 2023 ini, dipatok Rp 25,7 miliar. Nominal tertingginya masih disokong maksimal dari pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar Rp 15 miliar. Realisasi hingga Oktober 2023 ini, sudah di angka Rp 8,5 miliar.

"Belanja Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 30 miliar," jabarnya, membaca.

Catatan Radar Utara, di tengah fakta seluruh fraksi DPRD BU, menyepakati rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024 untuk dijadikan peraturan daerah (Perda) pada 29 November 2023. Menukil beberapa poin penyampaian laporan badan anggaran (Banggar) dalam paripurna yang dibacakan Sekretaris Banggar, Dra Evi Fitriani. Menjabarkan adanya kesepakatan kenaikan proyeksi pendapatan daerah dari asumsi awal. Angkanya, sebesar Rp 125 M. Sehingga asumsi anggaran menjadi Rp 1,371 triliun. Silpa awalnya Rp 42 miliar, menjadi Rp 55 miliar. 

Praktis, terjadi tambahan belanja daerah sebesar Rp 139 miliar dengan total belanja daerah sebesar Rp 1,4 triliun. Dalam paparan lewat nota pengantar awal, opsi laten dipaparkan eksekutif. Defisit anggaran yang terjadi, bakal ditampal dengan skenario pembiayaan netto daerah. (bep)