Sri Mulyani Rencanakan Realokasi TKD, Ini Lokus Anggarannya

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 03 Jan 2025 - 21:24

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati -istimewa-

sri mulyani rencanakan realokasi tkd, ini lokus anggarannya                            radarutara.bacakoran.co - skenario realokasi atas transfer ke daerah (tkd), kini tengah dipersiapkan pemerintah. menteri keuangan, sri mulyani, sekaligus bendahara umum negara (bun), tengah mempersiapkan hal ini.
secara umum, lokus realokasi yang kini diminta ke seluruh pemda melakukan pencadangan tkd mulai dari dana bagi hasil; dana alokasi umum; dana alokasi khusus fisik dan dana tambahan infrastruktur.
kepastian adanya kemungkinan realokasi anggaran alih-alih untuk mendukung program strategis nasional, sudah dilugas rencananya lewat surat edaran (se) bersama dengan nomor se 900.1.3/6629.a/sj dan nomor se-1/mk.07/2024 yang diteken mendagri dan menteri keuangan, turut mencantumkan penegasan perihal fokus penggunaan dana desa 2025. 
via se tertanggal 11 desember 2024 itu, pemerintah pusat meminta agar daerah melakukan pencadangan atas beberapa pos anggaran yang masuk dalam transfer ke daerah tahun 2025. dana desa, menjadi salah satu poin penegasan beleid yang membuka peluang adanya realokasi anggaran di tahun ini. 
baca juga:alokasi tkd turun, edwar samsi: kinerja opd patut dipertanyakan
baca juga:tkd bengkulu bertekad ukir sejarah, saleh: ambil bagian menangkan prabowo-gibran satu putaran
lewat se bersama itu, sri mulyani menerangkan, menindaklanjuti arahan presiden republik indonesia pada sidang kabinet yang digelar 6 november 2024, diminta melakukan reviu kembali belanja negara, tak terkecuali tkd tahun anggaran 2025. 
obyek reviu anggaran 2025 meliputi
- alokasi transfer ke daerah untuk pembangunan infrastruktur 
- alokasi dana alokasi umum atau dau pendidikan non-gaji
- dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur 
- dana desa difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan
baca juga:alokasi tkd turun, edwar samsi: kinerja opd patut dipertanyakan
baca juga:tkd bengkulu bertekad ukir sejarah, saleh: ambil bagian menangkan prabowo-gibran satu putaran
pemerintah menerangkan se bersama yang diteken menteri sri mulyani dan mendagri tito karnavian itu, bertujuan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah penyusunan, penyesuaian dan pelaksanaan apbd 2025 yang bersumber dari tkd. 
lebih teknis lagi, turut dijelaskan, pemerintah daerah se indonesia yang saat ini tengah melakukan verifikasi rancangan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) oleh tim anggaran pemerintah daerah (tpad) untuk kemudian disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah (ppkd), setelah mendapatkan persetujuan sekda selaku ketua tapd itu, mulai mempersiapkan skenario pencadangan anggaran. 
pencadangan yang kini masih menunggu penetapan angka-angkanya dari menteri sri mulyani itu, meliputi dbh, dau, dak fisik dan dana tambahan infrastruktur atau dti. 
"besaran tkd yang dicadangkan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh menteri keuangan," terang poin ke 4 dalam penegasan huruf e ketentuan.
baca juga:alokasi tkd turun, edwar samsi: kinerja opd patut dipertanyakan
baca juga:tkd bengkulu bertekad ukir sejarah, saleh: ambil bagian menangkan prabowo-gibran satu putaran
"besaran tkd yang dicadangkan tersebut dapat direalokasi; atau/atau digunakan, sesuai dengan prioritas pemerintah yang ditetapkan oleh menteri keuangan," tegas poin ke 5. 
lokus potensi realokasi anggaran ke daerah 
postur tkd dalam apbn 2025 sudah menegasi angka-angkanya yang disalurkan ke seluruh pemerintah daerah totalnya sebesar rp 919,87 triliun. 
1. alokasi dbh rp 192,28 triliun, terdiri dari :
- dbh pajak : rp 77,30 triliun 
- dbh sumber daya alam : rp 85,92 triliun
baca juga:alokasi tkd turun, edwar samsi: kinerja opd patut dipertanyakan
baca juga:tkd bengkulu bertekad ukir sejarah, saleh: ambil bagian menangkan prabowo-gibran satu putaran
- dbh lainnya (dbh sawit) : rp 1,25 triliun. 
- dbh 2024 senilai rp 27,81 triliun (penyaluran dbh kurang bayar 2024)
2. dau rp 446,63 triliun, terdiri dari : 
- dau yang tidak ditentukan penggunaannya rp 360,51 triliun 
- dau yang ditentukan penggunaannya sebesar rp 86,12 triliun 
(untuk mendukung penggajian formasi pppk, pendanaan kelurahan dan pendanaan layanan publik bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum).
baca juga:alokasi tkd turun, edwar samsi: kinerja opd patut dipertanyakan
baca juga:tkd bengkulu bertekad ukir sejarah, saleh: ambil bagian menangkan prabowo-gibran satu putaran
3. dak fisik rp 36,95 triliun, rencana awal untuk : 
- mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 
- penguatan daya saing usaha, 
- pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, 
- percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
4. dana otonomi khusus rp 17,52 triliun, terbagi dalam dana tambahan infrastruktur rp 3 triliun, terdiri dari :
baca juga:alokasi tkd turun, edwar samsi: kinerja opd patut dipertanyakan
baca juga:tkd bengkulu bertekad ukir sejarah, saleh: ambil bagian menangkan prabowo-gibran satu putaran
- dti 6 provinsi yakni provinsi papua barat daya, papua pegunungan, papua tengah, papua selatan, papua barat dan papua, totalnya rp  1.920.956.017 miliar atau rp 1,9 triliun.
- dti untuk 42 kabupaten/kota di wilayah provinsi papua barat daya, papua pegunungan, papua tengah, papua selatan, papua barat dan papua, totalnya rp 1.079.043.983 atau rp 1,079 triliun.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 4 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan