Verif DPA SKPD, Lelang Proyek 2025 Lebih Cepat?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 01 Jan 2025 - 20:52

Sektor padat karya seperti konstruksi, menjadi lapangan kerja yang turut menunggu kegiatan APBD. Verif DPA SKPD, Lelang Proyek 2025 Lebih Cepat?-Radar Utara/Benny Siswanto-

verif dpa skpd, lelang proyek 2025 lebih cepat?                            radarutara.bacakoran.co - idealnya laju kegiatan apbd 2025, tidak molor seperti tahun-tahun lampau. dengan pengesahan perda nomor 1 tentang apbd yang dilakukan pada akhir november 2024, kegiatan anggaran yang ditampung dalam bejana senilai rp1,3 triliun, penyerapannya bisa lebih cepat untuk menggeliatkan perekonomian di daerah. 
ketua dprd bengkulu utara, parmin, sip, mengharapkan dengan telah terbitnya nomor register apbd 2025 dari pemprov bengkulu, akan memberikan dampak geliat kegiatan ekonomi di daerah bisa lebih cepat. 
"tentu kami mengharapkan pelaksanaan apbd tidak molor hingga bulan april misalnya. karena secara waktu, mulai dari pengesahan, relatif sudah dilakukan sebulan sebelum paripurna tahun anggaran 2024," ujar parmin. 
politisi pdip itu juga mengingatkan, urgensi laju anggaran yang idealnya lebih cepat, bukan hanya mengantisipasi terjadinya proyek tidak rampung. 
baca juga:proyek rth mukomuko tuntas, dewan minta perapian bangunan dipercepat
baca juga:dewan bakal panggil kepala dinkes, soal proyek tak tuntas
bejana anggaran daerah, terus parmin, turut menampung beberapa kebijakan strategis yang mengait pada penyelenggaraan operasional dan pemerintahan desa. 
"kita ketahui, desa menjadi salah satu episentrum pembangunan nasional berdasarkan amanat uu desa," lugasnya.
komponen tkd kabupaten bengkulu utara 2025
dau rp 684.917.569.000.
terdiri dari : dau tidak ditentukan penggunaannya rp 583.783.777.000; dau ditentukan penggunaannya rp 101.133.792.000. 
baca juga:nilai proyek replanting bengkulu utara tembus 30,7 milyar
baca juga:kejar tayang proyek ujung tahun anggaran 
nominal dengan nilai rp 101.133.792.000, pembagiannya telah dirinci pemerintah yakni meliputi gaji pppk rp 4.646.275.000; pendanaan kelurahan rp 1.000.000.000; 
dau bidang pendidikan rp 69.055.279.000; dau bidang kesehatan rp 3.041.180.000; dau bidang pekerjaan umum rp 13.391.058.000;
dana desa bengkulu utara 2025 sebesar rp 171.843.906.000. dana bagi hasil (dbh) rp 126.189.846.000, dana alokasi khusus (dak) fisik rp 39.599.522.000 serta dana alokasi khusus (dak) non fisik rp 178.417.033.000.
kepala badan keuangan dan aset daerah (bkad) bengkulu utara, masrup, m.si, saat dibincangi ru menjelaskan setelah mendapatkan nomor register (noreg) dari pemprov bengkulu atas apbd 2025. aktivitas di daerah, terus dia, kini melanjut ke tahapan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) pada setiap skpd. 
baca juga:waktu mepet, proyek ruang terbuka hijau mukomuko dikebut
baca juga:proyek rehabilitasi los pasar ikan di mukomuko tuntas
"noreg sudah terbit dan kini sedang verifikasi dpa skpd," masrup menuturkan, rabu, 1 januari 2025 via seluler. 
verifikasi dpa ini sebagaimana diatur dalam aturan terkait pengelolaan keuangan daerah, turut memberikan tenggat waktu di beberapa tahapan. 
waktu yang dimaksud, mulai dari kick off tim anggaran pemerintah daerah (tapd) selaku motor verifikasi atas rancangan dpa bersama kepala skpd, yakni selama 15 hari sejak ditetapkannya penjabaran apbd dalam peraturan kepala daerah. 
setelah rampung, pejabat pengelola keuangan daerah (ppkd), akan mengesahkan rancangan dpa setiap skpd berdasarkan persetujuan sekretaris daerah selaku ketua tapd. 
baca juga:proyek rth mukomuko tuntas, dewan minta perapian bangunan dipercepat
baca juga:dewan bakal panggil kepala dinkes, soal proyek tak tuntas
begitu dpa telah disahkan, paling lambat 7 hari sejak disahkan, ppkad menyerahkan dpa kepada skpd bersangkutan, kepala satuan kerja pengawasan daerah dan badan pemeriksa keuangan (bpk). 
dpa yang telah disahkan itu, nantinya akan menjadi rujukan pelaksanaan kegiatan anggaran di setiap skpd oleh kepala skpd dalam kapasitasnya sebagai pengguna anggaran sekaligus pengguna barang. 
mencermati laju pembahasan anggaran, bejana anggaran tahun 2025 memiliki asumsi belanja dengan jurang defisit alias kekurangan anggarannya tembus rp 32 miliar. 
dalam r-abpd 2025, menjelaskan pendapatan asli daerah diasumsikan sebesar rp 1.308,9 miliar atau rp 1,3 triliun lebih. pendapatan transfer asumsinya rp 1.187,8 miliar serta lain-lain pendapatan daerah yang sah angkanya rp 9,2 miliar. 
baca juga:nilai proyek replanting bengkulu utara tembus 30,7 milyar
baca juga:kejar tayang proyek ujung tahun anggaran 
belanja daerah rp 1.341,4 miliar yang masih didominasi belanja operasional sebesar rp 938,5 miliar. pula direncanakan belanja modal sebesar rp 133,9 miliar, ada juga belanja transfer di angka rp 264 miliar. 
sedangkan belanja tidak terduga (btt) angkanya diploting menjadi rp 5 miliar. secara makro, anggaran tahun ini mengalami penurunan. besaran tkd 2024 angkanya rp 1.224,1 miliar. sedangkan tahun 2025 menjadi rp 1.200,9 miliar, maka terjadi margin negatif di angka rp 23,1 miliar. 
langkah laten daerah adalah merumuskan pembiayaan netto daerah dengan menggunakan hitungan adanya sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun anggaran sebelumnya sebesar rp 35 miliar, menjadi opsi menampal jurang defisit anggaran yang terjadi. pemda juga masih merencanakan kembali memberikan penyertaan modal sebesar rp 2,5 miliar.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 2 JANUARI 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan