Pilkades Diundur, Kada Diminta Evaluasi ASN Penjabat Kades

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 26 Dec 2024 - 20:46

Sekda BU, H Fitriansyah, S.STP, MM -Radar Utara/Benny Siswanto-

pilkades diundur, kada diminta evaluasi asn penjabat kades                            radarutara.bacakoran.co - evaluasi asn yang ditugaskan menjadi penjabat atau pj kepala desa oleh kepala daerah, sudah harus dilakukan menuju tutup tahun anggaran. 
hal ini disampaikan pegiat anti korupsi, melyan sori, menyikapi kembali terbukanya peluang mundurnya pelaksanaan pilkades yang diagendakan digelar 2025 mendatang, lantaran aturan turunan atas uu desa hasil revisi kedua yang hingga kini belum rampung. 
"kepala daerah sudah harus melakukan evaluasi kepada para asn yang tengah menjadi penjabat kades," ujarnya, kamis, 26 desember 2024. 
evaluasi bahkan penyegaran di lingkungan pemerintahan desa, kata dia, sangat strategis dilakukan untuk mengantisipasi potensi oligarki di tatanan pemerintahan desa. 
baca juga:pilkades gelombang ii 2025 bengkulu utara batal
baca juga:tunggu aturan turunan, jabatan pj kades bakal diperpanjang, pilkades ditunda
selain itu, sebagai asn yang ditugaskan kepala daerah, seorang pj kades memiliki tugas mengantarkan desa hingga terpilihnya seorang kades definitif berdasarkan proses demokratis yang diatur oleh perundangan. 
"poin evaluasi yang tak kalah penting adalah motivasi pj kades dalam mengantisipasi praktik koruptif, sampai dengan gebrakan nyata terukur, khususnya di sektor penataan birokrasi dan tertib administrasi keuangan yang mestinya menjadi fokus seorang pj kades," terangnya. 
anatomi dana desa tahun 2025 telah masuk dalam penegasan kementerian keuangan (kemenkeu) lewat direktorat jenderal perimbangan keuangan (djpk). 
seperti dituangkan dalam surat nomor : s-116/pk/2024 tertanggal 19 september 2024, alokasi dana desa tahun depan nilainya sebesar rp 71 triliun. diketahui, dana desa provinsi bengkulu ta 2025 totalnya senilai rp 1.036.861.150.000.
baca juga:kepastian pilkades 2025, 27 desa tunggu aturan turunan
baca juga:pilkades paw tunggu aturan turunan 
dana desa provinsi bengkulu tahun 2025 
1. kabupaten bengkulu selatan rp 105.969.594.000 
2. kabupaten bengkulu utara rp 171.843.906.000
3. kabupaten rejang lebong rp 101.377.487.000
4. kota bengkulu (nihil)  
5. kabupaten kaur rp 138.554.648.000
6. kabupaten seluma rp 142.283.328.000
baca juga:anggaran untuk pilkades belum tercover di apbd murni, begini kata dewan
baca juga:27 desa akan gelar pilkades 2025, dpmd: anggaran siap, tunggu se pemerintah pusat
7. kabupaten mukomuko rp 119.035.349.000
8. kabupaten lebong rp 71.041.841.000
9. kabupaten kepahiang rp 80.542.150.000
 10.kabupaten bengkulu tengah rp 106.212.847.000
membaca komposan penerimanya, kabupaten bengkulu utara diketahui menjadi daerah di provinsi bengkulu yang mendapatkan dana desa terbesar tahun depan.
daerah ini pun menjadi kabupaten dengan alokasi dana bagi hasil (dbh) sawit paling besar kedua di provinsi bengkulu setelah kabupaten mukomuko untuk tahun 2024.
baca juga:dana pilkades paw harus disiapkan
baca juga:belum ada pembahasan pilkades 2025 
warta ru, pernah menurunkan laporan barisan asn pengelola dana miliaran dana desa di kabupaten bengkulu utara (bu), berpotensi diperpanjang hingga oktober tahun depan. 
secara jadwal, daerah ini sudah memetakan jumlah peserta pilkada serentak gelombang kedua 2025 adalah kades hasil pilkades serentak gelombang pertama tahun 2019. 
sekda bengkulu utara, h fitriansyah, sstp, mm, menerangkan, daerah melalui dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd), kini masih mengkaji regulasi-regulasi teknis, khususnya perihal pilkades paw, sembari menunggu perkembangan regulasi dalam aturan turunan sebagai rujukan operasional di daerah. 
"pilkades langsung ataupun pilkades paw, anggarannya wajib disediakan dari apbdes," sekda fitriansyah, minggu, 15 desember 2024. 
baca juga:masih ada yang tanya, ini tahapan utama pilkades paw
baca juga:pilkades gelombang i di mukomuko dilaksanakan tahun 2030
dia juga mewanti-wanti agar para asn yang tengah menjadi pj kades, agar menjaga integritasnya dalam tugas. catatan ru, sudah pernah terjadi beberapa kali, asn yang ditugaskan menjadi pj kades, justru turut masuk dalam jerembab pusara korupsi dana desa. catatan ru, setidaknya sudah ada 2 asn menjadi terpidana, kemudian dipecat dari statusnya sebagai asn.
"insan birokrat harus memiliki 3 hal prinsip. pertama, memiliki integritas, kedua profesional dan kompeten serta ketiga adalah melayani. inilah khittah dari asn yang sebenarnya," sekda mengingatkan.
sebaran desa dipimpin pj kades di bengkulu utara 
puluhan asn di lingkungan pemda bengkulu utara yang menjadi pj kades menyebar di kecamatan batiknau yakni desa air manganyau; kecamatan air napal di desa selubuk;
kecamatan marga sakti sebelat di desa suka negara; kecamatan napal putih di desa tanjung alai dan desa kinal jaya; kecamatan hulu palik, desa kota lekat, air baus ii dan kota lekat mudik;
baca juga:pilkades gelombang ii 2025 bengkulu utara batal
baca juga:tunggu aturan turunan, jabatan pj kades bakal diperpanjang, pilkades ditunda
kecamatan ketahun, desa talang baru, desa melati harjo dan desa bukit tinggi. kecamatan air padang, desa sukarami, retes dan talang ulu;
kecamatan padang jaya, desa tambak rejo, desa tanah tinggi dan sido luhur. kecamatan tanjung agung palik di desa lubuk semantung serta kecamatan enggano yakni di desa banjarsari. 
jumlah pj kades bertambah lagi. kondisi ini disebab, kades definitif yang menjadi terpidana, lantaran terseret kasus korupsi dana desa yang telah berkekuatan hukum tetap. 
kemudian, kekosongan kades definitif lantaran pejabat hasil pemilihan secara demokratisnya meninggal dunia, seperti yang terjadi di desa serangai kecamatan batik nau dan terbaru di desa genting perangkap kecamatan air besi.
baca juga:kepastian pilkades 2025, 27 desa tunggu aturan turunan
baca juga:pilkades paw tunggu aturan turunan 
ada juga kades hasil pilkades serentak yang tidak dapat melaksanakan tugasnya lantaran sakit dan akhirnya memilih mundur, seperti yang terjadi di desa sidodadi kecamatan arma jaya. 
pj kades yang sudah cukup lama juga terjadi di desa gardu kecamatan arma jaya. itu lantaran, kades terpilihnya harus dianulir berdasarkan putusan pengadilan, lantaran cacat hukum. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 27 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan