Setahun Terakhir, Penahanan Laju Deforestasi di Bengkulu Capai 86 Persen

Reporter: Doni Aftarizal |

Editor: Ependi |

Senin , 23 Dec 2024 - 21:11

KKI Warsi bersama Kadis LHK Provinsi Bengkulu saat memaparkan laju deforestasi kawasan hutan-Radar Utara/ Doni Aftarizal-

setahun terakhir, penahanan laju deforestasi di bengkulu capai 86 persen                            bengkulu.radarutara.bacakoran.co - upaya menahan laju deforestasi atau kehilangan kawasan hutan di provinsi bengkulu selama satu tahun terakhir, diklaim mencapai 86 persen.
ini disampaikan manajer program komunikasi dan informasi kki warsi, rudi syaf saat memaparkan catatan akhir tahun 2024 dengan tema menahan laju deforestasi, meningkatkan ekonomi dan memperbaiki iklim, senin 23 desember 2024.
menurut rudi, perubahan tutupan kawasan hutan di provinsi bengkulu, terus dipantau pihaknya dengan melakukan pengamatan melalui citra satelit.
"dari pengamatan itu, tutupan hutan di bengkulu tahun 2022 mencapai 653.422 hektar (ha), 2023 645.116 ha dan 2024 643.961 ha," ungkap rudi.
baca juga:komitmen perempuan di bengkulu jaga kawasan hutan
baca juga:gandeng latun, pemda bahas rencana hutan adat 
dari pengamatan itu, lanjut rudi, menunjukkan laju deforestasi di provinsi bengkulu rentang waktu antara tahun 2022-2023 mencapai 8.306 hektar.
"sementara rentang waktu tahun 2023-2024 turun menjadi 1.155 ha. dengan demikian upaya menahan laju deforestasi rentang waktu tahun 2023-2024 mencapai 86 persen, dibandingkan tahun sebelumnya atau rentang waktu 2022-2023," kata rudi.
rudi menjelaskan, adapun tutupan hutan yang tumbuh selama tahun 2024 terjadi para kawasan hutan berupa area peruntukan lain (apl), hutan lindung (hl), taman nasional (tn), cagar alam (ca) dan taman buru (tb).
"sedangkan tutupan yang berkuran yakni pada kawasan hutan produksi terbatas (hpt), hutan produksi (hp), dan taman wisata alam (twa)," papar rudi.
sementara itu, kadis lingkungan hidup dan kehutanan (lhk) provinsi bengkulu, safnizar, s.hut, mp mengatakan, dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak.
baca juga:pemkab terlibat, waktu garap hutan sosial 35 tahun!
baca juga:yayasan pphtb targetkan peroleh data kondisi hutan tropis dan pesisir
"dalam artian tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah sendiri. apalagi di provinsi bengkulu ini, yang memiliki luasan kawasan hutan sekitar 923.000 ha," ujar safnizar.
apalagi, sambung safnizar, alokasi anggaran yang dimiliki pemerintah untuk menjaga atau pengamanan kawasan hutan sangat kecil. tahun ini saja hanya berkisar rp 22 juta.
"kemudian tenaga pengamanan juga sangat minim. pada setiap kph, kita hanya memiliki sekitar 5 polisi hutan (polhut). itupun rata-rata usianya sudah tidak memungkinkan untuk terus-terusan melakukan patroli," beber safnizar.
lebih jauh disampaikannya, tidak bisa dipungkiri dengan kondisi ini, sangat terbatas bagi pemerintah untuk menjaga kawasan hutan secara maksimal.
baca juga:inovasi digital simontana, penjaga kelestarian hutan indonesia
baca juga:pemcam air manjunto komitmen cegah kebakaran hutan dan lahan
"namun berkat kolaborasi, kita terbukti mampu menahan laju deforestasi. tentu kita berharap setiap elemen, termasuk ngo dapat berkontribusi untuk mendedikasikan diri menjaga kawasan hutan," singkat safnizar. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 24 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan