Perlu Direktif Khusus Daerah Tanpa Sengketa Pilkada

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Minggu , 22 Dec 2024 - 20:54

Salamun Haris-Radar Utara/ Benny Siswanto-

RADARUTARA.BACAKORAN.CO - Daerah tanpa sengketa Pilkada 2024 di Indonesia, kini masih dihadapkan dengan kendala teknis soal pengusulan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Secara aturan, KPUD baru dapat menyampaikan surat Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada DPRD Kabupaten/Kota, setelah MK merilis Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK).

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Ratu Samban, Salamun Haris, menilai perlunya direktif khusus dari pusat, menyikapi rentang waktu persiapan di daerah yang dihadapkan dengan tahapan teknis di MK, selaku penguji pertama dan terakhir atas sengketa hasil pemilihan di Indonesia saat ini.

"Aturan khusus ini, bisa saja dibuat khusus bagi daerah-daerah yang berdasarkan kajian yuridis formal, tidak memenuhi syarat gugatan ke MK, dapat segera mempersiapkan tahapan administratif dan teknis untuk pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih," tutur Salamun, Minggu, 22 Desember 2024.

BACA JUGA:Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada

Nalar pikir pengamat ini, cukup logis. Pasalnya, kalau mencermati aturan teknis UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi payung hukum Pilkada serentak 2024, tepatnya Pasal 158 ayat 2, mengatur perihal syarat formil ambang batas pengajuan permohonan sengketa di MK.

Berikut syarat formil yang ditetapkan dalam undang-undang

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;

c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;

d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU kabupaten/kota;

"Tinggal lagi, KPUD melalui rujukan tersebut mengonfirmasi pada jenjang di atasnya, sehingga akan menjadi bagian kerja mitigasi pasca pilkada. Kemudian Mendagri, menerbitkan regulasi teknisnya yang akan diacu oleh daerah," ujarnya, menilai langkah-langkah kemungkinan yang menurutnya mesti dilakukan atau setidak-tidaknya pada kontestasi berikutnya.

perlu direktif khusus daerah tanpa sengketa pilkada                             radarutara.bacakoran.co - daerah tanpa sengketa pilkada 2024 di indonesia, kini masih dihadapkan dengan kendala teknis soal pengusulan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
secara aturan, kpud baru dapat menyampaikan surat penetapan pasangan calon terpilih oleh kpu kabupaten/kota kepada dprd kabupaten/kota, setelah mk merilis buku register perkara konstitusi (brpk). 
pengamat kebijakan publik universitas ratu samban, salamun haris, menilai perlunya direktif khusus dari pusat, menyikapi rentang waktu persiapan di daerah yang dihadapkan dengan tahapan teknis di mk, selaku penguji pertama dan terakhir atas sengketa hasil pemilihan di indonesia saat ini. 
"aturan khusus ini, bisa saja dibuat khusus bagi daerah-daerah yang berdasarkan kajian yuridis formal, tidak memenuhi syarat gugatan ke mk, dapat segera mempersiapkan tahapan administratif dan teknis untuk pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih," tutur salamun, minggu, 22 desember 2024. 
baca juga:pilkada langsung : antara demokrasi dan persempit lokus korupsi 
baca juga:evaluasi penyelenggaraan pilkada 
nalar pikir pengamat ini, cukup logis. pasalnya, kalau mencermati aturan teknis uu nomor 10 tahun 2016 yang menjadi payung hukum pilkada serentak 2024, tepatnya pasal 158 ayat 2, mengatur perihal syarat formil ambang batas pengajuan permohonan sengketa di mk. 
berikut syarat formil yang ditetapkan dalam undang-undang 
a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh kpu kabupaten/kota;
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh kpu kabupaten/kota;
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024 
baca juga:partisipasi pemilih pilkada di mukomuko 77,26 persen
c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh kpu kabupaten/kota;
d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh kpu kabupaten/kota;
"tinggal lagi, kpud melalui rujukan tersebut mengonfirmasi pada jenjang di atasnya, sehingga akan menjadi bagian kerja mitigasi pasca pilkada. kemudian mendagri, menerbitkan regulasi teknisnya yang akan diacu oleh daerah," ujarnya, menilai langkah-langkah kemungkinan yang menurutnya mesti dilakukan atau setidak-tidaknya pada kontestasi berikutnya. 
"karena prinsip dari regulasi itu akan menjadi rujukan. dan prinsip pemerintahan adalah berkepastian hukum," ungkapnya lagi, menegasi. 
baca juga:pilkada langsung : antara demokrasi dan persempit lokus korupsi
baca juga:evaluasi penyelenggaraan pilkada
berangkat dari alur pikir tersebut, salamun menilai tidak keliru, kalau pemerintah pusat menerbitkan direktif khusus terkait pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2024, untuk daerah-daerah yang tidak memiliki gugatan atau secara aturan syarat formil tidak memenuhi untuk disengketakan di mahkamah konstitusi (mk).
sekadar mengulas, gugatan hasil pilkada atau sengketa hasil di mk tahun 2024, dimulai sejak senin, 9 desember 2024 hingga rabu, 11 desember 2024. 
"sementara, aturan saat ini kpud pastinya menunggu brpk. padahal, data kontestasi yang tidak memenuhi unsur-unsur formil, bisa dikatakan pilkada tanpa sengketa hasil," ujarnya. 
waktu mk menerbitkan brpk
mencermati situs mk, lembaga pengadil yang produk hukumnya setara undang-undang sehingga sifatnya adalah final dan mengikat atau inkrah itu, mengabarkan pemeriksaan pendahuluan paling cepat dilakukan 4 hari kerja sejak permohonan sengketa hasil diregistrasi dalam brpk pada 3 januari 2025. 
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024
baca juga:partisipasi pemilih pilkada di mukomuko 77,26 persen
timeline proses pemeriksaan pendahuluan hingga mengesahkan alat bukti pemohon, dilaksanakan pada 8 hingga 16 januari 2025. penegasan mk ini, senapas dengan peraturan mk nomor 14 tahun 2024. 
tahapan sidang dengan agenda pemeriksaan akan digelar pada tanggal 17 januari hingga 4 februari 2024. setelah menyidangkan, mk menjadwalkan rapat permusyawaratan hakim (rph) pada 5 hingga 10 februari 2025. 
penentuan gugur atau tidaknya permohonan akan dituangkan dalam putusan yang dijadwalkan 11 hingga 13 februari 2025. bagi perkara yang tidak gugur atau memenuhi syarat formil, akan melanjutkan persidangan yang rencananya akan dimulai sejak 14 hingga 28 februari 2025. 
persiapan pelantikan hasil pilkada calon tunggal di bengkulu 
bisa dikatakan, kontestasi pilkada di kabupaten bengkulu utara provinsi bengkulu tahun 2024, tidak memenuhi syarat formil pengajuan sengketa hasil. 
baca juga:pilkada langsung : antara demokrasi dan persempit lokus korupsi
baca juga:evaluasi penyelenggaraan pilkada
dengan jumlah penduduk sebanyak 304.720 jiwa pada akhir 2023, mengartikan syarat formil pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada dengan calon tunggal itu tidak memenuhi syarat atau tanpa gugatan.
sesuai dengan pasal 158 ayat 2 huruf b, uu nomor 10 tahun 2016 menegaskan : kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh kpu kabupaten/kota.
ketua kpud bengkulu utara, santoso, dikonfirmasi tak menampik mekanisme teknis di mk itu, tetap menjadi estafet kerja pihaknya untuk menyampaikan administratif kepada dprd nantinya. 
ia menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi resmi dari kpu. secara teknis, penetapan calon terpilih setelah mendapatkan pemberitahuan resmi tidak ada sengketa hasil di mahkamah konstitusi (mk) berdasarkan buku register perkara konstitusi (brpk), selambat-lambatnya 3 hari.
baca juga:persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih 
baca juga:rekom lelang jabatan sudah di meja bupati, tunggu jadwal pelantikan
"setelah itu, kpud akan menyampaikan keputusan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih ke dprd," terangnya. 
beberapa administrasi yang menjadi domain kpud terkait pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih diantaranya : dokumen asli keputusan kpu kabupaten tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara; 
dokumen asli keputusan kpu kabupaten tentang penetapan pasangan calon terpilih; putusan mahkamah konstitusi ri tentang perselisihan hasil pemilihan (apabila terdapat gugatan);
surat  mahkamah konstitusi  ri  mengenai tidak terdaftarnya gugatan perselisihan hasil pemilihan (apabila tidak terdapat gugatan); 
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024
baca juga:partisipasi pemilih pilkada di mukomuko 77,26 persen
surat kpu ri perihal  penetapan  pasangan  calon terpilih  tanpa  permohonan  perselisihan  hasil pemilihan di  mahkamah konstitusi ri (apabila tidak terdapat gugatan) dan surat penyampaian penetapan pasangan calon terpilih oleh kpu kabupaten/kota kepada  dprd kabupaten/kota; 
ketua dprd bengkulu utara, parmin, sip, dibincangi soal ini menyampaikan saat ini pihaknya masih tetap menunggu surat dari kpud tersebut, sebagai dasar bagi lembaganya untuk melaksanakan paripurna pengumuman pemberhentian bupati dan wakil bupati periode 2020-2025 dan pengangkatan bupati dan wakil bupati periode 2025-2030. 
"sejauh ini, belum ada regulasi teknis lain yang mengatur. artinya, pengusulan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih kepada menteri dalam negeri (mendagri) melalui gubernur, menunggu rilis brpk dari mk yang akan ditindaklanjuti secara administratif oleh kpud," tandasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 23 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan