Desa Diminta Alokasi BLT Tapi Persentase Minimalnya, Tunggu Perbup!

Reporter: Sigit haryanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 19 Dec 2024 - 21:31

Desa Diminta Alokasi BLT Tapi Persentase Minimalnya, Tunggu Perbup! -Doc. Radar Utara-

Kemudian, kata dia, masih mengacu pada ketentuan UU yang sama, juga menyebutkan program percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai maupun penggunaan bahan baku lokal serta beberapa program di sektor lain tingkat desa.

"Ya, BLT masih jadi program prioritas tapi batas minimalnya, kita tunggu aturan turunannya berupa peraturan bupati atau Perbup," tegasnya.

Hal ini penting kata dia, sebagai dasar dan acuan hukum.bagi desa dalam menentukan plot anggaran yang dituangkan dalam APBDes.

Terkait soal penyusunan RAPBDes yang saat ini sedang digarap oleh desa, kata dia, tetap mengacu pada aturan sebelumnya sebagaimana APBDes tahun 2024.

"RAPBDes tetap mengacu pada Perbup sebelumnya, kita belum tau kapan pastinya Perbup terbarunya akan turun," tegasnya. (*)

desa diminta alokasi blt tapi persentase minimalnya, tunggu perbup!                             ketrina.radarutara.bacakoran.co - dalam pos anggaran penggunaan dana desa atau dd pada tahun 2025 mendatang.
pemerintah desa masih diwajibkan untuk mengalokasikan pos anggaran program bantuan langsung tunai atau blt. 
meski sudah ada ketentuan batas maksimal anggaran untuk program blt yakni 15 persen namun belum ada ketentuan konkret batas bawah atau minimalnya. 
sebagaimana disampaikan oleh salah seorang tenaga pendamping lokal desa kecamatan marga sakti sebelat kabupaten bengkulu utara, provinsi bengkulu, eko susanto, s.pd, kamis, 19 desember 2024, kemarin.
baca juga:pemdes sendang mulyo tuntas salurkan blt dd kemiskinan ekstrem tahun 2024
baca juga:pemdes lubuk sanai 3 salurkan blt dd bulan november tahun 2024
mengacu pada ketentuan uu nomor 62 tahun 2024 tentang apbn pasal 14 ayat 5, kata eko. 
dana desa juga diprioritaskan untuk pengalokasian atau penggunaanya dalam mendukung penanganan angka kemiskinan ekstrim. 
pada ketentuan ini, lanjut dia, disebutkan bahwa ambang batas maksimal anggaran dana desa yang dialokasi untuk blt itu adalah 15 persen.
adapun target prioritas sasaran penerima blt adalah keluarga penerima manfaat atau kpm yang mengacu pada data resmi pemerintah. 
baca juga:realisasikan dd 2024, pemdes pasar tebat cairkan blt dd dan lakukan titik nol pembangunan
baca juga:akhir pekan agustus, pemdes sumber agung titik nol pembangunan dan salurkan blt dd
lebih jauh, masih eko, dalam ketentuan uu itu juga diarahkan untuk penggunaan df yang beradaptasi terhadap kondisi perubahan iklan, peningkatan promosi dan penyediaan layanan kesehatan dasar. 
termasuk di dalamnya penanganan stunting, program ketahanan pangan, pengembangan potensi dan keunggulan desa dan pemanfaatan teknologi informasi. 
kemudian, kata dia, masih mengacu pada ketentuan uu yang sama, juga menyebutkan program percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai maupun penggunaan bahan baku lokal serta beberapa program di sektor lain tingkat desa. 
"ya, blt masih jadi program prioritas tapi batas minimalnya, kita tunggu aturan turunannya berupa peraturan bupati atau perbup," tegasnya. 
baca juga:hapus kemiskinan ekstrem, pemdes air dikit salurkan blt dd kepada 28 kpm
baca juga: dd tahap 1 cair, pemdes tebing kaning salurkan blt dd dan titik nol fisik bangunan
baca juga:realisasikan dd 2024, pemdes pasar tebat sukses salurkan blt dd dan titik nol pembangunan fisik
 hal ini penting kata dia, sebagai dasar dan acuan hukum.bagi desa dalam menentukan plot anggaran yang dituangkan dalam apbdes.
terkait soal penyusunan rapbdes yang saat ini sedang digarap oleh desa, kata dia, tetap mengacu pada aturan sebelumnya sebagaimana apbdes tahun 2024.
"rapbdes tetap mengacu pada perbup sebelumnya, kita belum tau kapan pastinya perbup terbarunya akan turun," tegasnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 20 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan