Arahan Inspektorat Menuju Tutup Tahun Anggaran 2024

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Kamis , 19 Dec 2024 - 21:19

Inspektur Inspektorat, Nopri Anto Silaban, SE, M.Si-Radar Utara/Benny Siswanto-

arahan inspektorat menuju tutup tahun anggaran 2024                            radarutara.bacakoran.co - tutup tahun anggaran 2024, tinggal menapaki dasarian terakhir anggaran berjalan. bupati bengkulu utara, ir h mian melalui inspektur inspektorat, menyampaikan arahan kepada seluruh stakeholder di lingkungan pemerintah daerah, mempersiapkan penyelesaian administratif sesuai dengan perundangan yang berlaku. 
inspektur inspektorat, nopri anto silaban, se, m.si, kepada ru menerangkan arahan kepala daerah itu menjadi sangat penting, karena sektor penyelenggaraan anggaran tidak hanya wajib mematuhi mekanisme regulasi administratif, tapi juga patuh di sektor teknis, termasuk di dalamnya perihal waktu. 
"untuk itu, diharapkan penyelenggaraan anggaran hingga pertanggungjawabannya pun mencerminkan prinsip kepatuhan dalam manajemen waktu anggaran," tegas silaban, kamis, 19 desember 2024. 
dia menjabarkan, sesuai arahan kepala daerah, pihaknya juga menegasi beberapa hal prinsip mulai dari agar seluruh skpd segera menyelesaikan administrasi pertanggungjawaban apbd 2024. 
baca juga:gandeng bpkp, inspektorat gelar bimtek spip 
baca juga:audit dana apbdes, giliran desa disasar inspektorat
tak hanya itu, kegiatan fisik akhir tahun, kata dia, agar dilaksanakan tertib administrasi, menyelesaikan rekapitulasi laporan barang milik daerah (bmd), baik aset lancar maupun aset tetap. 
secara khusus, lanjut silaban, inspektorat juga menyerukan agar spj perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan presiden (perpres) 33 tahun 2020 dan ketentuan teknis lainnya yang mengatur. 
"ini menjadi sangat penting, sebagai bagian dari mitigasi potensi pelanggaran dalam pengelolaan keuangan negara," tegasnya. 
untuk diketahui, perpres 33 tahun 2020, merupakan rujukan tentang standar harga satuan regional yang menetapkan beberapa hal meliputi satuan biaya : honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan. 
baca juga:lokus korupsi meluas, radar inspektorat perlu digeber
baca juga:ragam permasalahan bumdes di temukan inspektorat
standar harga satuan regional, digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan apbd. dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai: batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rka skpd, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu indikatif apbd. 
dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai : batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dan estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui, karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar. 
arahan penyelenggaraan dana desa 2024 
dalam kapasitasnya sebagai aparatur pemeriksa intern pemerintah atau apip, silaban turut menyampaikan imbauan sebagai upaya pencegahan pelanggaran administratif dan pelanggaran lainnya, dalam penyelenggaraan dana desa. 
baca juga:inspektorat instruksikan desa, inventarisir kegiatan bumdes! 
baca juga: audit dana bos tuntas giliran desa bakal disasar inspektorat
penyaluran dana desa dan insentif desa di kabupaten bengkulu utara, sudah tuntas disalurkan pemerintah ke seluruh rekening kas umum desa (rkudes). total penyaluran sebesar rp184.913.031.000 yang terdiri dari dana desa sebesar rp 179.734.541.000 dan insentif desa yang totalnya sebesar rp 5.178.490.000. 
arahan penting inspektorat atas penyelenggaraan dana desa meliputi :
- spj apbdes 2024 diselesaikan sesuai dengan ketentuan perbup yang mengatur
- terutama spj atas pembelian kendaraan roda 2, apakah spj-nya lengkap?
- agar kades meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan bumdes yang ada di desa per 31 desember 2024
baca juga:capaian baru 62,44 persen, inspektorat jemput bola tlrhp bpk ri
baca juga: inspektorat mukomuko maksimalkan pelaksanaan mcp kpk
- jangan sampai ada pajak 2024 yang tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan
kembali mengulas, pengawasan pengelolaan keuangan desa, salah satunya diterang dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan dana desa. 
tepatnya pasal 5 sudah mengatur subyek sampai dengan obyek untuk memastikan penyelenggaraan program yang dipayungi uu desa, mengamanahi pola-pola dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan desa. 
skema pengawasannya dilakukan mulai dari aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip), camat, badan permusyawaratan desa (bpd) sampai dengan masyarakat, sebagai wujud semangat penyelenggaraan pemerintahan partisipatif. 
baca juga:inspektorat mukomuko lakukan audit kinerja opd tahun 2024
baca juga:tuntut pengembalian rp300 juta, desak inspektorat usut dd ta 2023 di lebong tandai
catatan kerja pencegahan dan pengawasan tahun 2024 
kinerja inspektorat tahun 2024 :
- audit ketaatan 2024 = 30 desa
- audit tujuan tertentu 2024 = 7 kasus
- reviu dana alokasi khusus (dak) dll = 80 reviu
- reviu rka = 108 laporan 
- pelaksanaan pemberian konsultasi desa 2024 = 91 surat tugas narsum desa
baca juga:gandeng bpkp, inspektorat gelar bimtek spip 
baca juga:audit dana apbdes, giliran desa disasar inspektorat
torehan prestasi inspektorat 2024
- spip = bertahan di level 3
- kapabilitas apip = bertahan di level 3
- iepk = level 3 dan dalam proses evaluasi oleh bpkp
- sakip kabupaten = b "predikat baik" dengan kenaikan beberapa poin di tahun 2024
- reformasi birokrasi = b "predikat baik" sampai dengan 2023, dan untuk 2024 akan dinilai pada maret 2025
- unit pemberantasan pungli terbaik 1 se provinsi bengkulu tahun 2024
 - tl semester 1 tahun 2024 peringkat 1 se-provinsi bengkulu

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 20 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan