Persiapan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 18 Dec 2024 - 22:10

Persiapan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih -Radar Utara/Benny Siswanto-

persiapan pelantikan bupati dan wabup terpilih                             radarutara.bacakoran.co - selambat-lambatnya, kabupaten menyampaikan kelengkapan administrasi usulan pengesahan bupati dan wakil bupati terpilih ke menteri dalam negeri (mendagri) melalui gubernur paling lambat 27 desember 2024. 
itu artinya, persiapan pengusulan yang wajib didahului oleh paripurna pemberhentian bupati dan wakil bupati periode 2020-2025 dan pengangkatan bupati dan wakil bupati periode 2025-2030, harus rampung dalam beberapa hari kedepan. 
pantauan ru, berdasarkan penjadwalan pelantikan kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil pilkada serentak 2024, untuk gubernur dan wakil gubernur akan dilaksanakan di jakarta pada 7 februari 2025. 
sedangkan pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pilkada 2024, akan dilaksanakan secara serentak pada 10 februari 2025. 
baca juga:rekom lelang jabatan sudah di meja bupati, tunggu jadwal pelantikan
baca juga:proses pelantikan pimpinan definitif 
plt asisten i setkab bengkulu utara, bari oktari, sstp, mm, saat dikonfirmasi menyampaikan daerah saat ini tengah mempersiapkan kelengkapan dokumen, konsolidasi lintas satker untuk memenuhi persyaratan administratif yang akan dimasukkan dalam usulan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. 
untuk diketahui, tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, diatur dalam peraturan  presiden (pepres) nomor 80  tahun 2024 tepatnya pada pasal 22a ayat (2). 
"siang tadi, rapat bersama stakeholder terkait, termasuk kpud telah dilakukan dan prinsipnya daerah tengah mempersiapkannya, sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan," ujar bari oktari, rabu, 18 desember 2024, petang. 
persiapannya, terus bari, terbagi dalam 2 jenis kegiatan yang meliputi kelengkapan administrasi pengusulan pengesahan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada 2020. 
baca juga:kpu mukomuko tetapkan choirul huda-rahmadi sebagai pemenang pilkada 2024
baca juga:masyarakat diminta tetap rukun usai pilkada 2024
kemudian, pelengkapan persyaratan administratif untuk pengusulan pengesahan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada provinsi bengkulu hasil pilkada tahun 2024. 
"beberapa diantaranya, terus berproses. namun masih juga menunggu dasar administratif dari mahkamah konstitusi (mk). secara administratif, menjadi domain kpud," terangnya. 
di tempat berbeda, ketua kpud, santoso, dikonfirmasi menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi resmi dari kpu. secara teknis, santoso menerangkan, kpu nantinya akan menetapkan calon terpilih setelah mendapatkan pemberitahuan resmi tidak ada sengketa hasil di mahkamah konstitusi (mk) berdasarkan buku register perkara konstitusi (brpk), selambat-lambatnya 3 hari.
baca juga:pilkada bengkulu utara, arie - sumarno menang telak 
baca juga:pilkada usai, helmi hasan: ayo bersatu bangun bengkulu
"setelah itu, kpud akan menyampaikan keputusan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih ke dprd," terangnya. 
sejauh ini, santoso menyampaikan, masih menunggu dirilisnya brpk dari mk. pasalnya, terbitan tersebutlah yang akan menjadi utas administrasi, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh seluruh kpud yang tidak masuk dalam perkara sengketa hasil. 
"saat ini kami masih menunggu," terang santoso. 
administrasi dari kpud terkait pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih (tebalkan)
- dokumen asli keputusan kpu kabupaten tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara; 
- dokumen asli keputusan kpu kabupaten tentang penetapan pasangan calon terpilih; 
baca juga:dewan apresiasi suksesnya pilkada di bengkulu utara, agustanto: siapapun terpilih, dia pemimpin kita!
baca juga:wacana pilkada dipilih dprd, ini total anggaran pilkada 2024 
- putusan mahkamah konstitusi ri tentang perselisihan hasil pemilihan (apabila terdapat gugatan);
- surat  mahkamah konstitusi  ri  mengenai tidak terdaftarnya gugatan perselisihan hasil pemilihan (apabila tidak terdapat gugatan); 
- surat kpu ri perihal  penetapan  pasangan  calon terpilih  tanpa  permohonan  perselisihan  hasil pemilihan di  mahkamah konstitusi ri (apabila tidak terdapat gugatan); 
- surat penyampaian penetapan pasangan calon terpilih oleh kpu kabupaten/kota kepada  dprd kabupaten/kota;

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 19 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan