GM SKH Radar Utara Sowan dengan Kajari Bengkulu Utara

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 18 Dec 2024 - 21:55

GM SKH Radar Utara Sowan dengan Kajari Bengkulu Utara-Radar Utara/Benny Siswanto-

Perluasan subjek hingga lokus korupsi yang terus terjadi, kata dia, secara umum juga telah dilakukan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dalam beberapa kasus rasuah dana desa pun, sudah terendus yang berujung penetapan tersangka dan tidak hanya kepala desa tapi lebih luas lagi, sehingga terungkaplah 2 kasus korupsi di lingkungan BUMDes.

"Apa yang sudah dilakukan kejaksaan, menjadi sinyal bahwa tengah terjadi perluasan aktor dan lokus korupsi. Maka otomatis, akan menjadi warning tegas kedepannya," bebernya.

Dua kasus korupsi yang diusut di lingkungan BUMDes oleh Kejari Bengkulu Utara ini seperti skandal BUMDes Ganesa di Desa Urai Kecamatan Ketahun.

Terbaru, terungkap lagi dugaan korupsi di BUMDes Gardu Jaya yang sudah menyeret kades dan direktur BUMDes, sama-sama menjadi tersangkanya.

Selisik atas program-program lawas, kata Ependi juga tidak luput dari pantauan Kejari Bengkulu Utara.

Dimana, Jaksa mengusut korupsi yang kini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) atas dana bergulir eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) pada Unit Pengelola Kecamatan (UPK) PNPM Air Napal yang 2 tersangkanya saat itu divonis pada Kamis, 19 September 2024.

"Serangkaian kasus yang kami catat, menegaskan bahwa perburuan tindak pidana korupsi ini, begitu beragam dan rentan terjadi di sejumlah lini, tak terkecuali program-program pusat di daerah," tugasnya.

Pola Pengawasan Dana Desa

Sekadar mengulas, Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, salah satunya diterang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa.

Tepatnya pasal 5 sudah mengatur subjek sampai dengan obyek untuk memastikan penyelenggaraan program yang dipayungi UU Desa, mengamanahkan pola-pola dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan desa.

Skema pengawasannya dilakukan mulai dari Aparatur Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP), Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sampai dengan masyarakat, sebagai wujud semangat penyelenggaraan pemerintahan partisipatif. (bep)

gm skh radar utara sowan dengan kajari bengkulu utara                            radarutara.bacakoran.co - sinergi lintas institusi dalam peranan profesional kineja, general manager (gm) surat kabar harian (skh) radar utara dan radarutara.bacakoran.co, ependi harian, se sowan dengan kajari bengkulu utara, ristu darmawan, sh, mh. 
temu silaturahmi penuh keakraban itu, dibarengi dengan bincang penguatan moril lintas institusi serta apresiasi ru atas peranan korps adhyaksa, dalam upaya memberangus praktik rasuah di daerah. 
obrolan santai, sesahutan dengan suasana akrab antara kajari ristu dan gm ru ependi harian, dalam temu lebih kurang 90 menit itu.
membincang beberapa hal dalam upaya mendukung pembangunan di daerah sampai dengan mendukung pencegahan praktik koruptif yang menjadi salah satu tusi kejaksaan di sektor pidana khusus. 
baca juga:pisau dan payung jurnalis, pimpinan skh radar utara pantik pemikiran mahasiswa unras
baca juga:menilik pelajar smk magang di radar utara, tantangan pendidikan vokasi dan dunia kerja 
"terima kasih atas kunjungannya dan semoga ini menjadi bagian spirit bersama, untuk memberikan kiprah-kiprah terbaik dalam kerja-kerja profesional," ujar kajari ristu, rabu, 18 desember 2024. 
disampaikan kajari, selain kerja penindakan atas praktik tindak pidana yang tidak mentolerir penyalahgunaan keuangan negara serta memaksimalkan pemulihan kerugian negara. 
langkah yang tak kalah penting, kata dia, adalah upaya pencegahan dan pembinaan secara komprehensif dalam penyelenggaraan program yang menggunakan uang negara adalah satu langkah yang sangat penting dan juga urgen. 
karena korupsi, kata dia, sebagai sebuah tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), memberikan implikasi yang luas. selain menyebabkan, kerugian negara. 
baca juga:upacara hba ke-64, kajari mukomuko sampaikan amanat jaksa agung ri
baca juga:perkara korupsi rp4,8 miliar peninggalan kajari rudi iskandar sh, mh segera di sidangkan
perlambatan ekonomi dan pembangunan yang berimbas kepada masyarakat, adalah sektor hilir persoalan yang terjadi karena praktik korupsi. 
"maka kejaksaan, tidak hanya melakukan penindakan pada pelaku. tapi juga fokus pada objek korupsi itu sendiri dengan memaksimalkan pemulihan keuangan negara. 
intinya, uang negara ini harus diselamatkan, agar bisa dimanfaatkan oleh negara untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ungkap ristu.
untuk itulah, terus ristu, kejaksaan memaksimalkan peranannya berdasarkan fungsi-fungsi melekat selain di bidang tindak pidana khusus, tapi juga di bidang lainnya seperti keperdataan dalam kepasitas sebagai jaksa pengacara negara atau jpn. 
baca juga: pemkab bengkulu utara gelar pisah sambut kajari bengkulu utara
baca juga: dilantik kajati bengkulu, yusmanelly, sh, mh resmi jabat kajari mukomuko
angka makro penyelamatan kerugian negara oleh kejaksaan 
catatan ru, menyitir sambutan jaksa agung, sanitiar burhanuddin, dalam upacara hari bhakti adhyaksa ke-64, jaksa agung mengklaim, korps adhyaksa berhasil menyelamatkan keuangan negara rp 24 triliun lebih. 
dijabarkan jaksa agung, penyelamatan dan pemulihan keuangan negara di bidang pidsus sebesar rp 1,36 triliun serta di bidang perdana dan tata usaha negara (datun) sebesar rp 23,162 triliun. 
angka tersebut, berpotensi terus bertambah sejalan dengan penanganan perkara-perkara besar yang ditangani langsung oleh kejagung sampai dengan jajarannya dari provinsi hingga kabupaten/kota.
sebatas mengulas, pada awal tahun 2024, kejaksaan juga mengungkapkan upaya yang telah dilakukan sepanjang 2023, kejaksaan juga mengklaim berhasil menyelamatkan kerugian negara nyaris saja rp 75 triliun. 
baca juga:kajati sumatera selatan resmi lantik rudi iskandar sh, mh sebagai kajari muara enim
baca juga:kajari mukomuko pindah, tiga perkara penyidikan dan empat penyelidikan dipastikan lanjut
pandangan radar utara terhadap kejaksaan 
gm skh radar utara dan radarutara.bacakoran.co, ependi harian, se, menyampaikan, gebrakan demi gebrakan yang dilakukan kejaksaan, mulai di tingkat pusat hingga wilayah dalam dekade terakhir, memberikan pertanda positif dalam upaya negara memerangi korupsi yang menurutnya sudah menjadi pandemi. 
"terobosan di sektor penanganan yang tidak hanya fokus pada penindakan, tapi juga asset tracing yang menjadi upaya pemulihan keuangan negara menjadi warna baru dalam kerja-kerja kejaksaan di sektor pidana khusus," ungkap ependi. 
ditambah lagi, penguatan fungsi sektor keperdataan, terus dia, juga menjadi langkah maju serta memaksimalkan peranan kejaksaan yang tidak hanya terlibat dalam pemberantasan korupsi, tapi juga turut andil dalam pelaksanaan program-program strategis nasional hingga daerah. 
"radar utara memberikan apresiasi terhadap langkah dan upaya konkret atas peranan kejaksaan dalam dinamika pembangunan di daerah," terangnya. 
baca juga:rudi iskandar sh, mh jabat kajari muara enim, ini pesan kajari mukomuko sebelum pindah tugas
baca juga:waspada! minta duit, kajari gadungan telpon pejabat bengkulu utara
perluasan subjek hingga lokus korupsi yang terus terjadi, kata dia, secara umum juga telah dilakukan kejaksaan negeri bengkulu utara dalam beberapa kasus rasuah dana desa pun, sudah terendus yang berujung penetapan tersangka dan tidak hanya kepala desa tapi lebih luas lagi, sehingga terungkaplah 2 kasus korupsi di lingkungan bumdes. 
"apa yang sudah dilakukan kejaksaan, menjadi sinyal bahwa tengah terjadi perluasan aktor dan lokus korupsi. maka otomatis, akan menjadi warning tegas kedepannya," bebernya. 
dua kasus korupsi yang diusut di lingkungan bumdes oleh kejari bengkulu utara ini seperti skandal bumdes ganesa di desa urai kecamatan ketahun. 
terbaru, terungkap lagi dugaan korupsi di bumdes gardu jaya yang sudah menyeret kades dan direktur bumdes, sama-sama menjadi tersangkanya. 
baca juga:pisau dan payung jurnalis, pimpinan skh radar utara pantik pemikiran mahasiswa unras
baca juga:menilik pelajar smk magang di radar utara, tantangan pendidikan vokasi dan dunia kerja
selisik atas program-program lawas, kata ependi juga tidak luput dari pantauan kejari bengkulu utara. 
dimana, jaksa mengusut korupsi yang kini telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) atas dana bergulir eks program nasional pemberdayaan masyarakat (pnpm) pada unit pengelola kecamatan (upk) pnpm air napal yang 2 tersangkanya saat itu divonis pada kamis, 19 september 2024. 
"serangkaian kasus yang kami catat, menegaskan bahwa perburuan tindak pidana korupsi ini, begitu beragam dan rentan terjadi di sejumlah lini, tak terkecuali program-program pusat di daerah," tugasnya.
pola pengawasan dana desa 
sekadar mengulas, pengawasan pengelolaan keuangan desa, salah satunya diterang dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan dana desa. 
baca juga:pisau dan payung jurnalis, pimpinan skh radar utara pantik pemikiran mahasiswa unras
baca juga:menilik pelajar smk magang di radar utara, tantangan pendidikan vokasi dan dunia kerja
tepatnya pasal 5 sudah mengatur subjek sampai dengan obyek untuk memastikan penyelenggaraan program yang dipayungi uu desa, mengamanahkan pola-pola dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan desa. 
skema pengawasannya dilakukan mulai dari aparatur pemeriksa intern pemerintah (apip), camat, badan permusyawaratan desa (bpd) sampai dengan masyarakat, sebagai wujud semangat penyelenggaraan pemerintahan partisipatif. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 19 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan