Bagaimana Kacamata Dewan, Soal Amoral di Lingkungan Pendidikan?

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 11 Dec 2024 - 21:28

Hj Armiyani-Radar Utara/Benny Siswanto-

bagaimana kacamata dewan, soal amoral di lingkungan pendidikan?                              radarutara.bacakoran.co - urgensi soal produk hukum daerah menyikapi tingginya angka kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan, menjadi "warisan" pemikiran yang ditinggalkan pjs bupati bengkulu utara, andi muhammad yusuf. 
diketahui, kepala pusat strategi kebijakan, pembangunan dan desa (bskdn) kementerian dalam negeri (kemendagri) itu, melaksanakan fungsi-fungsi kepala daerah sejak rabu 25 september 2024 hingga sabtu, 23 november 2024, lantaran cutinya bupati dan wakil bupati di daerah ini untuk kampanye pilkada.
bagaimana kacamata dewan, menyikapi pentingnya regulasi ini? legislatif memiliki peranan sentral, untuk pula memiliki tanggung jawab moril soal analisa-analisa produk-produk hukum baru yang menjadi persoalan di daerah.
dewan dari pan, hj armiyani, saat dikonfirmasi ru atas persoalan tingginya kasus asusila pada anak yang terjadi di daerah ini, memberikan responnya. 
baca juga:de javu istri laporkan suami : sama-sama pelaku amoral 
baca juga:dispensasi nikah rawan jadi penyelamat pelaku amoral 
politisi yang terbilang aktif selama pencalonan gubernur dan wakil gubernur, helmi-mian ini, mengaku akan mengambil sikap atas persoalan yang diduga kuat, masih minimnya penyikapan di sektor hilir. 
"siap, nanti kita tindaklanjuti," ujar armiyani, dibincangi usai rapat dengar pendapat (rdp) atas raperda fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren di kantor dprd, rabu, 11 desember 
pegiat perlindungan anak dan perempuan provinsi bengkulu, julisti anwar,sh, menyerukan, langkah utama yang kini perlu dilakukan adalah penguatan sektor yuridis formal, termasuk produk hukum daerah yang dirasa belum merambah ke langkah-langkah penanggulangan di sektor hulu. 
"karena kalo di sektor hilir, sudah sangat jelas terkait praktik asusila terhadap perlindungan anak, sesuai uupa. sudah jelas ancamannya. sudah jelas juga subjek-subjek yang dapat dikenai tambahan 1/3 dari ancaman hukuman maksimalnya. tapi, hukum khususnya uupa ini, lebih pada memberikan efek jera atas kejadian yang terungkap. maka diperlukan, langkah bagaimana untuk menangkalnya," ujar julisti yang juga pengacara ini. 
baca juga:puluhan korban fedofilia, kasus asusila dan kdrt di bengkulu utara masih tinggi
baca juga:asusila oknum asn terhadap murid di bengkulu utara ke ma
instrumen hukum yang lebih operasional pada sektor hulu di daerah, kata listi, menjadi hal yang sangat penting. layaknya, aksi terorisme. menurut julisti, kekerasan terhadap anak ini juga menjadi fakta sosial yang memberikan efek yang tak kalah jauh membahayakan bagi bangsa. 
"namun tidak pada kebijakan subjektif ya. tapi lebih, pada upaya menangkal dengan langkah atau program preventif dan pre-emtif," ungkapnya. 
pasalnya, penyikapan atas praktik pelanggaran uupa, lanjut listi, relatif bisa dikatakan sudah mendapatkan dukungan moril mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dengan bukti perkara yang divonis berat sesuai dengan kadar pelanggaran atas keyakinan majelis hakim.
"tinggal lagi, instrumen pembinaan dan pencegahan secara konkret dan mandatory, ini yang menurut kami sangat penting sebagai persoalan di sektor hulu," tegasnya.
baca juga:dugaan asusila terhadap anak oleh oknum tenaga pendidik, pemberkasan akhir 
baca juga:alasan pendidik pelaku asusila (harus) disanksi berat 
pelaku asusila terancam 20 tahun penjara 
kapolres bengkulu utara, akbp lambe patabang birana, sik, mm melalui iptu rizky dwi cahyo, sik melalui kanit perlindungan perempuan dan anak (ppa), ipda freddy silaen, sh menegasi pengenaan pasal maksimal terhadap tersangka asusila anak.
"tentunya sesuai dengan unsur-unsur yang sudah terpenuhi ya. karena tidak semua pelaku, bisa dikenakan tambahan ancaman hukuman maksimal," terangnya.
sekadar menginformasikan, pasal 76e undang-undang perlindungan anak (uu pa) menegaskan, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
pasal 82, ayat (1), menjelaskan soal ancaman hukumannya. pasal tersebut berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". 
baca juga:jaksa soroti angka kasus narkotika dan asusila di bengkulu utara
baca juga:41 anak di daerah ini jadi korban asusila
selain pelaku asusila terhadap anak, paling singkat dipidana 5 tahun penjara, sehingga seorang asn bisa dipecat dari statusnya.
uupa juga mengatur adanya penambahan sanksi penjara bagi pelaku. hal itu ditegas dalam pasal 82 ayat (2) yang berbunyi "dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
freddy silaen menyebutkan, polisi salam beberapa kasus menjerat tersangka dengan pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 e sub pasal 82 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. 
maka, ancaman hukumannya menjadi 20 tahun penjara. rumusnya, ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan ditambah lagi dengan 1/3 dari ancaman hukuman maksimal. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 12 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan