Gandeng Latun, Pemda Bahas Rencana Hutan Adat

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Jumat , 06 Dec 2024 - 21:54

Gandeng Latun, Pemda Bahas Rencana Hutan Adat -Radar Utara/Benny Siswanto-

Turut menjadi poin pembahasan, antisipasi praktik perambahan pada kawasan-kawasan strategis, menjadi pokok pemikiran dan visi dalam upaya pembentukan payung hukum di daerah.

Sejauh ini, rancang bangun payung hukum daerah nantinya akan merujuk pada kerja-kerja administratif prinsip seperti syarat adanya naskah akademik dan lainnya.

Di tempat terpisah, Tommy Sitompul, S.Sos, Ketua Bapemperda DPRD Bengkulu Utara, menjelaskan penegasan payung hukum pada beberapa kawasan prinsip, memang sangatlah penting.

Meski tak kunjung disahkan, program legislasi daerah (prolegda) Bengkulu Utara, kata dia, juga memiliki proyeksi dalam pengesahan raperda tentang hukum adat.

"Dari hasil koordinasi dan konsultasi, saat ini yang masih ditunggu adalah keputusan kepala daerah terkait raperda ini," ujar Tommy, belum lama ini.

Lebih jauh, adat merupakan entitas prinsip dan historis sebagai jejak nyata pelestarian peradaban. Tommy menilai, regulasi-regulasi terkait entitas ini sangat penting dilakukan demi menjaga nilai-nilai luhur, catatan peradaban yang nantinya akan menjadi warisan sejarah bagi anak cucu.

"Selain itu adalah pengakuan secara hukum," pungkasnya. (bep)

gandeng latun, pemda bahas rencana hutan adat                              radarutara.bacakoran.co - rencana penetapan hutan adat di desa kaana kecamatan enggano, dibahas pemda bengkulu utara bersama dengan lembaga nirlaba : latun. 
latun yang merupakan akronim dari lestari alam laut untuk negeri itu, jumat, 6 desember 2024, terlibat dalam bincang serius dalam memotori kerja-kerja teknis dan administratif dalam penetapan hutan adat seluas lebih kurang 15 hektar di desa kaana. 
sekda, h fitriansyah, sstp, mm, memimpin rapat bersama dengan stakeholder terkait dalam rencana penetapan kawasan yang akan dituangkan dalam format keputusan kepala daerah nantinya.
latun sendiri, merupakan organisasi yang digawangi oleh para akademisi. membaca profilnya, latun memproklamirkan diri sebagai mitra strategis dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut berkelanjutan secara partisipatif. 
baca juga:pemkab terlibat, waktu garap hutan sosial 35 tahun!
baca juga:yayasan pphtb targetkan peroleh data kondisi hutan tropis dan pesisir
lembaga berbadan hukum ini, berdiri pada 1 maret 2018 oleh beberapa pendiri seperti ari anggoro, riki rahmansyah, eko sumartono, marselina fitri dan bayu syahreza di bengkulu.
dalam narasinya, latun berupaya menempatkan diri di tengah. organisasi ini juga tidak menjadi corong atau kaki tangan pemerintah. namun tidak juga menjadi pihak yang mengkritik habis semua kebijakan dan program pemerintah secara membabi buta. 
organisasi ini memilih menjadi pengingat konstruktif bagi pemerintah dan pihak terkait melalui berbagai aksinya. menjadi mitra kerja dalam mendorong kebijakan strategis dalam pengelolaan pesisir dan laut secara berkelanjutan dan berdaulat. 
"pembahasan bersama latun, lebih kepada pembincangan awalan, terkait rencana penetapan kawasan seluas lebih kurang 15 hektar di desa kaana menjadi hutan adat," ujarnya. rapat yang digelar jumat, 6 desember 2024 itu, turut dihadiri dekan fakultas hukum universitas bengkulu, dr m yamani, m.hum. 
baca juga:hutan bengkulu miliki peran penting serap karbon dan reduksi risiko bencana
baca juga:inovasi digital simontana, penjaga kelestarian hutan indonesia
dijelaskan sekda didampingi plt asisten 1, bari oktari,sstp, mm, bahwa rapat yang masuk dalam proses pendampingan penetapan hutan adat tersebut merujuk pada peraturan menteri (permen) lingkungan hidup dan kehutanan nomor 9 tahun 2021. 
"areal tersebut merupakan bukan kawasan hutan. ketika payung hukum ini nantinya terbit, penyelenggaraan dan pemanfaatannya lebih menjadi hutan desa, dengan prinsip pengelolaan yang mencerminkan pelestarian dan berkelanjutan," ujarnya. 
turut menjadi poin pembahasan, antisipasi praktik perambahan pada kawasan-kawasan strategis, menjadi pokok pemikiran dan visi dalam upaya pembentukan payung hukum di daerah. 
sejauh ini, rancang bangun payung hukum daerah nantinya akan merujuk pada kerja-kerja administratif prinsip seperti syarat adanya naskah akademik dan lainnya. 
baca juga:pemcam air manjunto komitmen cegah kebakaran hutan dan lahan
baca juga:optimalisasi pesisir dan hutan bengkulu
di tempat terpisah, tommy sitompul, s.sos, ketua bapemperda dprd bengkulu utara, menjelaskan penegasan payung hukum pada beberapa kawasan prinsip, memang sangatlah penting. 
meski tak kunjung disahkan, program legislasi daerah (prolegda) bengkulu utara, kata dia, juga memiliki proyeksi dalam pengesahan raperda tentang hukum adat.
"dari hasil koordinasi dan konsultasi, saat ini yang masih ditunggu adalah keputusan kepala daerah terkait raperda ini," ujar tommy, belum lama ini. 
lebih jauh, adat merupakan entitas prinsip dan historis sebagai jejak nyata pelestarian peradaban. tommy menilai, regulasi-regulasi terkait entitas ini sangat penting dilakukan demi menjaga nilai-nilai luhur, catatan peradaban yang nantinya akan menjadi warisan sejarah bagi anak cucu. 
baca juga:150 ekor harimau terdata di tnks, perburuan liar dan perambahan hutan jadi ancaman
baca juga:belum ada laporan perambahan hutan dan ileggal logging di hpt
"selain itu adalah pengakuan secara hukum," pungkasnya. (bep)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 7 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan