Pilkades PAW Tunggu Aturan Turunan

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Rabu , 04 Dec 2024 - 20:41

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bengkulu Utara (BU), Rahmat Hidayat, SSTP, MM-Radar Utara/Benny Siswanto-

pilkades paw tunggu aturan turunan                             radarutara.bacakoran.co - kosong kades definitif, praktis masih menyebabkan keraguan sejumlah daerah di indonesia, dalam menggelar pilkades pergantian antar waktu (paw). apa penyebabnya?
ternyata, rumpun aturan turunan, seperti peraturan pemerintah (pp) atau peraturan menteri atas undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, masih belum diterbitkan pusat. 
sejauh ini, rumpun aturan yang ada yang masih ada, khususnya terkait teknis seputar penyelenggaraan pemerintahan desa, merupakan regulasi lawas. 
kepala dinas pmd bu, rahmat hidayat,sstp, mm, melalui kabid pemerintahan desa, pandji, sstp, m,si, ketika dikonfirmasi menyampaikan, kini pihaknya tengah mengkonsultasikan situasi sektor regulatif ini dengan kementerian dalam negeri (kemendagri). 
baca juga:anggaran untuk pilkades belum tercover di apbd murni, begini kata dewan
baca juga:27 desa akan gelar pilkades 2025, dpmd: anggaran siap, tunggu se pemerintah pusat
tidak lain, kata dia, substansi permasalah di daerah yang dikonsultasikan ke pusat menyikapi urgensi parameter regulasi di daerah yang nantinya akan mengait pada kerja-kerja di tataran teknis. 
"salah satunya soal pilkades paw," pandji menuturkan, rabu, 4 desember 2024 di kantornya. 
catatan ru, potensi penyelenggaraan pilkades khusus (paw), memang memungkinkan terjadi pada sejumlah desa di daerah. diantaranya, kades definitif yang menjadi terpidana, lantaran terseret kasus korupsi dana desa yang telah berkekuatan hukum tetap. 
kemudian, kekosongan kades definitif lantaran pejabat hasil pemilihan secara demokratisnya meninggal dunia, seperti yang terjadi di desa serangai kecamatan batiknau.  
baca juga:dana pilkades paw harus disiapkan
baca juga:belum ada pembahasan pilkades 2025 
ada juga kades hasil pilkades serentak yang tidak dapat melaksanakan tugasnya lantaran sakit dan akhirnya memilih mundur, seperti yang terjadi di desa sidodadi kecamatan arma jaya. 
ditanyakan persoalan yang rawan politisasi pilkades paw, khususnya soal penentuan calon pemilih? untuk diketahui, pilkades paw ini, sangat berbeda dengan pilkades biasanya. 
regulasi lawas memberikan aturan yang sarat potensi prosesnya sangat tidak demokratis. panitia pilkades paw, akan menetapkan calon pemilih yang berdasarkan perwakilan-perwakilan. prosesnya praktis dilakukan di lingkar pemerintah desa, sehingga membuka proses pilkades formalitas saja. 
"persoalan ini pun menjadi objek konsultasi. mencermati regulasi yang ada, memungkinkan adanya ruang evaluasi atas persyaratan pilkades paw. pada uu desa terbaru juga, syarat khusus pencalonan juga dihapus dan akan dijelaskan di dalam perda," jelasnya lagi. 
baca juga:masih ada yang tanya, ini tahapan utama pilkades paw
baca juga:pilkades gelombang i di mukomuko dilaksanakan tahun 2030
kepastian anggaran belum bisa dituang di apbdes 2025
birokrat lulusan sekolah pemerintahan dalam negeri (stpdn) ini juga menegaskan, apbdes ta 2025 belum mengakomodir kebutuhan anggaran pilkades. 
membuka kemungkinan, kebutuhan anggaran pilkades dan pilkades paw yang wajib diakomodir secara penuh apbdes, nantinya akan dilakukan via revisi apbdes. 
"karena daerah juga belum dapat memastikan kapan waktu penyelenggaraan pilkades. walau pun, jika mencermati "moratorium" pilkades oleh mendagri, untuk fokus menyelenggarakan kontestasi pemilu dan pilkada 2024, dimaknai pilkades serentak digeser ke tahun 2025. tapi, pada tahun 2024 ini sudah berlaku uu desa yang baru. namun di daerah tetap menunggu aturan turunan," bebernya. 
"dan pilkades kebutuhan anggarannya wajib disokong penuh dari apbdes. begitu juga untuk pilkades paw," tegasnya lagi. 
baca juga:37 desa di mukomuko gelar pilkades serentak tahun 2026
baca juga:dua desa di ketahun belum tentu bisa laksanakan pilkades 2025
penjelasan pandji ini, merujuk pada surat kementerian dalam negeri (kemendagri) nomor : 100.3.5.5/224/sj tentang pelaksanaan pilkades pada masa pemilu dan pilkada 2024 pada 14 januari 2023. 
surat tersebut juga menegasi bupati/wali kota yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. dapat dilaksanakan sebelum tanggal 1 november 2023 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. di atas 1 november 2023, pemerintah diminta fokus pada penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak. itu artinya, pilkades serentak akan digeser ke tahun 2025.
"desa penyelenggara pilkades 2025 nanti, merupakan pejabatnya yang dilantik pada oktober 2019 dari hasil pilkades serentak gelombang pertama," ungkapnya.
 untuk desa-desa yang potensial menyelenggarakan pilkades paw, tetap akan diserahkan kepastiannya kepada pemerintahan desa, sebagai wilayah otonom. 
baca juga:belum ada petunjuk pelaksanaan pilkades tahun 2025 
baca juga:desa diingatkan siapkan dana pilkades paw
"kami saat ini tengah menata dan memitigasi sektor administratif regulatif, karena akan mengait pada kerja di tataran teknis nantinya. sembari menunggu hasil konsultasi dari kemendagri," pungkasnya. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 5 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan