Jangan Mau Setor! Ini Modus dan Celah 'Main Mata' Tes PPPK

Reporter: Benny Siswanto |

Editor: Ependi |

Selasa , 03 Dec 2024 - 21:24

Jangan Mau Setor! Ini Modus dan Celah 'Main Mata' Tes PPPK. -Badan Kepegawaian Negara-

4. Tenaga Non ASN yang aktif bekerja di Instansi Pemerintah, termasuk di dalamnya adalah lulusan Pendidikan Profesi Guru untuk formasi Guru di Instansi Daerah.

Plt Kepala BKN, Haryono Dwi Putranto, meminta agar pelamar PPPK yang terjadwal ikut seleksi kompetensi untuk hadir, mengingat tahap ujian seleksi kompetensi ini menjadi syarat mutlak yang wajib dipenuhi peserta pelamar prioritas PPPK tahun 2024.

"Pantau live score di kanal-kanal youtube BKN yang tersedia," ujar Haryomo, ditulis di kanal woro-woro digital milik BKN pada 2 Desember 2024.

Haryono secara tegas sekaligus tersirat, nampaknya menegasi data kunci kelulusan PPPK adalah data-data nilai yang menyiarkan hasil tes dalam seleksi kompetensi secara real time itu.

Psikologis peserta tes PPPK khususnya di kalangan honorer di daerah, tengah dalam kondisi labil. Apalagi, kalau mencermati perintah UU ASN, kepastian nasib honorer atau non ASN wajib dituntaskan akhir Desember 2024.

Kabar yang sudah terdengar luas kalangan non ASN adalah soal skema PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Tapi siapa-siapa saja yang mengisi kedua jenis PPPK ini? itu menjadi pertanyaan yang tidak menutup kemungkin menjadi celah permainan yang dikhawatirkan.

Sekda Bengkulu Utara (BU), H Fitriansyah, SSTP, MM, saat dibincang perihal terap UU ASN mulai 2025 mendatang, khususnya soal hanya 2 jenis ASN yakni PNS dan PPPK pada instansi pemerintah, substansi hukum itu tak ditampiknya.

Kata Sekda, sejauh ini proses yang berjalan sesuai dengan timeline, menjadi rujukan pasti di daerah. Begitu juga di tingkat instansi pusat.

"Secara aturan begitu (2025 hanya ada PNS dan PPPK). Tapi bagaimana seluruh prosesnya, belum bisa disampaikan. Daerah selaku user regulasi, lebih pada mengikuti tahapan yang kini tengah berjalan," ungkapnya.

Ketidakmampuan menjawab kepastian akan dibagaimanakan honorer yang se Indonesia jumlahnya jutaan, bukan hanya daerah ini saja. Tapi sama persis dengan wilayah lain. Karena regulasi yang dirujuk sejauh ini, baru sebatas menjelaskan prioritas peserta seleksi.

jangan mau setor! ini modus dan celah 'main mata' tes pppk                            radarutara.bacakoran.co - bukan tidak mungkin, perekrutan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) yang kini masih bergulir atau sebelum-sebelumnya, dibarengi dengan upaya meraup keuntungan secara pribadi atau bersama-sama dengan beragam modus hingga mencari celah.
salah satu modus yang mungkin saja terjadi, mulai dari meminta uang muka dengan iming-iming lulus tes. kemudian, melunasi permintaan nominal yang disepakati pada saat kelulusan. 
mungkin juga, modus berikutnya, adalah pencairan gaji perdana secara rapel, kemudian dipangkas alias dipotong berdasarkan arahan pejabat berwenang melalui perpanjangannya dengan "kesepakatan" kedua belah pihak. semisal, sebulan gaji atau lebih. tergantung komitmen. 
badan kepegawaian negara atau bkn, mengonfirmasi kembali kepada publik peserta seleksi, tentang hal-hal yang perlu dicermati para peserta.
baca juga:pengumuman jadwal tes cat pppk 2024 bengkulu utara, berikut nama dan lokasinya
baca juga:sejak dibuka masa pendaftaran pppk gelombang ii di bengkulu utara, baru ada 6 pendaftar
dijelaskan bkn, seleksi kompetensi periode 1 merupakan pelamar prioritas sesuai dengan kriteria yang diatur lewat keputusan menteri panrb nomor 347. 348 dan 349 tahun 2024. 
angin segar untuk kalangan honorer alias non asn yang tahun ini segera dihapus. mereka yang telah masuk dalam pangkalan database badan kepegawaian negara (bkn), menjadi prioritas lulus di tahun ini. meski, teknisnya secara detail relatif masih buram.
sebagaimana diterang dalam surat bkn nomor : 6610/b-ks.04.01/sd/k/2024 pada tanggal 27 september 2024. surat yang diteken plt kepala badan kepegawaian negara (bkn), haryomo dwi putranto, menjelaskan jadwal seleksi pppk tahun 2024 sekaligus menegasi soal pelamar prioritas, meliputi :
1. pelamar prioritas guru dan d-iv bidan pendidik tahun 2023;
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii sepi, bkd buka ruang konsultasi
baca juga:honorer otomatis diangkat 2024? ini penjelasan soal pppk penuh dan paruh waktu
2. eks tenaga honorer kategori ii;
3. tenaga non asn yang terdata pada pangkalan database bkn; dan
4. tenaga non asn yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk di dalamnya adalah lulusan pendidikan profesi guru untuk formasi guru di instansi daerah. 
plt kepala bkn, haryono dwi putranto, meminta agar pelamar pppk yang terjadwal ikut seleksi kompetensi untuk hadir, mengingat tahap ujian seleksi kompetensi ini menjadi syarat mutlak yang wajib dipenuhi peserta pelamar prioritas pppk tahun 2024. 
baca juga:pendaftaran pppk gelombang ii 2024 segera dibuka bulan ini, pastikan tanggalnya! 
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii segera dibuka
"pantau live score di kanal-kanal youtube bkn yang tersedia," ujar haryomo, ditulis di kanal woro-woro digital milik bkn pada 2 desember 2024.
haryono secara tegas sekaligus tersirat, nampaknya menegasi data kunci kelulusan pppk adalah data-data nilai yang menyiarkan hasil tes dalam seleksi kompetensi secara real time itu. 
psikologis peserta tes pppk khususnya di kalangan honorer di daerah, tengah dalam kondisi labil. apalagi, kalau mencermati perintah uu asn, kepastian nasib honorer atau non asn wajib dituntaskan akhir desember 2024.
kabar yang sudah terdengar luas kalangan non asn adalah soal skema pppk penuh waktu dan paruh waktu. tapi siapa-siapa saja yang mengisi kedua jenis pppk ini? itu menjadi pertanyaan yang tidak menutup kemungkin menjadi celah permainan yang dikhawatirkan. 
baca juga:orientasi pppk resmi ditutup, tanpa sertifikat terancam tak bisa perpanjang sk
baca juga:66 pelamar pppk sampaikan sanggahan
sekda bengkulu utara (bu), h fitriansyah, sstp, mm, saat dibincang perihal terap uu asn mulai 2025 mendatang, khususnya soal hanya 2 jenis asn yakni pns dan pppk pada instansi pemerintah, substansi hukum itu tak ditampiknya.
kata sekda, sejauh ini proses yang berjalan sesuai dengan timeline, menjadi rujukan pasti di daerah. begitu juga di tingkat instansi pusat. 
"secara aturan begitu (2025 hanya ada pns dan pppk). tapi bagaimana seluruh prosesnya, belum bisa disampaikan. daerah selaku user regulasi, lebih pada mengikuti tahapan yang kini tengah berjalan," ungkapnya. 
ketidakmampuan menjawab kepastian akan dibagaimanakan honorer yang se indonesia jumlahnya jutaan, bukan hanya daerah ini saja. tapi sama persis dengan wilayah lain. karena regulasi yang dirujuk sejauh ini, baru sebatas menjelaskan prioritas peserta seleksi. 
baca juga:pendaftaran pppk tahap i, pelamar tms miliki peluang ms
baca juga:gelombang i pendaftaran seleksi pppk, formasi nakes sepi pelamar
sedangkan, pengentasan pegawai non asn selambat-lambatnya desember 2024, regulasi gamblangnya belum juga dilugas pemerintah pusat. 
"proses atau tahapan yang pasti saat ini adalah seleksi kompetensi bidang. itu yang kini menjadi rujukan teknis kita di daerah," jelasnya lagi.
pemda bengkulu utara menegasi, sebanyak 487 orang non asn tidak masuk ke dalam kelompok data yang dikirim ke bkn. total data non asn yang dikirimkan berjumlah 3.519 orang. 
datanya terbagi dalam tenaga non asn sebanyak 3.449 orang dan honorer kategori ii atau k2 sebanyak 70 orang yang belakangan masuk dalam kategori formasi rekrutmen pppk 2023.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi RADAR UTARA, 4 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan