Ciptakan Iklim Kerja Kondusif, FSPMI Perjuangkan Upah Minimum Buruh Naik 6,5 Persen di Tahun 2025

ciptakan iklim kerja kondusif, fspmi perjuangkan upah minimum buruh naik 6,5 persen di tahun 2025 mukomuko.radarutara.bacakoran.co – federasi serikat pekerja metal indonesia (fspmi) provinsi bengkulu, terus berusaha untuk memperjuangkan kesejahteraan buruh di provinsi bengkulu khususnya di kabupaten mukomuko pada tahun 2025. agar para buruh mendapatkan kenaikan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota naik 6,5 persen sesuai putusan pemerintah pusat.  ketua dpw fspmi provinsi bengkulu, roslan effendi mengatakan. pada hari minggu, 1 desember 2024 kemarin. telah dilaksanakan konsilidasi dan sosialisasi yang dihadiri perwakilan seluruh organisasi buruh baik yang bergerak diperkebunan sawit dan pengolahan cpo sawit. baca juga: pemkab mukomuko daftarkan buruh sawit ke bpjs ketenagakerjaan baca juga:apindo dan serikat buruh tolak soal pemotongan gaji pegawai swasta tentunya pertemuan yang dilaksanakan tersebut untuk menyamakan persepsi dan terjadi peningkatan hak upah yang diterima buruh “kami semua sudah mendengar konfrensi pers yang disampaikan presiden prabowo yang memutuskan upah minimum secara nasional naik 6,5 persen. baik dilevel upah minimum provinsi (ump), dan upah minimum kabupaten (umk). maka dari itu pernyatan tersebut menjadi kabar baik dan harus kita tindaklanjuti,” kata roslan. untuk penetapan umsp dan umsk ini menjadi ranah yang harus dilakukan dewan pengupah daerah, baik di provinsi dan kabupaten. baca juga:kabar harga sawit turun, petani sawit di mukomuko lesu baca juga:400 hektar lahan sawit milik warga diusulkan program cetak sawah yang bukan dilakukan oleh bipartite sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi. tentunya ini menjadi kabar baik untuk seluruh buruh karena terkait permasalahan upah untuk peningkatan kesejahteraan, sudah dibuka lebar. tinggal lagi bagaimana lembaga terkait memperjuangkannya. “kita harus tau bawasanya seluruh rekan buruh baik di perkebunan dan pengolahan cpo di mukomuko ini bagian dari penyumbang devisa karena bekerja di sektor industri ungulan maka dari itu kenaikan upah sektoral wajib kita perjuangkan,” ujarnya.  maka dari itu, sambung roslan, untuk perjuangan kenaikan upah sektoral buruh di mukomuko sektor perkebunan dan pengolahan sudah memenuhi persyaratan. untuk itu buruh se kabupaten mukomuko sepakat menyerahkan mekanisme perjuangan dan penetapan umsk melalui dewan pengupahan kabupaten (depekab) dengan tetap memperhatikan kondusitivitas dan kelangsungan usaha investasi dan kelangsungan usaha di mukomuko. baca juga:pastikan timbangan sawit sudah dikalibrasi baca juga:pemkab bakal pastikan timbangan di pabrik sawit sudah dikalibrasi “kami serahkan perjauangan kami ke depekab, dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku,” tegasnya.  namun dibeberkan roslan, jika nantinya depkab tidak menjalankan amanah putusan mk bahwa upah sektoral kabupaten wajib ditetapkab oleh depeprov dan depekab. tentu buruh se kabupaten mukomuko akan turun kejalan menyuarakan haknya, serta bahkan melakukan mogok kerja. dan tetap mengunakan hak konstitusi dengan cara sah dan menjaga ketertiban dan kondusifitas dunia usaha. “kami sangat berharap putuhsan mk dapat di indahkan oleh depeprov dan depekab, namun jika tidak tentu kami akan tetap memperjuangkan hak kami sesuai aturan yang berlaku," pungkasnya. (*)

Tag

• # kesejahteraan buruh di provinsi bengkulu
• # kesejahteraan buruh
• # ump bengkulu
• # buruh
• # kenaikan upah buruh
• # upah minimum buruh naik
• # fspmi
• # ciptakan iklim kerja kondusif
• # umk
• # upah buruh

Share

• 
• 
• 
• 
•