Saling Klaim Kewenangan Yayasan Darul Fikri, Ini Katan Dinas Pendidikan

Reporter: Abdurrahman Wachid |

Editor: Ependi |

Kamis , 28 Nov 2024 - 20:54

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara, Sugeng Wiyono, MPd.-Radar Utara/Abdurrahman Wachid-

" Terpenting, anak-anak di sekolah harus tetap terus belajar," tandasnya.

Terlebih, persoalan ini jangan sampai berefek kepada proses administratif sekolah.

Terutama soal data di Dapodik, penandatanganan rapor, ijazah, dan surat menyurat penting lainnya yang berkaitan kepastian hukum pendidikan.

Catatan di arsip RU, beberapa hari lalu, terjadi pengangkatan kepala sekolah baru , mulai di tingkat TK, SD, SMP dan SMA IT Darul Fikri.

Disinyalir atas diangkatnya kepala sekolah yang baru tersebut, terjadi kepemimpinan ganda pada satuan pendidikan di bawah yayasan itu.

Pengangkatan itu didasari dari kubu atau pihak Mahdan Jamal yang meyakini sebagai dewan pendiri yayasan yang sah, mengangkat 4 orang kepala sekolah.

Sontak, langkah pengangkatan sejumlah kepala sekolah itu menuai protes keras dari kubu Amsir, yang juga meyakini dirinya sebagai Dewan Pembina yayasan.

Menurut kubu atau pihak Amsir, pihak Mahdan CS telah telah diberhentikan secara terhormat untuk ketiga kalinya pada tanggal 21 Oktober 2024, yang merupakan hasil musyawarah dan ditandatangani oleh tiga orang pembina yayasan yang sah.

Artinya, pihak Mahdan CS tidak berhak lagi melakukan tindak keorganisasian dalam bentuk apapun di dalam yayasan tersebut, termasuk mengganti pejabat kepala sekolah.

Sementara itu, pihak Mahdan CS tetap keukeh dengan pendapatnya, bahwa persoalan ini telah selesai dari keluarnya hasil keputusan nomor 1/Pdt.Eks-PHI/2024/PN Bgl, tertanggal 30 Oktober 2024.

Disebutkan bahwa pengadilan menginstruksikan kepada H. Amsir, S.Ag, selaku pembina yayasan, untuk memulihkan nama baik pihak yang merasa dirugikan.

saling klaim kewenangan yayasan darul fikri, ini katan dinas pendidikan                            radarutara.bacakoran.co - saling klaim kewenangan yayasan darul fikri, perihal pemberhentian dan pengangkatan kepala sekolah turut ditanggapi oleh dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) kabupaten bengkulu utara.
kepala dinas dikbud kabupaten bengkulu utara, drs. fachrudin, melalui sekretaris sugeng wiyono, m.pd., mempersilahkan kepada pihak terkait, yakni yayasan darul fikri untuk menyelesaikan persoalan internal tersebut.
"kalau ada konflik di internal yayasan, ya silahkan diselesaikan di internal yayasan," ujar sugeng wiyono, m.pd., pada skh radar utara, kamis, 28 november 2024.
menurutnya, kewenangan pengangkatan kepala sekolah di yayasan itu adalah kewenangan sepenuhnya dari pihak yayasan. 
baca juga:saling klaim kewenangan yayasan darul fikri, pengangkatan kepala sekolah diprotes
baca juga:sd it darul fikri sukses mempererat tali silaturahmi melalui outbound & family gathering
dinas pendidikan sifatnya hanya menunggu apabila ada perubahan data yang diajukan dari lembaga.
dikatakannya juga, meskipun telah ada informasi pergantian kepala sekolah di yayasan darul fikri tersebut, pihaknya belum menerima laporan atau permohonan perubahan data-data di dapodik dari yayasan terkait.
"belum ada, sampai saat ini kami sifatnya menunggu dari pihak lembaga, tentang permohonan perubahan data," sambung sugeng.
ia juga berharap, persoalan yang terjadi di internal yayasan tersebut jangan sampai berdampak buruk kepada tenaga pendidik, maupun peserta didik di lingkungan sekolah tersebut.
baca juga:sd it darul fikri peringati isra mi’raj dengan sederhana namun penuh makna
baca juga: peringati hari guru nasional ke-78, smp s it darul fikri gelar berbagai lomba
"ya jangan sampai juga, konflik internal itu menjadikan guru-guru di sekolah itu tidak maksimal menjalankan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik di sekolah," sambungnya. 
terutama proses belajar mengajar di sekolah, harus tetap dijalankan dengan baik. 
" terpenting, anak-anak di sekolah harus tetap terus belajar," tandasnya.
terlebih, persoalan ini jangan sampai berefek kepada proses administratif sekolah. 
terutama soal data di dapodik, penandatanganan rapor, ijazah, dan surat menyurat penting lainnya yang berkaitan kepastian hukum pendidikan. 
baca juga:saling klaim kewenangan yayasan darul fikri, pengangkatan kepala sekolah diprotes
baca juga:sd it darul fikri sukses mempererat tali silaturahmi melalui outbound & family gathering
catatan di arsip ru, beberapa hari lalu, terjadi pengangkatan kepala sekolah baru , mulai di tingkat tk, sd, smp dan sma it darul fikri.
disinyalir atas diangkatnya kepala sekolah yang baru tersebut, terjadi kepemimpinan ganda pada satuan pendidikan di bawah yayasan itu. 
pengangkatan itu didasari dari kubu atau pihak mahdan jamal yang meyakini sebagai dewan pendiri yayasan yang sah, mengangkat 4 orang kepala sekolah.
sontak, langkah pengangkatan sejumlah kepala sekolah itu menuai protes keras dari kubu amsir, yang juga meyakini dirinya sebagai dewan pembina yayasan.
baca juga:saling klaim kewenangan yayasan darul fikri, pengangkatan kepala sekolah diprotes
baca juga:sd it darul fikri sukses mempererat tali silaturahmi melalui outbound & family gathering
menurut kubu atau pihak amsir, pihak mahdan cs telah telah diberhentikan secara terhormat untuk ketiga kalinya pada tanggal 21 oktober 2024, yang merupakan hasil musyawarah dan ditandatangani oleh tiga orang pembina yayasan yang sah. 
artinya, pihak mahdan cs tidak berhak lagi melakukan tindak keorganisasian dalam bentuk apapun di dalam yayasan tersebut, termasuk mengganti pejabat kepala sekolah.
sementara itu, pihak mahdan cs tetap keukeh dengan pendapatnya, bahwa persoalan ini telah selesai dari keluarnya hasil keputusan nomor 1/pdt.eks-phi/2024/pn bgl, tertanggal 30 oktober 2024.
disebutkan bahwa pengadilan menginstruksikan kepada h. amsir, s.ag, selaku pembina yayasan, untuk memulihkan nama baik pihak yang merasa dirugikan. 
baca juga:saling klaim kewenangan yayasan darul fikri, pengangkatan kepala sekolah diprotes
baca juga:sd it darul fikri sukses mempererat tali silaturahmi melalui outbound & family gathering
kemudian, dalam keputusan ini juga menyebutkan pembina diharuskan melakukan pencabutan surat keputusan (sk) pemberhentian sepihak yang telah dilakukan oleh pihak amsir.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Utara, 29 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan